Bidang Kedeputian Program Bappenas KOMENS-AI

Halaman Utama | Seluruh Produk Pengetahuan | Potensi dan Tantangan Pengembangan EBT dengan Adanya UU Cipta Kerja dan RUU EBT

Cover
AI

Potensi dan Tantangan Pengembangan EBT dengan Adanya UU Cipta Kerja dan RUU EBT

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang sangat melimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan total potensi EBT dari Sabang sampai Merauke sebesar 441,7 GW. Namun, pemanfaatannya baru 9 GW atau hanya 2%. Demikian juga dengan panas bumi, yang saat ini baru terpasang 9% dari total sumber daya sebesar 24 GW. Padahal, potensi panas bumi di Indonesia mencapai 40% dari total potensi panas bumi di seluruh dunia. Posisi dan kondisi geografi Indonesia juga sangat kondusif untuk dapat mengoptimalkan 208 GW tenaga surya, 75 GW tenaga air, 61 GW tenaga angin, 33 GW bioenergi, dan 18 GW energi laut.

Metadata Dokumen

Judul Potensi dan Tantangan Pengembangan EBT dengan Adanya UU Cipta Kerja dan RUU EBT
Bidang Kategori Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Unit Kerja Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja
Jenis Pengetahuan Pengetahuan Explicit
Jenis Output ringkasan_kebijakan_policy_brief
Deskripsi Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang sangat melimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan total potensi EBT dari Sabang sampai Merauke sebesar 441,7 GW. Namun, pemanfaatannya baru 9 GW atau hanya 2%. Demikian juga dengan panas bumi, yang saat ini baru terpasang 9% dari total sumber daya sebesar 24 GW. Padahal, potensi panas bumi di Indonesia mencapai 40% dari total potensi panas bumi di seluruh dunia. Posisi dan kondisi geografi Indonesia juga sangat kondusif untuk dapat mengoptimalkan 208 GW tenaga surya, 75 GW tenaga air, 61 GW tenaga angin, 33 GW bioenergi, dan 18 GW energi laut.
Tag
energi baru terbarukan ebt cipta kerja
Referensi yang Digunakan Data BPS dan instansi terkait, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, media massa, tesis/disertasi staf re-entry, serta informasi narasumber dari hasil FGD
Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) Internal UKE: Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja
Bisnis Proses
  1. Menentukan tema besar analisis kebijakan
  2. Melakukan identifikasi dan prioritisasi isu strategis/major project
  3. Memilih topik isu strategis/major project dan melakukan identifikasi stakeholder terkait untuk diskusi serta menentukan penanggung jawab tulisan
  4. Menyelenggarakan diskusi dan mencatat isu-isu yang akan dibahas pada policy brief atau notes
  5. Melakukan FGD lanjutan/kunjungan lapangan
  6.  Menyusun draft policy brief atau notes
  7. Melakukan reviu policy brief atau notes
  8. Melakukan finalisasi dan formatting terhadap policy brief
  9. Mengirimkan ND ke unit kerja berisi policy brief final
  10. Melakukan publikasi dan menyimpan policy brief atau notes cloud (google drive) dan drive bappenas
Manfaat Bahan pertimbangan kebijakan MPPN
Hak Akses Dokumen Terbuka
Dokumen Pengetahuan -
Tanggal Publikasi 13 Mei 2025 15:12:22
Video -