Bidang Kedeputian Program Bappenas KOMENS-AI

Halaman Utama | Seluruh Produk Pengetahuan | Panduan Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD)

Cover
AI

Panduan Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD)

Panduan ini memberikan arahan bagi pemerintah daerah dan desa dalam merencanakan, menganggarkan, dan membiayai Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD) guna memastikan akses layanan administrasi kependudukan yang lebih inklusif. Dokumen ini menguraikan skema pembiayaan, strategi perencanaan, serta integrasi kebijakan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD) guna mendukung efektivitas dan keberlanjutan layanan kependudukan di tingkat desa.

Metadata Dokumen

Judul Panduan Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD)
Bidang Kategori Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
Unit Kerja Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial
Jenis Pengetahuan Pengetahuan Explicit
Jenis Output lain
Deskripsi Panduan ini memberikan arahan bagi pemerintah daerah dan desa dalam merencanakan, menganggarkan, dan membiayai Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD) guna memastikan akses layanan administrasi kependudukan yang lebih inklusif. Dokumen ini menguraikan skema pembiayaan, strategi perencanaan, serta integrasi kebijakan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD) guna mendukung efektivitas dan keberlanjutan layanan kependudukan di tingkat desa.
Tag
Statistikhayati CRVS Adminduk StranasAKPSH SeknasAKPSH DirektoratKJS
Referensi yang Digunakan -
Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) Internal UKE: Direktorat Kependudukan & Jaminan Sosial
Instansi lain: Autralian Goverment, PUSKAPA UI, KOMPAK
Bisnis Proses

-
Manfaat Buku "Panduan Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD)" memiliki berbagai manfaat bagi pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat dalam memahami perkembangan administrasi kependudukan dan statistik hayati di Indonesia. Berikut beberapa manfaat utamanya: 1. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan desa dalam menyusun strategi perencanaan dan penganggaran Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD) guna memastikan keberlanjutan layanan kependudukan. 2. Menyediakan skema pembiayaan yang terstruktur melalui APBD dan APB Desa, serta memastikan efisiensi dan efektivitas pendanaan dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan. 3. Mendukung integrasi kebijakan kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam dokumen RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD, guna meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. 4. Memastikan masyarakat desa, khususnya kelompok rentan, dapat mengakses layanan kependudukan dengan lebih mudah dan cepat melalui mekanisme FPLKD yang sistematis. 5. Mendukung pencapaian RPJMN 2020–2024 serta komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam aspek identitas hukum dan inklusivitas layanan kependudukan.
Hak Akses Dokumen Terbuka
Dokumen Pengetahuan -
Tanggal Publikasi 13 Maret 2025 13:58:18
Video -