TIGA STRATEGI DALAM MENYUSUN EXIT POLICY PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Gugus Tugas Covid-19 sudah mengumumkan prediksi kapan pandemi Covid-19 mulai berakhir. Hal ini disambut dengan antusias, sehingga pada tanggal 6 Mei Presiden Joko Widodo melalui media sosialnya mengumumkan target bahwa pada bulan Mei kurva penyebaran Covid-19 di Indonesia harus sudah menurun. Pengumuman ini menyiratkan akan ada peralihan dari kebijakan pengelolaan krisis (crisis management) ke kebijakan keluar dari krisis (exit policy). Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi terkait exit policy. Para ahli dari Universitas Glasglow menyatakan bahwa pemerintah di berbagai negara pada dasarnya memiliki empat pilihan skenario exit policy: (i) pembatasan sosial sampai vaksin ditemukan (diperkirakan 1,5 tahun dari sekarang), (ii) pembatasan sosial secara berkala (sistem on-off), (iii) penangguhan pembatasan sosial sebagian; dan (iv) membuka semua pembatasan sosial. Studi ini memastikan tidak akan ada negara yang mampu menanggung implikasi dari opsi pertama dan kedua. Sementara opsi ke empat tidak memungkinkan, karena artinya pasti ada gelombang baru untuk infeksi dan kematian. Meskipun opsi ke tiga terlihat lebih masuk akal, namun ini bukan pilihan yang mudah. Pemerintah perlu membuat strategi, yang bisa meminimalisir biaya bagi masyarakat akibat pembatasan sosial (misalnya pengangguran, bisnis bangkrut, serta kehilangan kesempatan pendidikan) dengan tetap meminimalkan dampak buruk terkait dengan kesehatan dan kematian. Para ahli kebijakan telah banyak memberikan pandangan terkait dampak pandemi dan rekomendasi respon yang perlu dilakukan pemerintah sambil menunggu vaksin untuk Covid-19. Artikel ini menyarikan berbagai pandangan dan merekomendasikan tiga hal yang perlu diintegrasikan ke dalam penyusunan kebijakan exit policy: membangun indikator “R”, mengedepankan proses penelusuran hubungan antara dampak langsung dan tidak langsung dari Covid-19, serta mendorong peran Bappenas sebagai agen kebijakan.