Bidang Kedeputian Program Bappenas KOMENS-AI

Halaman Utama | Seluruh Produk Pengetahuan | Panduan Pemantauan dan Evaluasi Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD)

Cover
AI

Panduan Pemantauan dan Evaluasi Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD)

Panduan ini merupakan acuan bagi pemerintah daerah dan desa dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD) guna memastikan efektivitas peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Dokumen ini menguraikan metode pemantauan, indikator evaluasi, serta mekanisme pelaporan untuk mendukung tata kelola administrasi kependudukan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Metadata Dokumen

Judul Panduan Pemantauan dan Evaluasi Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD)
Bidang Kategori Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
Unit Kerja Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial
Jenis Pengetahuan Pengetahuan Explicit
Jenis Output lain
Deskripsi Panduan ini merupakan acuan bagi pemerintah daerah dan desa dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD) guna memastikan efektivitas peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Dokumen ini menguraikan metode pemantauan, indikator evaluasi, serta mekanisme pelaporan untuk mendukung tata kelola administrasi kependudukan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Tag
Statistikhayati CRVS Adminduk StranasAKPSH SeknasAKPSH DirektoratKJS
Referensi yang Digunakan -
Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) Instansi: Kementerian PPN/Bappenas
Internal UKE: Direktorat Kependudukan & Jaminan Sosial
Instansi lain: Autralian Goverment, PUSKAPA UI, KOMPAK
Bisnis Proses

-
Manfaat Buku "Panduan Pemantauan dan Evaluasi Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD)" memiliki berbagai manfaat bagi pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat dalam memahami perkembangan administrasi kependudukan dan statistik hayati di Indonesia. Berikut beberapa manfaat utamanya: 1. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan desa dalam menilai efektivitas pelaksanaan FPLKD, guna memastikan pencapaian target layanan kependudukan di tingkat desa. 2. Mendukung pengawasan dan pengendalian program FPLKD melalui penerapan indikator evaluasi dan mekanisme pelaporan yang terstruktur, sehingga layanan kependudukan lebih transparan dan akuntabel. 3. Memastikan hasil pemantauan FPLKD dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pengalokasian anggaran untuk penguatan layanan kependudukan di desa. 4. Mendorong perbaikan sistem layanan kependudukan di desa agar lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan wilayah terpencil. 5. Berperan dalam pencapaian RPJMN 2020–2024 serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama terkait identitas hukum, inklusivitas layanan publik, dan perlindungan sosial.
Hak Akses Dokumen Terbuka
Dokumen Pengetahuan -
Tanggal Publikasi 13 Maret 2025 14:01:45
Video -