Bidang Kedeputian Program Bappenas KOMENS-AI

Halaman Utama | Seluruh Produk Pengetahuan | SOP Pelayanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa (0785/OT.02.01/05/2026)

Cover
AI

SOP Pelayanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa (0785/OT.02.01/05/2026)

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mengatur pedoman pelaksanaan pelayanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Prosedur ini mencakup tahapan dari pengajuan permohonan melalui sistem LKPP oleh pemohon, telaah substansi permasalahan, pelaksanaan forum rapat pembahasan, hingga penyusunan laporan dan resume akhir yang diserahkan kepada Pemohon, Kepala UKBPJ, dan APIP

Metadata Dokumen

Judul SOP Pelayanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa (0785/OT.02.01/05/2026)
Bidang Kategori Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Unit Kerja Biro Umum
Jenis Pengetahuan Pengetahuan Explicit
Jenis Output lain
Deskripsi Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mengatur pedoman pelaksanaan pelayanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Prosedur ini mencakup tahapan dari pengajuan permohonan melalui sistem LKPP oleh pemohon, telaah substansi permasalahan, pelaksanaan forum rapat pembahasan, hingga penyusunan laporan dan resume akhir yang diserahkan kepada Pemohon, Kepala UKBPJ, dan APIP
Tag
SOP Clearing House Pengadaan Barang Jasa Biro Umum UKPBJ LKPP APIP Konsultasi Pengadaan.
Referensi yang Digunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025, Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor KEP 37/M.PPN/HK/07/2025, Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor 10 Tahun 2021.
Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) Instansi: Kementerian PPN/Bappenas
Bisnis Proses

  • Pengajuan Permohonan: Pemohon mengakses Sistem Clearing House LKPP dan membuat permohonan pada Forum Clearing House Kementerian PPN/Bappenas, mengisi formulir, serta menyampaikan permasalahan ke Sekretariat Clearing House.

  • Penelaahan Awal: Tim Sekretariat Clearing House menelaah dan memilah permohonan; jika sesuai kriteria dan data dukung memadai maka ditindaklanjuti, jika tidak akan dikembalikan ke Pemohon untuk diperbaiki.

  • Kajian Substansi: Tim Sekretariat Clearing House mendokumentasikan dan menelaah substansi permasalahan untuk menyusun rencana tindak lanjut, termasuk pihak yang dilibatkan dan waktu pelaksanaan.

  • Klasifikasi Masalah: Tim Sekretariat mengklasifikasikan hasil telaahan; jika permasalahan kompleks atau perlu penjelasan mendalam, maka akan ditindaklanjuti dengan melaksanakan Clearing House.

  • Persiapan Forum: Tim Sekretariat menyiapkan usulan forum Clearing House dan menyampaikan konsep undangan ke Ketua Tim Penyelenggara Clearing House.

  • Persetujuan Ketua: Ketua Tim Penyelenggara Clearing House mengoreksi usulan forum; jika setuju, ia memerintahkan persiapan rapat, jika tidak setuju maka dikembalikan ke Tim Sekretariat untuk diperbaiki.

  • Penjadwalan: Tim Sekretariat Clearing House menambahkan anggota forum dan menjadwalkan agenda pembahasan pada sistem Clearing House.

  • Distribusi Undangan: Tim Sekretariat Clearing House mempersiapkan fasilitas pendukung rapat dan menyampaikan undangan kepada Anggota Tim Penyelenggara Clearing House.

  • Pelaksanaan Rapat: Anggota Tim Penyelenggara melakukan pembahasan bersama sesuai jadwal dan agenda, kemudian menyampaikan hasil pembahasan (berupa rekomendasi dan/atau notulensi) kepada Tim Sekretariat Clearing House.

  • Penyusunan Laporan: Tim Sekretariat Clearing House mendokumentasikan kegiatan dan Laporan Pelaksanaan, membuat Resume Akhir, dan sistem secara otomatis menyampaikannya ke Pemohon, Kepala UKBPJ, dan APIP.
Manfaat Memfasilitasi diskusi dan pemberian pendapat, usulan, saran, serta rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing pihak
Hak Akses Dokumen Terbuka
Dokumen Pengetahuan -
Tanggal Publikasi 25 Juni 2026 11:12:07
Video -