Bidang Kedeputian Program Bappenas KOMENS-AI

Halaman Utama | Seluruh Produk Pengetahuan | Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia VIII (2025-2027)

Cover
AI

Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia VIII (2025-2027)

RAN OGI VIII merupakan instrumen komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dokumen ini memuat 19 komitmen yang dihasilkan melalui proses ko-kreasi sepanjang tahun 2025 untuk menjawab tantangan pembangunan nasional dan dinamika demokrasi.

Metadata Dokumen

Judul Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia VIII (2025-2027)
Bidang Kategori Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
Unit Kerja Direktorat Hubungan Luar Negeri
Jenis Pengetahuan Pengetahuan Explicit
Jenis Output lain
Deskripsi RAN OGI VIII merupakan instrumen komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dokumen ini memuat 19 komitmen yang dihasilkan melalui proses ko-kreasi sepanjang tahun 2025 untuk menjawab tantangan pembangunan nasional dan dinamika demokrasi.
Tag
Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia Keterbukaan Pemerintah Indonesia
Referensi yang Digunakan -
Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) Internal UKE: Direktorat Hubungan Luar Negeri
Bisnis Proses

  • Evaluasi dan Refleksi: Dimulai akhir 2024 dengan menghimpun masukan dari pelaksanaan RAN VII.

  • Sosialisasi: Pertemuan dengan pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat sipil untuk pengenalan awal OGI.

  • Seleksi Komitmen: Proses seleksi dari 42 usulan komitmen awal menjadi 24 usulan pasca-seleksi, hingga berakhir pada 19 komitmen final.

  • Penyelarasan: Melibatkan 82 rangkaian diskusi ko-kreasi multi-pihak.
Manfaat - Memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. - Memperluas partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. - Mendorong reformasi kebijakan dan praktik pemerintahan yang berkelanjutan di tingkat pusat maupun daerah. - Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan akses terhadap keadilan.
Hak Akses Dokumen Terbuka
Dokumen Pengetahuan • https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/P1E0W4gq3NgSROI#pdfviewer#
Tanggal Publikasi 14 April 2026 11:38:11
Video -