Bidang Kedeputian Program Bappenas KOMENS-AI

Halaman Utama | Seluruh Produk Pengetahuan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023

Cover

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

Dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan bagian dari dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dokumen pemutakhiran RKP yang ditetapkan oleh perpres dengan update kondisi terkini seperti, kinerja pembangunan dan kondisi anggaran.

Metadata Dokumen

Judul Pemutakhiran RKP Tahun 2023
Bidang Kategori Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
Unit Kerja Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III
Jenis Pengetahuan Pengetahuan Explicit
Jenis Output publikasi
Deskripsi Dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan bagian dari dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dokumen pemutakhiran RKP yang ditetapkan oleh perpres dengan update kondisi terkini seperti, kinerja pembangunan dan kondisi anggaran.
Tag
RKP RENCANA KERJA PEMERINTAH RENCANAKERJAPEMERINTA TAHUN ANGGARAN 2023 TAHUNANGGARAN2023 BAPPENAS INDONESIA INDONESIAMAJU INDONESIAEMAS JOKOWIDODO
Referensi yang Digunakan Dokumen RKP, Dokumen APBN, hasil evaluasi pembangunan serta trilateral dan multilateral meeting.
Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) Internal UKE: Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Bisnis Proses
  1. Pembahasan RKP, RUU APBN, NK dan Penetapan UU APBN dan Alokasi anggaran;
  2. Proses Pemutakhiran RKP;
  3. Penetapan Perpres Pemutakhiran RKP;
  4. Permen Proyek Prioritas per Daerah
Manfaat RKP menjadi acuan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah pusat dan daerah. - Bagi pemerintah pusat, RKP menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. - Bagi Pemerintah Daerah, RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. - Bagi BUMN, RKP menjadi acuan dalam perencanaan proyek-proyek yang secara langsung mendukung prioritas nasional.
Hak Akses Dokumen Terbuka
Dokumen Pengetahuan • https://drive.google.com/file/d/1sixd1wFp-q4aNCZajr5anypH2lYDXXMj/view?usp=drive_link
Tanggal Publikasi 09 Oktober 2024 19:06:06
Video -