Bidang Kedeputian Program Bappenas KOMENS-AI

Halaman Utama | Seluruh Produk Pengetahuan | Kajian Integrasi Pemanfaatan Belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Dalam Rencana Kerja Pemerintah

Cover
AI

Kajian Integrasi Pemanfaatan Belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Dalam Rencana Kerja Pemerintah

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). RKP menjadi pedoman dalam penyusunan APBN termasuk belanja negara. Kajian ini memiliki tujuan akhir untuk mengidentifikasi mekanisme integrasi belanja BA BUN, khususnya subsidi, ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mendukung capaian prioritas nasional. Data pendukung yang digunakan untuk menunjang kajian ini adalah data primer dalam bentuk Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) atau Focus Group Discussion (FGD) serta data sekunder dalam bentuk studi literatur dari dokumen regulasi. Hasil dari kajian ini mengidentifikasi terkait kebijakan subsidi pada BA BUN serta mekanismenya dalam proses perencanaan dan penganggaran sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan isu pembangunan/prioritas.

Metadata Dokumen

Judul Kajian Integrasi Pemanfaatan Belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Dalam Rencana Kerja Pemerintah
Bidang Kategori Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Unit Kerja Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah
Jenis Pengetahuan Pengetahuan Explicit
Jenis Output publikasi
Deskripsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). RKP menjadi pedoman dalam penyusunan APBN termasuk belanja negara. Kajian ini memiliki tujuan akhir untuk mengidentifikasi mekanisme integrasi belanja BA BUN, khususnya subsidi, ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mendukung capaian prioritas nasional. Data pendukung yang digunakan untuk menunjang kajian ini adalah data primer dalam bentuk Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) atau Focus Group Discussion (FGD) serta data sekunder dalam bentuk studi literatur dari dokumen regulasi. Hasil dari kajian ini mengidentifikasi terkait kebijakan subsidi pada BA BUN serta mekanismenya dalam proses perencanaan dan penganggaran sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan isu pembangunan/prioritas.
Tag -
Referensi yang Digunakan 1.) PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Nasional; 2.) Rencana Kerja Pemerintah (RKP); 3.) Studi literatur, wawancara, dan Forum Group Discussion
Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) Internal UKE: Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
UKE lain: Direktorat Pangan dan Pertanian, Direktorat Transportasi, Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika
Instansi lain: 1. Kementerian Keuangan; 2.) Kementerian Perhubungan; 3.) Kementerian Pertanian; dan 4.) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Bisnis Proses 1. Penyusunan rancangan awal kajian 2. Pengumpulan data dan informasi melalui studi literatur, wawancara, FGD, survei, dan kunjungan lapangan 3. Analisis data dan informasi secara kualitatif dan/atau kuantitatif 4. Penulisan laporan 5. Seminar kajian 5. Finalisasi dan publikasi laporan kajian
Manfaat 1.) Mengidentifikasi awal kebijakan pada BA BUN yang mendukung dan dapat disinergikan dengan penyelesaian isu pembangunan/prioritas. 2.) Mengidentifikasi mekanisme pada BA BUN dalam proses perencanaan dan penganggaran. 3.) Menelaah potensi pengintegrasian belanja BA BUN seperti subsidi, PSO, belanja Transfer Ke Daerah (TKD) ke dalam RKP
Hak Akses Dokumen Shareable
Dokumen Pengetahuan -
Tanggal Publikasi 20 Maret 2024 10:36:18
Video -