Bidang Kedeputian Program Bappenas KOMENS-AI

Halaman Utama | Seluruh Produk Pengetahuan | Kajian Kemiskinan Ekstrem

Cover
AI

Kajian Kemiskinan Ekstrem

Infografis ini menyoroti kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui data statistik, analisis sentimen media, serta tantangan dan strategi pengentasan kemiskinan berbasis transformasi digital. Ditekankan bahwa masyarakat miskin di wilayah pesisir dan pedesaan memiliki kerentanan ganda terhadap perubahan iklim dan keterbatasan akses digital, yang menghambat upaya peningkatan kesejahteraan.

Metadata Dokumen

Judul Kajian Kemiskinan Ekstrem
Bidang Kategori Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Unit Kerja Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja
Jenis Pengetahuan Pengetahuan Explicit
Jenis Output infografis
Deskripsi Infografis ini menyoroti kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui data statistik, analisis sentimen media, serta tantangan dan strategi pengentasan kemiskinan berbasis transformasi digital. Ditekankan bahwa masyarakat miskin di wilayah pesisir dan pedesaan memiliki kerentanan ganda terhadap perubahan iklim dan keterbatasan akses digital, yang menghambat upaya peningkatan kesejahteraan.
Tag
Kajian Kemiskinan Ekstrem Transformasi Digital Bappenas 2021 2024 Pedesaan Pesisir Tantangan Pengentasan
Referensi yang Digunakan Data resmi BPS dan TNP2K, sentimen media nasional, kebijakan PAKK Bappenas 2021, serta kajian tematik pembangunan
Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) Internal UKE: Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja
Bisnis Proses

Proses Bisnis Analisis Kebijakan :

  1. Menentukan tema besar analisis kebijakan.
  2. Melakukan identifikasi dan prioritisasi isu strategis/major project.
  3. Memilih topik isu strategis/major project, melakukan identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk diskusi, serta menetapkan penanggung jawab penyusunan naskah.
  4. Menyelenggarakan diskusi dan mencatat isu-isu yang akan diangkat dalam policy brief atau nota kebijakan.
  5. Melaksanakan FGD lanjutan dan/atau kunjungan lapangan.
  6. Menyusun draf policy brief atau nota kebijakan.
  7. Melakukan telaah (review) terhadap policy brief atau nota kebijakan.
  8. Melakukan finalisasi dan pemformatan terhadap policy brief.
  9. Mengirimkan Nota Dinas (ND) kepada unit kerja yang terkait dengan policy brief final.
  10. Melakukan publikasi serta menyimpan policy brief atau nota kebijakan ke cloud (Google Drive) dan Drive Bappenas.
     
Manfaat Bahan Pertimbangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Hak Akses Dokumen Terbuka
Dokumen Pengetahuan -
Tanggal Publikasi 24 Juli 2025 10:53:23
Video -