Infografis: Strategi Pangan Lokal dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional (2024)

Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional

Konsumsi beras yang tinggi di Indonesia (mencapai 94,4 Kg/Kap/Tahun) berbanding kontras dengan konsumsi sumber karbohidrat lainnya. Di sisi lain, terjadi penurunan signifikan produksi beras pada tahun 2023 akibat El Nino yang membuat ketahanan pangan nasional semakin rentan. Distribusi beras yang terpusat pada beberapa provinsi mengakibatkan ketersediaan beras di daerah defisit harus dipenuhi dari luar, menimbulkan biaya distribusi tinggi dan lonjakan harga beras yang ekstrem. Dalam menghadapi wacana pangan alternatif pengganti beras, pangan lokal yang dikembangkan secara partisipatif dianggap mampu memperkuat ketahanan pangan daerah rentan. Untuk mendukung hal ini, perlu adanya kerangka regulasi yang komprehensif di tingkat pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan seperti masyarakat petani, pemerintah desa, dan pelaku usaha. Selain itu, dukungan afirmatif diperlukan dalam bentuk integrasi program pengembangan komoditas pangan lokal dalam proses pertanian, serta kebijakan penggunaan produk pangan lokal minimum dalam paket-paket bantuan sosial. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi pangan lokal, sehingga masyarakat di daerah rentan pangan dapat lebih mandiri dan terlindungi dari gangguan eksternal.

Metadata Dokumen

Bidang Kategori Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas
Unit Kerja Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja
Jenis Pengetahuan Pengetahuan Explicit
Jenis Output Infografis
Referensi yang Digunakan Publikasi Ilmiah, Data BPS, dan FGD
Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) Internal UKE (Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja)
Bisnis Proses
  1. Tim Analisis Kebijakan melakukan identifikasi tujuan, stakeholder, dan bentuk penyajian catatan kebijakan yang relevan
  2. Tim Analisis Kebijakan menyusun ToR dan undangan diskusi isu strategis/rencana kunjungan lapangan dan diajukan ke Kepala PAKK
  3. Kepala PAKK menyetujui diskusi serta mengirimkan ND ke fungsionaris PAKK dan UKE terkait di Bappenas untuk internal dan undangan eksternal ke mitra pembangunan/memberikan arahan pelaksanaan kunjungan lapangan
  4. Tim Analisis Kebijakan menyelenggarakan diskusi/melakukan kunjungan lapangan untuk mengeksplorasi isu-isu strategis sesuai dengan hasil literature review
  5. Tim Analisis Kebijakan menyusun outline catatan kebijakan berdasarkan hasil diskusi/kunjungan lapangan
  6. Tim Analisis Kebijakan menyusun draft catatan kebijakan
  7. Tim Analisis Kebijakan melakukan reviu draft catatan kebijakan secara internal
  8. Tim Analisis Kebijakan melaporkan draft catatan kebijakan ke Kepala PAKK
  9. Kepala PAKK melakukan reviu akhir catatan kebijakan
  10. Tim Analisis Kebijakan melakukan finalisasi dan formatting catatan kebijakan
  11. Kepala PAKK mengirimkan ND berisi catatan kebijakan final ke Sesmen/Sestama untuk disampaikan ke UKE
  12. Tim Analisis Kebijakan melakukan publikasi dan menyimpan catatan kebijakan pada online cloud storage (Google Drive) dan Drive Bappenas
Manfaat Bahan pertimbangan kebijakan MPPN
Hak Akses Dokumen Terbuka
Dokumen Pengetahuan
Tanggal Publikasi 25 September 2024 14:47:10
Video -