Membangun Argumen Akademis Untuk Reformasi Proses Kebijakan (2020)

Membangun Argumen Akademis Untuk Reformasi Proses Kebijakan

BAPPENAS, sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPN, merumuskan kebijakan melalui proses sistematis yang melibatkan diskusi publik, analisis teknokratik berbasis bukti, dan pengambilan keputusan politik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proses kebijakan seringkali tidak berjalan seruntut itu. Disrupsi sosial-ekologis seperti pergantian presiden, bencana alam, hingga pandemi menjadi pemicu utama munculnya kebijakan yang bersifat darurat dan reaktif. Kebijakan-kebijakan tersebut, alih-alih berbasis kebutuhan publik, kerap ditujukan untuk memenuhi target politik dan justifikasi elit kebijakan. Selain itu, penggunaan bukti dalam proses teknokratik lebih banyak dimanfaatkan untuk mendukung agenda politik yang telah ditentukan sebelumnya, bukan untuk mewujudkan keadilan sosial. Dominasi aktor transnasional dan rendahnya alokasi riset dari APBN turut memperlemah posisi institusi teknokrat seperti BAPPENAS dalam mengarahkan kebijakan nasional. Di sisi lain, komunitas epistemik memainkan peran signifikan, baik sebagai penyedia keahlian maupun sebagai pengarah narasi kebijakan meski berisiko membatasi pemahaman publik tanpa ruang diskusi yang deliberatif. Keseluruhan situasi ini menunjukkan bahwa proses kebijakan di Indonesia perlu ditinjau ulang agar mampu memberikan ruang refleksi, menjaga nilai-nilai keadilan sosial, dan mendorong pembelajaran kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara inklusif.