Analisis Perbaikan Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Menggunakan Pendekatan Multiple Streams Framework (MSF) (2021)
Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional
Desentralisasi telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2001 dengan mengalihkan hampir seluruh urusan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, termasuk desentralisasi fiskal yang memperkenankan daerah untuk menerima dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Salah satu bentuk TKDD adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yakni dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan untuk meningkatkan belanja modal dan mengatasi defisit infrastruktur. Namun, DAK masih menjadi sumber utama pendapatan daerah karena kurangnya kapasitas Pemerintah Daerah hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh efek yang lebih baik dari DAK dibandingkan dengan komponen TKDD lainnya dalam pembangunan daerah. Penambahan 1 rupiah DAK akan menambah pengeluaran Pemerintah sebesar 1,21 rupiah, sedangkan 1 rupiah Dana Alokasi Umum (DAU) hanya menambah 0,09 rupiah. Walaupun DAK memiliki potensi yang cukup besar, ia dianggap masih belum memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pembangunan, yang di antaranya disebabkan oleh mekanisme perencanaan dan penganggaran yang belum efektif, meskipun sudah menggunakan proposal-based. Ketidakefektifan itu termasuk adanya ketidaktepatan atau deviasi alokasi DAK yang menyebabkan kesenjangan alokasi DAK antarwilayah dan membuat pemanfaatan DAK kurang optimal. Dengan menggunakan pendekatan Multiple Streams Framework (MSF), tulisan ini mencoba memberikan rekomendasi terkait ketidakefektifan perencanaan dan pengalokasian DAK fisik. Analisis yang dilakukan akan mencakup arus masalah, arus politik, dan arus kebijakan, dengan fokus pada tahapan agenda-setting dalam proses penyusunan kebijakan.
Metadata Dokumen
| Bidang Kategori | Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas |
| Unit Kerja | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja |
| Jenis Pengetahuan | Pengetahuan Explicit |
| Jenis Output | ringkasan_kebijakan_policy_brief |
| Referensi yang Digunakan | Data BPS dan instansi terkait, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, media massa, tesis/disertasi staf re-entry, serta informasi narasumber dari hasil FGD |
| Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) | Internal UKE (Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja) UKE lain (Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan) |
| Bisnis Proses |
|
| Manfaat | Bahan pertimbangan kebijakan MPPN |
| Hak Akses Dokumen | Terbuka |
| Dokumen Pengetahuan | |
| Tanggal Publikasi | 13 Mei 2025 14:53:14 |
| Video | - |
