Estimasi Biaya Penyediaan Sarpras dalam Mendukung Layanan Pendidikan Menengah Atas di Ibu Kota Negara (IKN) Baru (2021)

Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional

Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengarahkan pemindahan lokasi Ibu Kota Negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Keputusan tersebut akan memindahkan sarana dan prasarana serta SDM penyelenggara pemerintahan (legislatif, yudikatif, dan eksekutif). Keputusan ini sudah mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain pengurangan konsentrasi penduduk di Pulau Jawa, sebaran PDB, serta kondisi daya dukung lingkungan. Faktor lingkungan menjadi salah satu pertimbangan karena daya dukung lingkungan di DKI Jakarta sudah semakin menurun, yang sering kali berdampak besar pada kerugian ekonomi.

Metadata Dokumen

Bidang Kategori Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas
Unit Kerja Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja
Jenis Pengetahuan Pengetahuan Explicit
Jenis Output ringkasan_kebijakan_policy_brief
Referensi yang Digunakan Data BPS dan instansi terkait, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, media massa, tesis/disertasi staf re-entry, serta informasi narasumber dari hasil FGD
Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) Internal UKE (Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja)
UKE lain (Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
Bisnis Proses
  1. Menentukan tema besar analisis kebijakan
  2. Melakukan identifikasi dan prioritisasi isu strategis/major project
  3. Memilih topik isu strategis/major project dan melakukan identifikasi stakeholder terkait untuk diskusi serta menentukan penanggung jawab tulisan
  4. Menyelenggarakan diskusi dan mencatat isu-isu yang akan dibahas pada policy brief atau notes
  5. Melakukan FGD lanjutan/kunjungan lapangan
  6.  Menyusun draft policy brief atau notes
  7. Melakukan reviu policy brief atau notes
  8. Melakukan finalisasi dan formatting terhadap policy brief
  9. Mengirimkan ND ke unit kerja berisi policy brief final
  10. Melakukan publikasi dan menyimpan policy brief atau notes cloud (google drive) dan drive bappenas
Manfaat Bahan pertimbangan kebijakan MPPN
Hak Akses Dokumen Terbuka
Dokumen Pengetahuan
Tanggal Publikasi 13 Mei 2025 16:29:39
Video -