Peninjauan Tantangan Kebijakan Pembangunan Penanggulangan Bencana (2022)
Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional
Rekomendasi untuk pembangunan dalam bidang penanggulangan bencana dengan pengutamaan pada penyelesaian masalah adalah sebagai berikut: 1. Perbaikan sistem diseminasi informasi dan pengetahuan, terutama kepada perangkat daerah, guna meningkatkan ketaatan terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah. 2. Dukungan lebih kuat kepada institusi daerah, baik dari pemerintah pusat maupun pimpinan daerah, misalnya melalui pembentukan platform multi-stakeholder. 3. Pemberian insentif untuk menstimulasi komunikasi dan pembagian pengetahuan antar daerah. 4. Pemanfaatan inovasi baru sebagai instrumen pengambilan keputusan kebijakan maupun komunikasi, seperti penggunaan model dan simulasi beserta visualisasinya. 5. Dorongan keikutsertaan masyarakat dan pihak swasta dalam usaha peningkatan pembangunan penanggulangan bencana
Metadata Dokumen
| Bidang Kategori | Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas |
| Unit Kerja | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja |
| Jenis Pengetahuan | Pengetahuan Explicit |
| Jenis Output | ringkasan_kebijakan_policy_brief |
| Referensi yang Digunakan | Data BPS dan instansi terkait, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, media massa, tesis/disertasi staf re-entry, serta informasi narasumber dari hasil FGD |
| Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) | Internal UKE (Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja) UKE lain (Direktorat Pertahanan dan Keamanan) |
| Bisnis Proses |
|
| Manfaat | Bahan pertimbangan kebijakan MPPN |
| Hak Akses Dokumen | Terbuka |
| Dokumen Pengetahuan | |
| Tanggal Publikasi | 13 Mei 2025 12:05:25 |
| Video | - |
