Pendekatan Evidence-Based dalam Penentuan Lokasi Program Prioritas Berbasis Digital (2025)

Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional

Digitalisasi kini telah merambah hampir semua sektor, mulai dari yang dilakukan oleh swasta hingga yang dilakukan oleh pemerintah. Peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan menjadi alasan utama bagi pemangku kepentingan publik atau swasta untuk mengadopsi peran TIK di dalamnya (Gustafsson, Norlinder, & Rehn, 2018). Sejak munculnya jalur komunikasi data yang cepat, batasan jarak dan waktu tempuh telah berkurang secara perlahan atau signifikan (Green & Ruhleder, 1995). Kemampuan manusia untuk mengirimkan data dalam jumlah besar dalam waktu singkat telah memungkinkan terjadinya pergeseran paradigma dalam bekerja (Cascio & Montealegre, 2016). Sebelumnya, rapat sering dilakukan secara tatap muka. Dengan adanya fitur konferensi video, seseorang dapat berpindah dari satu rapat ke rapat lainnya tanpa harus mengeluarkan tenaga atau uang untuk berpindah lokasi. Hal ini membuat perkembangan teknologi komunikasi tidak lagi mementingkan peningkatan teknologi itu sendiri, tetapi bagaimana TIK dapat menjadi enabler bagi sektor lain. Dalam kasus pandemi COVID-19, misalnya, kesiapan lembaga atau sekolah dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan TIK memungkinkan proses tetap berjalan. Namun kesiapan tersebut juga harus didukung dengan kesiapan para pelaku, baik guru maupun siswa, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh (Zou, Li, & Jin, 2021). Manfaat adopsi TIK juga dinikmati oleh sektor lain yang relatif modern seperti sektor perbankan. Bahkan, sektor perbankan adalah salah satu sektor pertama yang mengadopsi TIK (Pennings & Harianto, 1992). Aktivitas perbankan, baik yang tidak atau membutuhkan interaksi antara nasabah dan petugas, mulai bergeser dari manual ke digital. Mulai dari membuka rekening melalui video call hingga membuat keputusan pembiayaan instan melalui AI, kami telah menemukannya di sektor perbankan. Cepatnya proses adopsi TIK di sektor swasta dipengaruhi oleh motivasi ekonomi di balik penggunaan TIK di sektor swasta, yang mendorong perumusan strategi dan regulasi bisnis yang lebih dinamis untuk mengakomodasi penggunaan TIK dalam prosesnya (David, Bagozzi, & Warshaw, 1992). Dalam konsep maturitas TIK, pengaruh ini dikenal sebagai faktor organisasi dan regulasi (Jennett et al, 2003; Jensen et al, 2015).

Metadata Dokumen

Bidang Kategori Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas
Unit Kerja Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja
Jenis Pengetahuan Pengetahuan Explicit
Jenis Output ringkasan_kebijakan_policy_brief
Referensi yang Digunakan Data BPS, analisis media, artikel ilmiah, tesis/disertasi staf re-entry, dan/atau informasi narasumber dari hasil FGD
Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) Internal UKE (Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja)
Bisnis Proses
  1. Menentukan tema besar analisis kebijakan
  2. Melakukan identifikasi dan prioritisasi isu strategis/major project
  3. Memilih topik isu strategis/major project dan melakukan identifikasi stakeholder terkait untuk diskusi serta menentukan penanggung jawab tulisan
  4. Menyelenggarakan diskusi dan mencatat isu-isu yang akan dibahas pada policy brief atau notes
  5. Melakukan FGD lanjutan/kunjungan lapangan
  6.  Menyusun draft policy brief atau notes
  7. Melakukan reviu policy brief atau notes
  8. Melakukan finalisasi dan formatting terhadap policy brief
  9. Mengirimkan ND ke unit kerja berisi policy brief final
  10. Melakukan publikasi dan menyimpan policy brief atau notes cloud (google drive) dan drive bappenas
Manfaat Bahan pertimbangan kebijakan MPPN
Hak Akses Dokumen Terbuka
Dokumen Pengetahuan
Tanggal Publikasi 13 Mei 2025 13:49:23
Video -