Laporan Hasil Kajian Tinjauan Desain Demokrasi di Indonesia dalam Mengakomodasikan Keragaman (2017)
Kajian Tinjauan Desain Demokrasi di Indonesia dalam Mengakomodasikan Keragaman
1. Mengetahui pentingnya latar belakang formulasi desain demokrasi di Indonesia dalam mengakomodasi dan mengelola keragaman. 2. Mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam mengelola keragaman. 3. Mengetahui dampak desain demokrasi di Indonesia dalam mengakomodasi keragaman dari sisi kemampuan ekonomi, sejarah, agama, dan budaya. 4. Mengetahui upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan demokrasi terkait dengan keragaman. 5. Mengevaluasi ketepatan pendekatan perencanaan yang ditetapkan dalam penyusunan RKP 2018 dan RPJMN 2020-2024, terutama pada Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi. 6. Memperkuat substansi keterpaduan Kegiatan Prioritas dan sasaran pada Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi dan Program Prioritas Penguatan Lembaga Demokrasi pada penyusunan RKP 2018 dan RPJMN 2020-2024.
Metadata Dokumen
| Bidang Kategori | Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan |
| Unit Kerja | Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi |
| Jenis Pengetahuan | Pengetahuan Explicit |
| Jenis Output | laporan |
| Referensi yang Digunakan | RPJPN 2005-2020, RPJMN 2015-2019 |
| Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) | Internal UKE (Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi) Instansi lain (Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Lembaga Ketahanan Nasional, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi (KI) Pusat, Dewan Pers, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Dewan Ketahanan Nasional, Akademisi/Praktisi) |
| Bisnis Proses |
1. Melakukan pertemuan koordinasi, konsinyasi, FGD dan lain-lain dengan mitra kerja Bappenas dan para ahli untuk rekonsiliasi data dan klarifikasi informasi. |
| Manfaat | 1. Sebagai bahan penyusunan dan masukan/umpan balik dalam perencanaan program/kegiatan dan penganggaran tahun-tahun berikutnya, khususnya pada sub-bidang politik dalam negeri. 2. Sebagai masukan terkait efektivitas program/kegiatan dalam mencapai target/sasaran pembangunan khususnya sub-bidang politik dalam negeri, sebagaimana diamanatkan oleh RPJPN 2005 – 2025 dan RPJMN 2015-2019. |
| Hak Akses Dokumen | Terbuka |
| Dokumen Pengetahuan | |
| Tanggal Publikasi | 14 Mei 2025 13:05:10 |
| Video | - |