Laporan Rekomendasi Government Cloud First Policy (2022)
Koordinasi Sekretariat Dewan TIK Nasional
memberikan gambaran mengenai kegiatan wantiknas serta kajian yang terkait dengan cloud first policy di pemerintahan
Metadata Dokumen
| Bidang Kategori | Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana |
| Unit Kerja | Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika |
| Jenis Pengetahuan | Pengetahuan Explicit |
| Jenis Output | publikasi |
| Referensi yang Digunakan | Perpres No. 95/2018 tentang SPBE, UU No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No. 71/2019 tentang PSTE, Permen Kominfo No. 5/2020 tentang PSTE Lingkup Privat, Kajian literatur terhadap regulasi dan Best Practices dan Focus Group Discussion (FGD) |
| Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) | Internal UKE (Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika) Instansi lain (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Kementerian PPN/ Bappenas, Kemenkeu, Kemkominfo, AWS, ACCI, Instansi dan Akademisi) |
| Bisnis Proses |
1. Kelompok kerja terkait membantu dalam penyusunan Kajian Cloud First Policy. 2.Melakukan benchmarking implementasi cloud first policy di beberapa negara 3.Melakukan kajian literatur terkait cloud first policy 4.Melakukan Koordinasi dan wawancara dengan layanan Komputasi Cloud (Amazon Web Services) 5. Melakukan Koordinasi dan wawancara Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) 6. Melakukan.Koordinasi dan wawancara Tim Pelaksana Wantiknas 7.Hasil akhir berupa kajian yang berisi rekomendasi implementasi cloud first policy di pemerintahan |
| Manfaat | Memberikan rekomendasi atau masukan terkait implementasi cloud first policy di pemerintahan |
| Hak Akses Dokumen | Terbuka |
| Dokumen Pengetahuan | |
| Tanggal Publikasi | 20 Februari 2024 10:04:47 |
| Video | - |