Detail Kategori

  1. Home
  2. Detail Kategori

Laporan Akhir Kajian Demokrasi dalam Masyarakat Industri 4.0 (2021)

Kajian Relasi Industri 4.0 dalam Demokrasi

1. Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam upaya meningkatkan ketahanan dan kualitas demokrasi Indonesia 2. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk demokrasi dalam masyarakat industri 4.0 3. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang perlu diantisipasi dalam konteks masyarakat industri 4.0 4. Mendiskusikan demokrasi transformatif sebagai alternatif pelaksanaan demokrasi Indonesia

Metadata Dokumen

Bidang Kategori Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan
Unit Kerja Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi
Jenis Pengetahuan Pengetahuan Explicit
Jenis Output laporan
Referensi yang Digunakan RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024, artikel ilmiah, laporan dari lembaga internasional, laporan BPS, kajian kementerian-kementerian, sumber pemberitaan
Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) Internal UKE (Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi)
Instansi lain (Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Lembaga Ketahanan Nasional, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi (KI) Pusat, Dewan Pers, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Dewan Ketahanan Nasional, Akademisi/Praktisi, Lembaga Think Tank dan Penelitian, Lembaga Donor Dalam dan Luar Negeri, OMS, dan Masyarakat)
Bisnis Proses

1. Melakukan pertemuan koordinasi, konsinyasi, FGD, dan lain-lain dengan mitra kerja Bappenas dan para ahli untuk rekonsiliasi data dan klarifikasi informasi.
 2. Melakukan pemetaan dan menyusun indikator kegiatan “Kajian Relasi Industri 4.0 dalam Demokrasi”.
 3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai internet, media sosial, dan partisipasi politik.
 4. Melakukan wawancara mendalam dan FGD dengan beberapa pakar ahli.
 5. Menyusun laporan kajian beserta rekomendasinya.
Manfaat Sebagai bahan penyusunan, masukan, atau umpan balik dalam perencanaan program/kegiatan dan penganggaran, khususnya untuk sub-bidang politik dalam negeri
Hak Akses Dokumen Terbuka
Dokumen Pengetahuan
Tanggal Publikasi 14 Mei 2025 10:06:57
Video -