Peran Modal Sosial dalam Mendukung Pendidikan Tinggi di Indonesia (2022)
Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 300 suku yang tersebar di 34 provinsi. Pemerintah Indonesia terus menetapkan target untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui peningkatan produktivitas. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Pada tahun 2017, sekitar 16 persen penduduk berusia 25–65 tahun telah mengenyam pendidikan tinggi, angka yang masih lebih rendah dibandingkan rata-rata negara anggota OECD yang mencapai 44 persen. Partisipasi dalam pendidikan tinggi berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan tingkat pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah selalu memprioritaskan sektor pendidikan, dengan angka partisipasi yang sudah tinggi pada tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Namun, partisipasi dalam pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan.
Metadata Dokumen
| Bidang Kategori | Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas |
| Unit Kerja | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja |
| Jenis Pengetahuan | Pengetahuan Explicit |
| Jenis Output | ringkasan_kebijakan_policy_brief |
| Referensi yang Digunakan | Data BPS dan instansi terkait, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, media mass, tesis/disertasi staf re-entry, serta informasi narasumber dari hasil FGD |
| Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) | Internal UKE (Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja) |
| Bisnis Proses |
|
| Manfaat | Bahan pertimbangan kebijakan MPPN |
| Hak Akses Dokumen | Terbuka |
| Dokumen Pengetahuan | |
| Tanggal Publikasi | 13 Mei 2025 12:30:45 |
| Video | - |
