Halaman Utama | Seluruh Produk Pengetahuan

8
16
24
32
Semua Tahun
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Semua Unit Kerja
Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
Biro Hukum
Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Umum
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
Deputi Bidang Infrastruktur
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah
Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital
Direktorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara
Direktorat Hubungan Luar Negeri
Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi
Direktorat Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi
Direktorat Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital
Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
Direktorat Kelautan dan Perikanan
Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak
Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi
Direktorat Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Direktorat Ketenagakerjaan
Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik
Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Direktorat Lingkungan Hidup
Direktorat Pangan dan Pertanian
Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital
Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Direktorat Pembangunan Indonesia Barat
Direktorat Pembangunan Indonesia Timur
Direktorat Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri
Direktorat Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri
Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif
Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV
Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi
Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan
Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan
Direktorat Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional
Direktorat Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik
Direktorat Pertahanan dan Keamanan
Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman
Direktorat Regional II
Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan
Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Direktorat Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Direktorat Sumber Daya Air
Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan
Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana
Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan
Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa
Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan
Inspektorat Bidang Investigasi
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
Inspektorat Utama
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan
Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
Sekretariat Deputi Bidang Infrastruktur
Sekretariat Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Sekretariat Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
Sekretariat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
Sekretariat Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
Staf Ahli Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan
Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Inovasi Digital
Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional
Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Urutkan
Terbaru
Terlama
A-Z
Z-A
Cover

Zero Emission di Ibu Kota Negara

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bukan lagi sekadar wacana. Pada tanggal 22 - 23 April 2021, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (MPPN) melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur untuk meninjau kesiapan Ibu Kota Negara (IKN) serta mendengar pandangan dari Pemerintah Daerah, Akademisi, dan Tokoh Masyarakat terkait rencana pemindahan IKN ke Ka...

Cover

Potensi dan Tantangan Pengembangan EBT dengan Adanya UU Cipta Kerja dan RUU EBT

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang sangat melimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan total potensi EBT dari Sabang sampai Merauke sebesar 441,7 GW. Namun, pemanfaatannya baru 9 GW atau hanya 2%. Demikian juga dengan panas bumi, yang saat ini baru terpasang 9% dari total sumber daya sebesar 24 GW. Padahal, p...

Cover

Analisis Perbaikan Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Menggunakan Pendekatan Multiple Streams Framework (MSF)

Desentralisasi telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2001 dengan mengalihkan hampir seluruh urusan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, termasuk desentralisasi fiskal yang memperkenankan daerah untuk menerima dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Salah satu bentuk TKDD adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yakni dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang...

Cover

Konsekuensi Geopolitik dalam Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu dengan Skema Pendanaan Belt and Road Initiatives

Konsekuensi Geopolitik dalam Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu dengan Skema Pendanaan Belt and Road Initiatives

Cover

Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata Prioritas

Pengelolaan sampah di Destinasi Pariwisata Prioritas harus dilakukan secara terintegrasi dengan regulasi dan infrastruktur yang mendukung. Kabupaten dan kota dalam wilayah DPP perlu diarahkan untuk mengimplementasikan sistem ini, termasuk transfer anggaran berbasis pengelolaan sampah yang memberikan insentif bagi daerah yang mampu mengurangi jumlah sampah. Selain itu, kerja sama dengan negara yang...

Cover

Pendekatan Evidence-Based dalam Penentuan Lokasi Program Prioritas Berbasis Digital

Digitalisasi kini telah merambah hampir semua sektor, mulai dari yang dilakukan oleh swasta hingga yang dilakukan oleh pemerintah. Peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan menjadi alasan utama bagi pemangku kepentingan publik atau swasta untuk mengadopsi peran TIK di dalamnya (Gustafsson, Norlinder, & Rehn, 2018)....

Cover

Tinjauan Empiris Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Capaian Pembangunan Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia

Semenjak big bang of decentralization, terjadi perubahan signifikan atas keuangan pemerintah daerah. Desentralisasi diwujudkan melalui pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya serta penyediaan pelayanan masyarakat, disertai penyerahan kewenangan memanfaatkan dan mengalokasikan keuangan berdasarkan asas desentralisasi. Desentralis...

Cover

Millenial Ageing Population 2045

Tahun 2045 memiliki arti penting bagi Indonesia, selain pencapaian satu abad kemerdekaan maupun tonggak penyusunan rencana nasional jangka panjang yang baru (RPJPN 2025–2045). Penduduk lansia akan meningkat sebesar 175%, dari 22,99 juta pada tahun 2015 menjadi 63,31 juta pada tahun 2045. Saat Indonesia merayakan satu abad kemerdekaan, penduduk lansia akan menempati demografi terbesar (Soelistia...