Halaman Utama | Program Bappenas | PRODUK HUKUM KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihasilkan dari Program Compact-Hibah Millennium Challenge Corporation yang Diserahterimakan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah
tentang Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihasilkan dari Program Compact-Hibah Millennium Challenge Corporation yang Diserahterimakan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian PPN/BAPPENAS
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian PPN/BAPPENAS
Penghapusan Barang Milik Kementerian PPN/Bappenas yang Dialih statuskan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
tentang Penghapusan Barang Milik Kementerian PPN/Bappenas yang Dialih statuskan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Kementerian PPN/BAPPENAS
tentang Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Kementerian PPN/BAPPENAS
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
Pembentukan Tim Koordinasi Data Kependudukan untuk Kebijakan Pembangunan
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Data Kependudukan untuk Kebijakan Pembangunan
Penghapusan dan Pelepasan Hak atas Tanah Milik Negara CQ. Bappenas di Komplek Bappenas Sawangan Depok Jawa Barat Kepada Pegawai/Pensiunan Bappenas
tentang Penghapusan dan Pelepasan Hak atas Tanah Milik Negara CQ. Bappenas di Komplek Bappenas Sawangan Depok Jawa Barat Kepada Pegawai/Pensiunan Bappenas
Tim Pengarah Bersama (Joint Steering Committee) Global Pulse Lab Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan United Nations
tentang Tim Pengarah Bersama (Joint Steering Committee) Global Pulse Lab Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan United Nations
