Halaman Utama | Program Bappenas | PRODUK HUKUM KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Pembentukan Komite Pengarah dan Tim Teknis Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang-Inisiatif Segitiga Karang (Coral Reef Rehabilitation And Management Program-Coral Triangle Initative Project) Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
tentang Pembentukan Komite Pengarah dan Tim Teknis Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang-Inisiatif Segitiga Karang (Coral Reef Rehabilitation And Management Program-Coral Triangle Initat...
Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai
tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Peren...
Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/ atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/ atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat