Dokumentasi RPJMD
Dokumen yang meliputi berbagai proses dalam penyusunan RPJMD jangka waktu lima tahun yang didasarkan dari dokumen RPJPD
|
Lampung : RPJMD 2015-2019 RKPD 2016Provinsi Lampung merupakan provinsi yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera dan merupakan gerbang utama jalur transportasi dari dan ke Pulau Jawa. Dengan posisi yang srategis tersebut, maka pembangunan di wilayah Lampung mempunyai potensi dan peluang yang besar, dengan tantangan dan permasalahan yang lebih komplek dibandingkan daerah lain. Pengembangan dan pemanfaatan potensi dan peluang serta penanganan tantangan dan permasalahan pembangunan memerlukan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, menyeluruh, sinergis, dan harmonis antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antar level pemerintahan. Download link : RPJMD Lampung Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Download link : RKPD Lampung
|
|
|
RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018-2023RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018-2023
|
|
|
Perubahan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021Perubahan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021
|
|
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2008-2013Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2008-2013
|
|
|
Perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2013-2017Perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2013-2017
|
|
|
Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021
|
|
Perubahan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021Perubahan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021
|
|
RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 (Perubahan)RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 (Perubahan)
|
|
RPJMD Perubahan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021RPJMD Perubahan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021
|
|
|
KementerianAgrariadanTataRuang/BPN APBN RPJMDes DanaDesa APBD KementerianDalamNegeri RencanaKerjaPemerintah Birokrasi PembangunanDaerah KementerianDesa,PembanguanDaerahTertinggaldanTransmigasi, KementeriaPertanian, KemeterianLingkunganHidupdanKementerianAgrariadanTataRuang/BPN APBN RPJMDes DanaDesa APBD KementerianDalamNegeri RencanaKerjaPemerintah Birokrasi PembangunanDaerah KementerianDesa,PembanguanDaerahTertinggaldanTransmigasi, KementeriaPertanian, KemeterianLingkunganHidupdan
|
|
|
RPJMDes PembangunanDaerah RencanaKerjaPemeritah KomunikasiDaerah Infrasruktur SmartCity DesaInternetRPJMDes PembangunanDaerah RencanaKerjaPemeritah KomunikasiDaerah Infrasruktur SmartCity DesaInternet
|
|
|
OtonomiDaerah KementerianDalamNegeri APBDesa RPJMDesa PembangunanDaerah KementerianKeuangan RencanaKerjaPemerintah PajakDaerahdanRetribusiDaerahOtonomiDaerah KementerianDalamNegeri APBDesa RPJMDesa PembangunanDaerah KementerianKeuangan RencanaKerjaPemerintah PajakDaerahdanRetribusiDaerah
|
|
|
MasterPlanPercepatanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia KesejahteraanSosial RPJMDesa OtonomiDaerah AnggaranDesa RencanaKerjaPemerintah Infrastruktur PerangkatDesaMasterPlanPercepatanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia KesejahteraanSosial RPJMDesa OtonomiDaerah AnggaranDesa RencanaKerjaPemerintah Infrastruktur PerangkatDesa
|
|
|
PerangkatDesa APBDesa RPJMDesa RencanaKerjaPemerintah KementerianDalamNegeri OtonomiDaerah Parlemen PembangunanDaerah AnggaranDesaPerangkatDesa APBDesa RPJMDesa RencanaKerjaPemerintah KementerianDalamNegeri OtonomiDaerah Parlemen PembangunanDaerah AnggaranDesa
|
|
|
KementerianDesa,PembangunanDaerahTertinggal Birokrasi KementerianDalamNegeri APBN PembangunanDaerah DanaDesa APBD RPJMDesKementerianDesa,PembangunanDaerahTertinggal Birokrasi KementerianDalamNegeri APBN PembangunanDaerah DanaDesa APBD RPJMDes
|