Dokumentasi RPJMN
Dokumen yang meliputi berbagai proses dalam penyusunan RPJMN jangka waktu lima tahun yang didasarkan dari dokumen RPJPN.
|
Exsum - Forum Konsultasi Publik Tahun 2023 (Bandung)Executive summary adalah narasi yang merekam proses penyusunan dokumen RPJMN dengan tujuan proses yang sudah berjalan dengan baik dapat dijadikan lesson learned untuk kegiatan penyusunan dokumen RPJMN selanjutnya. Forum Konsultasi Publik Tahun 2023 dilakukan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyusunan RPJMN 2025-2029 dan RKP Tahun 2025. Tautan Materi: https://link.bappenas.go.id/MateriFKP2023
|
||
|
Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019 kali ini disusun dengan pendekatan yang berbeda dengan evaluasi pada RPJMN periode-periode yang lalu. Bila sebelumnya lebih fokus hanya pada analisis pencapaian dibandingkan dengan target pembangunan, saat ini dilengkapi pula dengan evaluasi atas dampak pembangunan selama kurun waktu 2015 hingga 2019. Dengandemikian, laporan ini memuat dua aspek evaluasi, yaitu pertama, evaluasi kinerja pembangunan atas 184 sasaran pokok RPJMN 2015-2019 dan kedua, evaluasi dampak atau manfaat berdasarkan persepsi masyarakat (survei terhadap 5.000 responden di seluruh Indonesia) yang berbasis lima dimensi pembangunan RPJMN 2015-2019. Hingga akhir pelaksanaan tahun kelima RPJMN 2015-2019 sebagian besar sasaran pokok pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dengan dampak atau manfaat yang cukup dirasakan oleh masyarakat. Namundemikian, beberapa sasaran pokok pembangunan yang diperkirakan sulit untuk tercapai dapat dipertimbangkan sebagai rencana untuk pembangunan lima tahun berikutnya dengan terobosan inovasi dan kerja yang lebih berkualitas.
|
||
|
Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024
|
||
|
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
|
||
|
Evaluasi paruh waktu RPJMN 2015-2019; Kerja nyata mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadianEvaluasi Paruh Waktu disusun untuk melihat capaian pembangunan dalam rangka melaksanakan Nawacita yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dengan fokus pada capaian sasaran pokok pembangunan. Meskipun dalam perjalanan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa kebijakan yang mempengaruhi rencana pembangunan yang telah dirumuskan, namun diharapkan hasil pembangunan tetap mendukung sasaran Nawacita. Hasil Evaluasi Paruh Waktu akan digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun perbaikan kebijakan ataupun perencanaan pembangunan berikutnya apabila diperlukan. Untuk itu, informasi akurat dari para pemangku kepentingan khususnya para pelaksana pembangunan sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap hasil evaluasi ini. Berdasarkan hasil evaluasi, hingga akhir pelaksanaan tahun kedua RPJMN 2015-2019 sebagian sasaran pokok pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Beberapa sasaran pokok masih memerlukan upaya lebih keras untuk dapat mencapai target, dan sebagian lagi cenderung sulit tercapai. Dalam sisa waktu pelaksanaan RPJMN 2015-2019, beberapa sasaran pokok pembangunan yang diperkirakan sulit untuk tercapai memerlukan inovasi serta kerja lebih keras dan berkualitas.
|
||
|
Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Pembangunan Wilayah; Rapat Koordinasi Regional PDRBB Wilayah Kalimantan, Balikpapan, 18 Juli 2019Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
|
||
|
Pengembangan Tol Laut dalam RPJMN 2015-2019 dan implementasi 2015Pengembangan Tol Laut dalam RPJMN 2015-2019 dan implementasi 2015
|
||
|
Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan PertanianBuku Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian ini disusun sebagai upaya untuk mendokumentasikan penyusunan RPJMN 2015-2019 khususnya Bidang Pangan dan Pertanian. Pada tahun 2013, Bappenas juga telah menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Studi Pendahuluan (background study) yang lebih diarahkan untuk menampung isu-isu utama di sektor pangan dan pertanian, sementara dalam tahun 2014 melalui penyusunan RPJMN 2015-2019 isu-isu yang telah diidentifikasi sebelumnya dielaborasi lebih mendalam sebagai bahan masukan dalam penysusun rancangan teknokratik RPJMN.
|
||
|
|
Studi latar belakang penyusunan RPJMN bidang pendidikan 2015-2019 bagian 2 : Pendidikan menengah atas, kejuruan dan tinggi, pembiayaan dan tata kelola pendidikan
|
||
|
Studi latar belakang penyusunan RPJMN bidang pendidikan 2015-2019 bagian I : Pendidikan dasar, PAUD, akses dan mutu
|
||
|
Evaluasi RPJMN 2010-2014Laporan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2010 - 2014 ini disusun berdasarkan evaluasi atas pencapaian sasaran sembilan bidang pembangunan, termasuk pengarusutamaan dan lintas bidang sebagaimana tercantum dalam Buku II RPJMN 2010 - 2014. Sisipan Boks yang memuat hasil kunjungan lapang ke enam provinsi dan satu kabupaten merupakan upaya mempertajam evaluasi yang dapat menggambarkan aksen inovasi dan terobosan masyarakat. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran.
|
||
|
Laporan cross check tahun 2015; Evaluasi bidang RPJMN 2010-2014Laporan Cross Check Tahun 2015 Evaluasi Bidang RPJMN 2010-2014 merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas evaluasi agar lebih memperhatikan corak pembangunan di daerah berikut fenomena yang terjadi. Upaya ini dilakukan melalui identifikasi pencapaian bidang pembangunan, dengan mengenali kondisi dan permasalahan di daerah berdasarkan referensi indikator yang dilaporkan dalam Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014. Laporan ini merupakan kelengkapan dari Buku Evaluasi RPJMN 2010-2014, yang memuat karakteristik dan perkembangan capaian bidang pembangunan di 6 provinsi dan 1 kabupaten. Sementara, ringkasan singkat hasil cross check dimuat pula dalam bentuk boks pada Laporan Evaluasi RPJMN 2010-2014. Evaluasi RPJMN 2010-2014 merupakan gambaran capaian sasaran dan indikator penting yang disajikan dalam Buku II RPJMN 2010-2014.
|
||
|
Laporan akhir penyusunan konsep rancangan RPJMN 2015-2019; pembangunan berkelanjutan buku IILaporan akhir penyusunan konsep rancangan RPJMN 2015-2019; pembangunan berkelanjutan buku II
|
||
|
Laporan akhir penyusunan konsep rancangan RPJMN 2015-2019; pembangunan berkelanjutan buku ILaporan akhir penyusunan konsep rancangan RPJMN 2015-2019; pembangunan berkelanjutan buku I
|
||
%20Sebagai%20Bahan%20Penyusunan%20RJMN%20Tahun%202015-2019.png)
|
Analisis nilai tukar petani (NTP) sebagai bahan penyusunan RPJMN tahun 2015-2019Analisis nilai tukar petani (NTP) sebagai bahan penyusunan RPJMN tahun 2015-2019
|
||
|
Background study Pengintegrasian kerangka regulasi dalam RPJMN 2015-2019Background study Pengintegrasian kerangka regulasi dalam RPJMN 2015-2019
|
||
|
Evaluasi satu tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014; Ringkasan EksekutifEvaluasi satu tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014; Ringkasan Eksekutif
|
||
|
Evaluasi dua tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014Seperti diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan, Bappenas perlu melakukan evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Guna memenuhi amanat tersebut, sejak tahun lalu Bappenas telah menerbitkan buku laporan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Pembahasan capaian pembangunan disajikan menurut Prioritas Nasional sesuai Buku I RPJMN 2010-2014, khususnya pada level outcome atau Substansi Inti. Evaluasi dilakukan berdasarkan gap analysis atau pencapaian pembangunan yang terlihat dari perbedaan sasaran dan capaian pembangunan masing-masing indikator Substansi inti.
|
||
|
|
Memelihara momentum perubahan; Evaluasi lima tahun pelaksanaan RPJMN 2004-2009; Ringkasan EksekutifMemelihara momentum perubahan; Evaluasi lima tahun pelaksanaan RPJMN 2004-2009; Ringkasan Eksekutif
|
||
|
|
Memelihara momentum perubahan; Evaluasi lima tahun pelaksanaan RPJMN 2004-2009Memelihara momentum perubahan; Evaluasi lima tahun pelaksanaan RPJMN 2004-2009
|
||
|
|
Ringkasan Pencapaian Pembangunan 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014Ringkasan Pencapaian Pembangunan 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014
|
||
|
Pencapaian Sebuah Perubahan; Evaluasi 4 Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan RPJMN 2004-2009 telah melewati tahun keempat. Berbagai kebijakan telah dilaksanakan dan tentu saja perlu dilihat seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai. Dengan demikian, untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan perlu dilakukan evaluasi. Selain itu, hasil evaluasi juga merupakan bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan pada periode berikutnya atau RPJMN 2010-2014. Pelaksanaan Evaluai RPJMN ini merupakan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
|
||
|
Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029
|
||
|
Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029
|
||
|
|
Background Study RPJMN 2020-2024 Bidang Perlindungan AnakBackground Study RPJMN 2020-2024 Bidang Perlindungan Anak
|
||
|
Laporan Uji Coba Keterterapan SOP Indikator dan Pemetaan Keterkaitan Buku I dan Buku II Draft RPJMN 2010-2014Laporan Uji Coba Keterterapan SOP Indikator dan Pemetaan Keterkaitan Buku I dan Buku II Draft RPJMN 2010-2014
|
||
|
|
Kajian Telaah Kritis Penetapan Kawasan Strategis dalam RPJMN dan RTRWNKajian Telaah Kritis Penetapan Kawasan Strategis dalam RPJMN dan RTRWN
|
||
.png)
|
Background Study RPJMN 2015-2019 Finalisasi (SDEMP)Background Study RPJMN 2015-2019 Finalisasi (SDEMP)
|
||
|
Background Study RPJMN 2015-2019 Sektor Energi dan PertambanganBackground Study RPJMN 2015-2019 Sektor Energi dan Pertambangan
|
||
|
Laporan Kajian Integrasi Kebijakan Kerjasama Pembangunan Internasional dengan RPJMN 2015-2019.
|
||
|
|
Laporan Kajian Bidang Kerjasama Pembangunan Internasional Dalam Rangka Penyusunan Draft RPJMN 2015-2019“Kerja sama pembangunan internasional” adalah terminologi baru dalam kebijakan ekonomi, luar negeri, dan perdagangan bagi Indonesia khususnya sejak dibentuknya Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional di Bappenas pada tahun 2012. Kebaruan terminologi ini terletak pada munculnya kata pembangunan dari dalam frase “kerja sama internasional”. Makna kerja sama internasional sebelumnya didominasi oleh kerja sama yang dimotori oleh negara maju dengan pola pemberian bantuan dari negara maju ke negara berkembang atau dalam literatur ekonomi lebih dikenal sebagai Northern-led growth.
|
||
|
|
Masukan Bidang Olahraga pada Laporan Background Study Penyusunan RPJMN 2020-2024Masukan Bidang Olahraga pada Laporan Background Study Penyusunan RPJMN 2020-2024
|
||
|
|
Background Study RPJMN 2020-2024 bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan PerempuanBackground Study RPJMN 2020-2024 bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
|
||
|
|
Policy brief dokumen Teknokratis RPJMN 2020-2024 Bidang KB dan Pembangunan Keluarga.Draft FINAL Policy Brief Right-based FP - Versi Lengkap : Download
|
||
|
Dokumen Teknokratik RPJMN 2020-2024 Bidang Pembangunan KeluargaDokumen Teknokratik RPJMN 2020-2024 Bidang Pembangunan Keluarga
|
||
|
Dokumen Teknokratik RPJMN 2020-2024 Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan ReproduksiDokumen Teknokratik RPJMN 2020-2024 Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
|
||
|
RPJMN 2004-2009 English VersionPRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 7 OF 2005 ON THE NATIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN 2004 – 2009
|
||
|
|
RPJMN 2004-2009PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004 – 2009
|
||
|
RPJMN 2010-2014Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
|
||
|
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda. Download Link :
|
||
|
|
Rancangan Awal RPJMN 2020-2024Rancangan Awal RPJMN 2020-2024
|
||
|
RPJMN 2020-2024Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negaranegara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Download Link :
|
||
|
|
RPJMN 2020-2024 Bahasa InggrisThe 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) is an important stage of the 2005-2025 National Long-Term Development Plan (RPJPN), as the former will affect the development targets stipulated in the RPJPN, during which Indonesia’s per capita income will have crossed the upper-middle-income threshold. Countries belonging to this group have better infrastructure, better quality of human resources, better public services, and better welfare.
|
||
|
Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tata Cara Harmonisasi RPJMD Terhadap RPJMN Tahun 2015-2019Pedoman ini merupakan panduan bagi pelaksanaan kegiatan harmonisasi perencanaan pembangunan jangka menengah di Pusat dan di Daerah terkait dengan disusunnya RPJMN tahun 2015-2019. Pedoman ini disusun dengan memperhatikan peraturan perundangan yang masih berlaku hingga pedoman ini disusun. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perbaikan RPJM Daerah yang telah ada untuk dapat menyelaraskan dengan RPJMN tahun 2015-2019.
|
||
|
Modul Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan dan Gizi MasyarakatUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Berdasarkan hal inilah maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Assesment Tools
Buku Kerja Juknis Online
Modul Fasilitator Pendamping
Modul Pembelajaran
Modul Sinkronisasi
Pelatihan Fasilitator
Peta Kompetensi
Video
|
||
|
|
Evaluasi satu tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014Evaluasi satu tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014
|
||
|
|
Pembentukan Tim Reformasi Perencanaan dan Penganggaran RPJMN 2010-2014Pembentukan Tim Reformasi Perencanaan dan Penganggaran RPJMN 2010-2014
|
||
|
|
Pembentukan Tim Prakarsa Strategis Rancangan RPJMN 2010-2014 dalam Dimensi Ruang dan Wilayah: Sinkronisasi Perencanaan Sektoral, Daerah, dan SpasialPembentukan Tim Prakarsa Strategis Rancangan RPJMN 2010-2014 dalam Dimensi Ruang dan Wilayah: Sinkronisasi Perencanaan Sektoral, Daerah, dan Spasial
|
||
|
|
Pembentukan Tim Penyusus Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014Pembentukan Tim Penyusus Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014
|
||
|
|
Pembentukan Tim Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009Pembentukan Tim Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009
|
||
|
10 SASARAN RPJMN HARUS JADI PRIORITAS PUSAT – DAERAH – Media Online Media Indonesia10 SASARAN RPJMN HARUS JADI PRIORITAS PUSAT – DAERAH – Media Online Media Indonesia
|
||
|
|
Infrastruktur RPJMN MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia TolLaut Kepulauan OtoritasPelabuhan PerhubunganLaut PelaksanaanProyekNasional BUMNInfrastruktur RPJMN MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia TolLaut Kepulauan OtoritasPelabuhan PerhubunganLaut PelaksanaanProyekNasional BUMN
|
||
|
|
Infrastruktur RPJMN FLPP MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia TolLaut Kepulauan OtoritasPelabuhan PelaksanaanProyekNasional BUMNInfrastruktur RPJMN FLPP MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia TolLaut Kepulauan OtoritasPelabuhan PelaksanaanProyekNasional BUMN
|
||
|
|
Infrastruktur RPJMN JalanTol MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianPPN/Bappenas PembebasanLahan PelaksanaanProyekStrategisNasional KementerianPUdanPerumahanRakyat BUMN KementerianAgrariadanTataRuangInfrastruktur RPJMN JalanTol MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianPPN/Bappenas PembebasanLahan PelaksanaanProyekStrategisNasional KementerianPUdanPerumahanRakyat BUMN KementerianAgrariadanTataRuang
|
||
|
|
Infrastruktur BUMDEes BUMN PelaksanaanProyekNasional RPJMN PemberdayaanMasyarakatDesa FLPP DanaDesa Irigasi SatuJutaRumah JalanTol Waduk MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianDesa,PembangunanDaerahTertinggaldanTransmigraInfrastruktur BUMDEes BUMN PelaksanaanProyekNasional RPJMN PemberdayaanMasyarakatDesa FLPP DanaDesa Irigasi SatuJutaRumah JalanTol Waduk MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianDesa,PembangunanDaerahTertinggaldanTransmigra
|
||
|
|
RPJMN Urbanisasi PemberdayaanMasyarakat KemendesPDTT DAK APBDesa KesejahteraanSosial MasterPlanPercepatanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia Pedesaan PadatKarya Infrastruktur Kependudukan BUMN BUMDes APBNRPJMN Urbanisasi PemberdayaanMasyarakat KemendesPDTT DAK APBDesa KesejahteraanSosial MasterPlanPercepatanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia Pedesaan PadatKarya Infrastruktur Kependudukan BUMN BUMDes APBN
|
||
|
|
Infrastruktur RPJMN FLPP MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianESDM Irigasi BUMN SKKMigas EnergiTerbarukan Infrastruktur KetahananEnergiNasional PelaksanaanProyekNasionalInfrastruktur RPJMN FLPP MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianESDM Irigasi BUMN SKKMigas EnergiTerbarukan Infrastruktur KetahananEnergiNasional PelaksanaanProyekNasional
|
||
|
|
Infrastruktur JalanTol MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianPerhubungan PelaksanaanProyekNasional RPJMN FLPP Irigasi SatuJutaRumah Waduk KementerianPUdanPerumahanRakyat BUMNInfrastruktur JalanTol MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianPerhubungan PelaksanaanProyekNasional RPJMN FLPP Irigasi SatuJutaRumah Waduk KementerianPUdanPerumahanRakyat BUMN
|
||
|
|
MobilListrik PelaksanaanProyekNasional EnergiTerbarukan Infrastruktur MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianEnergidanSDM KetahananEnergiNasional RPJMNMobilListrik PelaksanaanProyekNasional EnergiTerbarukan Infrastruktur MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianEnergidanSDM KetahananEnergiNasional RPJMN
|
||
|
|
Infrastruktur PelaksanaanProyekNasional FLPP SatuJutaRumah RTRW PerumahanMasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia RPJMN BUMN KementerianPUdanPerumahanRakyatInfrastruktur PelaksanaanProyekNasional FLPP SatuJutaRumah RTRW PerumahanMasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia RPJMN BUMN KementerianPUdanPerumahanRakyat
|
||
|
|
KPR FLPP BankIndonesia SatuJutaRumah Infrastruktur RPJMN MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia SukuBunga SubsidiRumah PelaksanaanProyekNasional KementerianPUdanPerumahanRakyat BUMNKPR FLPP BankIndonesia SatuJutaRumah Infrastruktur RPJMN MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia SukuBunga SubsidiRumah PelaksanaanProyekNasional KementerianPUdanPerumahanRakyat BUMN
|
||
|
|
IbukotaBaru Infrastruktur MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianPPN/Bappenas RPJMN FLPP Irigasi SatuJutaRumah JalanTol Waduk PelaksanaanProyekNasional KementerianPUdanPerumahanRakyat BUMNIbukotaBaru Infrastruktur MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianPPN/Bappenas RPJMN FLPP Irigasi SatuJutaRumah JalanTol Waduk PelaksanaanProyekNasional KementerianPUdanPerumahanRakyat BUMN
|
||
|
|
Infrastruktur RPJMN FLPP MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianPPN/Bappenas Irigasi SatuJutaRumah PelaksanaanProyekNasional KementerianPUdanPerumahanRakyatInfrastruktur RPJMN FLPP MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianPPN/Bappenas Irigasi SatuJutaRumah PelaksanaanProyekNasional KementerianPUdanPerumahanRakyat
|
||
|
|
Infrastruktur Kemaritiman MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia RPJMN Kepulauan PelaksanaanProyekNasional KearifanLokal Pelayaran PerbatasanInfrastruktur Kemaritiman MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia RPJMN Kepulauan PelaksanaanProyekNasional KearifanLokal Pelayaran Perbatasan
|
||
|
|
Irigasi Waduk Kekeringan Infrastruktur KementerianPUdanPerumahanRakyat MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia PelaksanaanProyekNasional KementerianPPN/Bappenas RPJMNIrigasi Waduk Kekeringan Infrastruktur KementerianPUdanPerumahanRakyat MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia PelaksanaanProyekNasional KementerianPPN/Bappenas RPJMN
|
||
|
|
Infrastruktur RPJMN FLPP MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianPekerjaanUmumdanPerumahanRakyat BUMN SatuJutaRumah PelaksanaanProyekNasional KementerianPUdanPerumahanRakyatInfrastruktur RPJMN FLPP MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianPekerjaanUmumdanPerumahanRakyat BUMN SatuJutaRumah PelaksanaanProyekNasional KementerianPUdanPerumahanRakyat
|
||
|
|
Infrastruktur Properti SatuJutaRumah RPJMN KPR KPA MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia Permukiman Investasi PelaksanaanProyekNasionalInfrastruktur Properti SatuJutaRumah RPJMN KPR KPA MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia Permukiman Investasi PelaksanaanProyekNasional
|
||
|
|
Infrastruktur RPJMN FLPP MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianPPN/Bappenas PPDPP Perumahan SatuJutaRumah RealEstatIndonesia PelaksanaanProyekNasional KementerianPUdanPerumahanRakyat BUMNInfrastruktur RPJMN FLPP MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianPPN/Bappenas PPDPP Perumahan SatuJutaRumah RealEstatIndonesia PelaksanaanProyekNasional KementerianPUdanPerumahanRakyat BUMN
|
||
|
|
PerubahanIklim PemanasanGlobal KebakaranHutan Lahan CuacaEkstrem DewanEnerginasional TataKelolaMigas KedaulatanEnergiNasional RPJMN StabilitasEnergiNasional PelaksanaanProgramNasionalPerubahanIklim PemanasanGlobal KebakaranHutan Lahan CuacaEkstrem DewanEnerginasional TataKelolaMigas KedaulatanEnergiNasional RPJMN StabilitasEnergiNasional PelaksanaanProgramNasional
|
||
|
|
Infrastruktur SatuJutaRumah RPJMN PelaksanaanProyekNasional MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia Permukiman KesejahteraanMasyarakat KementerianPUdanPerumahanRakyatInfrastruktur SatuJutaRumah RPJMN PelaksanaanProyekNasional MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia Permukiman KesejahteraanMasyarakat KementerianPUdanPerumahanRakyat
|
||
|
|
PT.Pertamina EnergiTerbarukan Infrastruktur KetahananEnergiNasional RPJMN MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianEnergidanSDM PelaksanaanProyekNasionalPT.Pertamina EnergiTerbarukan Infrastruktur KetahananEnergiNasional RPJMN MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia KementerianEnergidanSDM PelaksanaanProyekNasional
|
||
|
|
KementerianPPN/Bappenas KesejahteraanMasyarakat RPJMN ProgramKemiskinan PMDN EksportImport NeracaPerdagangan StabilitasEkonomiIndonesia PMA PertumbuhanEkonomiNasional APBN DuniaIndustri KebijakanFiskal MoneterKeuanganNegara DevisaNegara PeKementerianPPN/Bappenas KesejahteraanMasyarakat RPJMN ProgramKemiskinan PMDN EksportImport NeracaPerdagangan StabilitasEkonomiIndonesia PMA PertumbuhanEkonomiNasional APBN DuniaIndustri KebijakanFiskal MoneterKeuanganNegara DevisaNegara Pe
|
||
|
|
CPNS ReformasiBirokrasi KinerjaPegawai GoodGoverment PelaksanaanProgramNasional ASN KementerianPANRB RPJMN RPJP RencanaKerjaPemerintahCPNS ReformasiBirokrasi KinerjaPegawai GoodGoverment PelaksanaanProgramNasional ASN KementerianPANRB RPJMN RPJP RencanaKerjaPemerintah
|
||
|
|
PerhubunganDarat MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia Bendungan Infrastruktur APBN APBD Investor KeretaApi RPJMN PelaksanaanProyekNasional KementerianPUdanPerumahanRakyatPerhubunganDarat MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia Bendungan Infrastruktur APBN APBD Investor KeretaApi RPJMN PelaksanaanProyekNasional KementerianPUdanPerumahanRakyat
|
||
|
|
MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia RPJMN APBN Infrastruktur PelaksanaanProgramNasional KementerianPPN/Bappenas Investor PadatKaryaMasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia RPJMN APBN Infrastruktur PelaksanaanProgramNasional KementerianPPN/Bappenas Investor PadatKarya
|
||
|
|
Kemenristekdikti RPJMN Akademisi Penelitian PelaksanaanProgramNasional LembagaIlmuPengetahuanIndonesia BadanPengkajiandanPenerapanTeknologiKemenristekdikti RPJMN Akademisi Penelitian PelaksanaanProgramNasional LembagaIlmuPengetahuanIndonesia BadanPengkajiandanPenerapanTeknologi
|
||
|
|
MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia PelaksanaanProgramNasional RPJMN DanaDesa KementerianDesaPembangunanDaerahTertinggaldanTransmigrasi InfrastrukturMasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia PelaksanaanProgramNasional RPJMN DanaDesa KementerianDesaPembangunanDaerahTertinggaldanTransmigrasi Infrastruktur
|
||
|
|
Infrastruktur NawaCita MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia PelaksanaanProgramNasional KementerianPekerjaanUmumdanPerumahanRakyat RPJMN Pemerataan PelaksanaanProyakNasionalInfrastruktur NawaCita MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia PelaksanaanProgramNasional KementerianPekerjaanUmumdanPerumahanRakyat RPJMN Pemerataan PelaksanaanProyakNasional
|
||
|
|
ProgramKemiskinan RPJMN DayaBeliMasyarakat StabilitasEkonomiIndonesia KementerianPPN/Bappenas PertumbuhanEkonomiNasional KesejahteraanMasyarakat KawasanEkonomiKhusus KearifanLokalProgramKemiskinan RPJMN DayaBeliMasyarakat StabilitasEkonomiIndonesia KementerianPPN/Bappenas PertumbuhanEkonomiNasional KesejahteraanMasyarakat KawasanEkonomiKhusus KearifanLokal
|
||
|
|
Infrastruktur RPJMN PLN BUMN MoneterKeuanganNegara KelistrikanNasional 35.000MW KetahananListrikNasional PelaksanaanProgramNasional KementerianEnergidanSDM PelaksanaanProyekNasional EnergiBaruTerbarukanInfrastruktur RPJMN PLN BUMN MoneterKeuanganNegara KelistrikanNasional 35.000MW KetahananListrikNasional PelaksanaanProgramNasional KementerianEnergidanSDM PelaksanaanProyekNasional EnergiBaruTerbarukan
|
||
|
|
Infrastruktur PelaksanaanProyekNasional KementerianPPN/Bappenas MasterPlanPercepatanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia MusrenbangNas RPJMN RencanaKerjaPemerintahInfrastruktur PelaksanaanProyekNasional KementerianPPN/Bappenas MasterPlanPercepatanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia MusrenbangNas RPJMN RencanaKerjaPemerintah
|
||
|
|
MasterPlanPerluasanPercepatanPembangunaEkonomiIndonesia APBN BUMN PertumbuhanEkonomiNasional KementerianPekerjaanUmumdanPR Infrastruktur Bendungan RencanaKerjaPemerintah RPJMN PelaksanaanProyekNasionalMasterPlanPerluasanPercepatanPembangunaEkonomiIndonesia APBN BUMN PertumbuhanEkonomiNasional KementerianPekerjaanUmumdanPR Infrastruktur Bendungan RencanaKerjaPemerintah RPJMN PelaksanaanProyekNasional
|
||
|
|
PenanamanModalAsing KementeriaKeuagan pertumbuhanEkonomiNasional PelaksanaanProyeknasional RPJMN DuniaUsaha StabilitasEkonomiIndonesia BadanKoordinasiPenanamanModalPenanamanModalAsing KementeriaKeuagan pertumbuhanEkonomiNasional PelaksanaanProyeknasional RPJMN DuniaUsaha StabilitasEkonomiIndonesia BadanKoordinasiPenanamanModal
|
||
|
|
KementerianPPN/Bappenas PelaksanaanProgramNasional MasterPlanPercepatanPerluasanPembangunanEkopnomiIndonesia RPJMN InfrastrukturKementerianPPN/Bappenas PelaksanaanProgramNasional MasterPlanPercepatanPerluasanPembangunanEkopnomiIndonesia RPJMN Infrastruktur
|
||
|
|
OtonomiDaerah LembagaPemberdayaanMasyarakat BUMDes KementerianDesaPDTT MusrenbangNas MasterPlanPercepatanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia RPJMNOtonomiDaerah LembagaPemberdayaanMasyarakat BUMDes KementerianDesaPDTT MusrenbangNas MasterPlanPercepatanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia RPJMN
|
||
|
|
MasterPlanPerluasanPercepatanPembangunaEkonomiIndonesia APBN BUMN PertumbuhanEkonomiNasional PerhubunganUdara Infrastruktur PerhubunganDarat AngkasaPura Infrastruktur RencanaKerjaPemerintah RPJMN PelaksanaanProyekNasionalMasterPlanPerluasanPercepatanPembangunaEkonomiIndonesia APBN BUMN PertumbuhanEkonomiNasional PerhubunganUdara Infrastruktur PerhubunganDarat AngkasaPura Infrastruktur RencanaKerjaPemerintah RPJMN PelaksanaanProyekNasional
|
||
|
|
KementerianDalamNegeri RPJMN DanaDesa OtonomiDaerah PembangunanDaerah AparatDesa PemberdayaanDesaKementerianDalamNegeri RPJMN DanaDesa OtonomiDaerah PembangunanDaerah AparatDesa PemberdayaanDesa
|
||
|
|
TamanInternet ScienceTechnoPark RPJMN NawaCita RencanakerjaPemerintah KotaPintarTamanInternet ScienceTechnoPark RPJMN NawaCita RencanakerjaPemerintah KotaPintar
|
||
|
|
PolitikDalamNegeri GarisBesarHaluanNegara Konstitusional DasarNegara SistemPolitikIndonesia LembagaNegara RPJMNPolitikDalamNegeri GarisBesarHaluanNegara Konstitusional DasarNegara SistemPolitikIndonesia LembagaNegara RPJMN
|
||
|
|
PolitikDalamNegeri KementerianDalamNegeri RencanakerjaPemerintah RPJMN RPJMD PembangunanDaerah OtonomiDaerah InfrastrukturPolitikDalamNegeri KementerianDalamNegeri RencanakerjaPemerintah RPJMN RPJMD PembangunanDaerah OtonomiDaerah Infrastruktur
|
||
|
|
RPJMNDesa KementerianDesa,PembangunanDaerahTertinggaldanTransmigrasi RencanaKerjaPemerintah PelaksanaanProgramNasional KementerianDalamNegeri OtonomiDaerah APBDesa APBNRPJMNDesa KementerianDesa,PembangunanDaerahTertinggaldanTransmigrasi RencanaKerjaPemerintah PelaksanaanProgramNasional KementerianDalamNegeri OtonomiDaerah APBDesa APBN
|
||
|
|
KementerianDalamNegeri KementerianPerencanaanPembangunanNasional/Bappenas PembangunanDaerah DPRRI DanaAspirasi MoneterKeuanganNegara KementerianKeuangan NawaCita RPJMN RencanaKerjaPemerintahKementerianDalamNegeri KementerianPerencanaanPembangunanNasional/Bappenas PembangunanDaerah DPRRI DanaAspirasi MoneterKeuanganNegara KementerianKeuangan NawaCita RPJMN RencanaKerjaPemerintah
|
||
|
|
RencanaKerjaPemerinta PembangunanDaerah StabilitasEkonomiIndonesia NawaCita MasterPlanPercepatanPerluasaPembangunanEkonomiIndonesia APEC RPJMN PertumbuhanEkonomiNasionalRencanaKerjaPemerinta PembangunanDaerah StabilitasEkonomiIndonesia NawaCita MasterPlanPercepatanPerluasaPembangunanEkonomiIndonesia APEC RPJMN PertumbuhanEkonomiNasional
|
||
|
|
KementerianKoordinatorPerekonomian RPJMN BadanKoordinasiPenanamanModal InvestasiLogistik MasyarakatEkonomiAsean PembangunanDaerahKementerianKoordinatorPerekonomian RPJMN BadanKoordinasiPenanamanModal InvestasiLogistik MasyarakatEkonomiAsean PembangunanDaerah
|
||
|
|
KementerianKoordinatorPerekonomian RPJMN BadanKoordinasiPenanamanModal InvestasiLogistik MasyarakatEkonomiAsean PembangunanDaerahKementerianKoordinatorPerekonomian RPJMN BadanKoordinasiPenanamanModal InvestasiLogistik MasyarakatEkonomiAsean PembangunanDaerah
|
||
|
|
Infrastruktur PertumbuhanEkonomiNasional Kadin AsosiasiTolIndonesia APBN APBD RPJMN BadanPengaturJalanTol BadanUsahaJalanTol KementerianPekerjaanUmumdanPerumahanRakyatInfrastruktur PertumbuhanEkonomiNasional Kadin AsosiasiTolIndonesia APBN APBD RPJMN BadanPengaturJalanTol BadanUsahaJalanTol KementerianPekerjaanUmumdanPerumahanRakyat
|
||
|
|
TransisiPemerintah PresidenTerpili RencanaKerjaPemerintah RPJMN Kementerian/LembagaTransisiPemerintah PresidenTerpili RencanaKerjaPemerintah RPJMN Kementerian/Lembaga
|
||
|
|
PresidenTerpilih TransisiPemerintah PembangunanNasional APBN2014 RPJMN2015-2019 RAPBN2015PresidenTerpilih TransisiPemerintah PembangunanNasional APBN2014 RPJMN2015-2019 RAPBN2015
|
||
|
|
TransisiPemerintahan APBN2015 RPJMN(RencanaProgramJangkaMenengahNasional)TransisiPemerintahan APBN2015 RPJMN(RencanaProgramJangkaMenengahNasional)
|
||
|
|
Infrastruktur RPJMN(RencanaProgramJangkaMenengahNasional) APBNPerubahan2014Infrastruktur RPJMN(RencanaProgramJangkaMenengahNasional) APBNPerubahan2014
|
||
|
PROGRAM JKN BERDAMPAK SIGNIFIKAN PADA EKONOMI – Media Online Kompas, PENDAPATAN HOTEL BAKAL TERGERUS PEMANGKASAN PERDIN – Media Online Bisnis Indonesia, RPJMN PRABOWO HARUS REALISTIS – Media Online Bisnis Indonesia, IKUT MAKAN GIZI GRATIS, BUMDES DAPAT TINGKATKAN EKONOMI DESA – Media Online Investor Daily NewsPROGRAM JKN BERDAMPAK SIGNIFIKAN PADA EKONOMI – Media Online Kompas, PENDAPATAN HOTEL BAKAL TERGERUS PEMANGKASAN PERDIN – Media Online Bisnis Indonesia, RPJMN PRABOWO HARUS REALISTIS – Media Online Bisnis Indonesia, IKUT MAKAN GIZI GRATIS, BUMDES DAPAT TINGKATKAN EKONOMI DESA – Media Online Investor Daily News
|
||
|
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMN 2020-2024Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMN 2020-2024
|
||
|
|
Bappenas: RPJMN 2025-2029 Tonggal Awal Menuju Indonesia Emas 2045 – Media Online Kompas, Tantangan Ekonomi Maritim 2025 – Media Online Kompas, Startegi Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8% – Media Online Media Indonesia, RPJMN 2025-2029 Dorong Peningkatan Kontribusi Daerah – Media Online Media Indonesia, Kenaikan Upah dan PPN Mengerek Inflasi di 2025 – Media Online Kontan, Next Five Years Outlined in The RPJMN – Media Online The Jakarta Post, Growth Target: The Myth Of The Middle-income Trap – Media Online The Jakarta Post, Pertimbangkan Tantangan Ekonomi Saat Ini – Media Online Investor DailyBappenas: RPJMN 2025-2029 Tonggal Awal Menuju Indonesia Emas 2045 – Media Online Kompas, Tantangan Ekonomi Maritim 2025 – Media Online Kompas, Startegi Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8% – Media Online Media Indonesia, RPJMN 2025-2029 Dorong Peningkatan Kontribusi Daerah – Media Online Media Indonesia, Kenaikan Upah dan PPN Mengerek Inflasi di 2025 – Media Online Kontan, Next Five Years Outlined in The RPJMN – Media Online The Jakarta Post, Growth Target: The Myth Of The Middle-income Trap – Media Online The Jakarta Post, Pertimbangkan Tantangan Ekonomi Saat Ini – Media Online Investor Daily
|