Produk Hukum Kementerian PPN/Bappenas
Kumpulan produk hukum Kementerian PPN/Bappenas yang berasal dari situ JDIH Bappenas. Seluruh produk yang ditayangkan adalah produk yang berstatus masih berlaku.
|
Daftar Program Kementerian/Lembagatentang Daftar Program Kementerian/Lembaga
|
|
|
Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output Dalam Perencanaan dan Penganggarantentang Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output Dalam Perencanaan dan Penganggaran
|
|
|
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencanatentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana
|
|
|
Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pelaksanaan Kaji Ulang Terhadap Usulan Pinjaman Luar Negeri Yang Diajukan Kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pelaksanaan Kaji Ulang Terhadap Usulan Pinjaman Luar Negeri Yang Diajukan Kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pendanaan Inovatif Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutantentang Pendanaan Inovatif Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
|
|
|
Pelaksanaan Kegiatan Lembur Bagi Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pelaksanaan Kegiatan Lembur Bagi Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Organisasi Kementerian Negaratentang Organisasi Kementerian Negara
|
|
|
Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029
|
|
|
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
|
|
|
Desain Besar Manajemen Talenta Nasionaltentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional
|
|
|
Daftar Rencana Kegiatan Hibah tahun 2024tentang Daftar Rencana Kegiatan Hibah tahun 2024
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.15/M.PPN/HK/02/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem Informasi Krisna Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Penganggaran Jangka Menengahtentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.15/M.PPN/HK/02/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem Informasi Krisna Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Penganggaran Jangka Menengah
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan Geoparktentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan Geopark
|
|
|
Penyusunan Keputusan Eselon 1 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penyusunan Keputusan Eselon 1 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penguatan Budaya Kerja Berdasarkan Core Values Berakhlak dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara Bangga Melayani Bangsa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penguatan Budaya Kerja Berdasarkan Core Values Berakhlak dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara Bangga Melayani Bangsa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteritentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri
|
|
|
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045
|
|
|
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Terhadap Anggaran Pendidikantentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Terhadap Anggaran Pendidikan
|
|
|
Kode Etik Personil Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Kode Etik Personil Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola Manajemen Pengetahuan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengelola Manajemen Pengetahuan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi dan Pedoman Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)tentang Penetapan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi dan Pedoman Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
|
|
|
Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesiatentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia
|
|
|
Pembentukan Sekretariat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Sekretariat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pelaksana Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pelaksana Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria Nasionaltentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Bencanatentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Bencana
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Arah Kebijakan Strategi Nasional dan Road Map Pengelolaan Terumbu Karang 2025-2045tentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Arah Kebijakan Strategi Nasional dan Road Map Pengelolaan Terumbu Karang 2025-2045
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Arah Kebijakan Strategi Nasional dan Road Map Pengelolaan Terumbu Karang 2025-2045tentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Arah Kebijakan Strategi Nasional dan Road Map Pengelolaan Terumbu Karang 2025-2045
|
|
|
Pembagian Tugas, Wewenang, dan Tata Kelola Hubungan antar Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Pelaksana Program Millennium Challenge Account Indonesia II (MCAI II)tentang Pembagian Tugas, Wewenang, dan Tata Kelola Hubungan antar Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Pelaksana Program Millennium Challenge Account Indonesia II (MCAI II)
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Hibah Global Environment Facilities Indonesia Sustainable Cities Impact Project (GEF Indonesia SCIP) Tahun Anggaran 2024tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Hibah Global Environment Facilities Indonesia Sustainable Cities Impact Project (GEF Indonesia SCIP) Tahun Anggaran 2024
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Proyek Perubahan dalam Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2024: Transformasi Tata Kelola Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerahtentang Pembentukan Tim Koordinasi Proyek Perubahan dalam Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2024: Transformasi Tata Kelola Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah
|
|
|
Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2024: Penyusunan Policy Brief Penyempurnaan Mekanisme Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga dengan Melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2024: Penyusunan Policy Brief Penyempurnaan Mekanisme Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga dengan Melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Master Plan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas di Kota Bandar Lampungtentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Master Plan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas di Kota Bandar Lampung
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Penyusunan Master Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas di Kota Bandar Lampungtentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Penyusunan Master Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas di Kota Bandar Lampung
|
|
|
Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LX 2024: Kolaborasi Perencanaan Berkualitas dalam Hilirisasi Kelapatentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LX 2024: Kolaborasi Perencanaan Berkualitas dalam Hilirisasi Kelapa
|
|
|
Penetapan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023tentang Penetapan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinantentang Pembentukan Tim Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.94/SES/HK/08/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.94/SES/HK/08/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Pengadaan Elemen Estetik Gedung Utama (Bangunan Cagar Budaya) dan Ruang Rapat Djunaedi Hadisumartotentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Pengadaan Elemen Estetik Gedung Utama (Bangunan Cagar Budaya) dan Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Pengadaan Elemen Estetik Gedung Utama (Bangunan Cagar Budaya) dan Ruang Rapat Djunaedi Hadisumartotentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Pengadaan Elemen Estetik Gedung Utama (Bangunan Cagar Budaya) dan Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.96/SES/HK/12/2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.96/SES/HK/12/2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kabupaten/Kota Prioritas Lingkup Regional III (Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat)tentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kabupaten/Kota Prioritas Lingkup Regional III (Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat)
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kabupaten/Kota Prioritas Lingkup Regional III (Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat)tentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kabupaten/Kota Prioritas Lingkup Regional III (Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat)
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe III Studi Penelitian di Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaantentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe III Studi Penelitian di Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe III Studi Penelitian di Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaantentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe III Studi Penelitian di Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Perumusan dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihantentang Pembentukan Tim Koordinasi Perumusan dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunantentang Pembentukan Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaantentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaan
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Master Plan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas di Lingkup Wilayah Regional II (Kota Manado)tentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Master Plan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas di Lingkup Wilayah Regional II (Kota Manado)
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Master Plan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas di Lingkup Wilayah Regional II (Kota Manado)tentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Master Plan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas di Lingkup Wilayah Regional II (Kota Manado)
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap Penyelarasan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Tahun 2019-2023tentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap Penyelarasan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Tahun 2019-2023
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap Penyelarasan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Tahun 2019-2023tentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap Penyelarasan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Tahun 2019-2023
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Pelaksanaan Reviu Kualitas Output Pemantauan dan Evaluasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Pelaksanaan Reviu Kualitas Output Pemantauan dan Evaluasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Pelaksanaan Reviu Kualitas Output Pemantauan dan Evaluasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Pelaksanaan Reviu Kualitas Output Pemantauan dan Evaluasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Panitia Persiapan dan Penyelenggaraan Rangkaian Kegiatan Green Economy Expotentang Pembentukan Panitia Persiapan dan Penyelenggaraan Rangkaian Kegiatan Green Economy Expo
|
|
|
Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepangtentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola Tipe II Evaluasi Proses Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola Tipe II Evaluasi Proses Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kerangka Kelembagaan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029tentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kerangka Kelembagaan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kerangka Kelembagaan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029tentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kerangka Kelembagaan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transformasi Digital Layanan Publiktentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transformasi Digital Layanan Publik
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transformasi Digital Layanan Publiktentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transformasi Digital Layanan Publik
|
|
|
Perubahan atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pambangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.5A/SES/HK/02/2024 tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pambangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.5A/SES/HK/02/2024 tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2024-2044tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2024-2044
|
|
|
Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan Tahun 2024-2044tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan Tahun 2024-2044
|
|
|
Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat Tahun 2024-2044tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat Tahun 2024-2044
|
|
|
Penilaian Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penilaian Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
|
|
|
Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi Tahun 2025tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi Tahun 2025
|
|
|
Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolahtentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
|
|
|
Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Penajaman) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Penajaman) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Lintas Sektor Terhadap Penugasan Bappenas sebagai Focal Point Indonesia untuk The Standing Committee For Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC) Tahun 2024tentang Pembentukan Tim Koordinasi Lintas Sektor Terhadap Penugasan Bappenas sebagai Focal Point Indonesia untuk The Standing Committee For Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC) Tahun 2024
|
|
|
Pembentukan Tim Kajian Dampak Regulasi Insentif dan Disinsentif pada Sektor Rill untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi pada Jangka Menengahtentang Pembentukan Tim Kajian Dampak Regulasi Insentif dan Disinsentif pada Sektor Rill untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi pada Jangka Menengah
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusunan Peta Jalan Kebijakan Bidang Keuangan Negara dan Moneter untuk Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomitentang Pembentukan Tim Penyusunan Peta Jalan Kebijakan Bidang Keuangan Negara dan Moneter untuk Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2024tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2024
|
|
|
Pedoman Teknis Pelaksanaan Produksi Statistik Hayati di Indonesiatentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Produksi Statistik Hayati di Indonesia
|
|
|
Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
|
|
|
Mekanisme Unggah Berita Hukum ke Website JDIHtentang Mekanisme Unggah Berita Hukum ke Website JDIH
|
|
|
Pengunggahan Artikel Hukum dalam Website JDIHtentang Pengunggahan Artikel Hukum dalam Website JDIH
|
|
|
Pengunggahan Dokumen Monografi Hukum dalam Website JDIHtentang Pengunggahan Dokumen Monografi Hukum dalam Website JDIH
|
|
|
Pengunggahan Dokumen Peraturan/Kebijakan dalam Website JDIHtentang Pengunggahan Dokumen Peraturan/Kebijakan dalam Website JDIH
|
|
|
Pemberian Jawaban Laman Kontak Kami pada Website JDIHtentang Pemberian Jawaban Laman Kontak Kami pada Website JDIH
|
|
|
Pengunggahan Dokumen Peraturan Perundang-Undangan dalam Website JDIHtentang Pengunggahan Dokumen Peraturan Perundang-Undangan dalam Website JDIH
|
|
|
Pengunggahan Dokumen Digital dan Metadata dalam Aplikasi Sitelurtentang Pengunggahan Dokumen Digital dan Metadata dalam Aplikasi Sitelur
|
|
|
Pengunggahan Dokumen Putusan/Yurisprudensi dalam Website JDIHtentang Pengunggahan Dokumen Putusan/Yurisprudensi dalam Website JDIH
|
|
|
Proses Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusitentang Proses Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi
|
|
|
Pemberian Pendapat Hukumtentang Pemberian Pendapat Hukum
|
|
|
Penanganan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negaratentang Penanganan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara
|
|
|
Pendampingan Hukum Atas Perkara Perdatatentang Pendampingan Hukum Atas Perkara Perdata
|
|
|
Proses Pelaporan/Pengaduan Pidanatentang Proses Pelaporan/Pengaduan Pidana
|
|
|
Pendampingan Hukum Atas Perkara Pidanatentang Pendampingan Hukum Atas Perkara Pidana
|
|
|
Penyusunan Naskah Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenastentang Penyusunan Naskah Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenas
|
|
|
Penyusunan Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenastentang Penyusunan Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
|
|
|
Penyusunan Keputusan Eselon 1 Kementerian PPN/Bappenastentang Penyusunan Keputusan Eselon 1 Kementerian PPN/Bappenas
|
|
|
Penyusunan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenastentang Penyusunan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas
|
|
|
Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenastentang Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas
|
|
|
Pembentukan Tim Penguatan Jejaring Hukum Melalui Penyebaran Informasi dan Produk Hukumtentang Pembentukan Tim Penguatan Jejaring Hukum Melalui Penyebaran Informasi dan Produk Hukum
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Kajian Tinjauan dan Rekomendasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijautentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Kajian Tinjauan dan Rekomendasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
|
|
|
Pembentukan Tim SInkronisasi dan Harmonisasi Penyelarasan Data Perencanaan Pusat-Daerah dalam Penyusunan Profil Analisis Pembangunan Daerahtentang Pembentukan Tim SInkronisasi dan Harmonisasi Penyelarasan Data Perencanaan Pusat-Daerah dalam Penyusunan Profil Analisis Pembangunan Daerah
|
|
|
Pembentukan Tim Penyelenggara Penghargaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Indonesia (Indonesia's SDGs Action Awards) Tahun 2024tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Penghargaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Indonesia (Indonesia's SDGs Action Awards) Tahun 2024
|
|
|
Penetapan Kamus Indikator Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Kamus Indikator Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinas pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinas pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Sekretariat Perencanaan Pengembangan Geopark Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Sekretariat Perencanaan Pengembangan Geopark Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.22/M.PPN/HK/04/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.22/M.PPN/HK/04/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029
|
|
|
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/08/2021 tentang Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusattentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/08/2021 tentang Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2024tentang Pembentukan Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2024
|
|
|
Pedoman Umum Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasioanal/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasioanal/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penajaman Konsep Arah Pengembangan Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negaratentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penajaman Konsep Arah Pengembangan Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negara
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan kepada Pemerintah Kota Depoktentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan kepada Pemerintah Kota Depok
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024tentang Pembentukan Tim Koordinasi Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.28/M.PPN/HK/04/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2024tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.28/M.PPN/HK/04/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2024
|
|
|
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesiatentang Pembentukan Tim Koordinasi Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesia
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2024tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2024
|
|
|
Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenastentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 Bidang Tata Ruang, Pertanahan, Informasi Geospasial, dan Penanggulangan Bencanatentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 Bidang Tata Ruang, Pertanahan, Informasi Geospasial, dan Penanggulangan Bencana
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan Penguatan Sistem Penanggulangan Bencanatentang Pembentukan Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana
|
|
|
Pembentukan Tim Pengembangan Webgis Perencanaan dan Penyusunan Peta Tematik Rencana Kerja Pemerintah 2025tentang Pembentukan Tim Pengembangan Webgis Perencanaan dan Penyusunan Peta Tematik Rencana Kerja Pemerintah 2025
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelolaan Data dan Informasi Kewilayahan Berbasis Spasial Dalam Mendukung Pengembangan Regional dan Pembangunan Daerahtentang Pembentukan Tim Pengelolaan Data dan Informasi Kewilayahan Berbasis Spasial Dalam Mendukung Pengembangan Regional dan Pembangunan Daerah
|
|
|
Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Reforma Agraria, Informasi Geospasial, dan Penanggulangan Bencanatentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Reforma Agraria, Informasi Geospasial, dan Penanggulangan Bencana
|
|
|
Pembentukan Tim Kajian Model Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029tentang Pembentukan Tim Kajian Model Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Kajian Review Tata Cara Integrasi dan Rekomendasi Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis kedalam Rencana Tata Ruangtentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Kajian Review Tata Cara Integrasi dan Rekomendasi Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis kedalam Rencana Tata Ruang
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Arah Kebijakan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Terumbu Karang 2025-2045tentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Arah Kebijakan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Terumbu Karang 2025-2045
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Arah Kebijakan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Terumbu Karang 2025-2045tentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Arah Kebijakan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Terumbu Karang 2025-2045
|
|
|
Pemberian Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah Tahun 2024tentang Pemberian Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah Tahun 2024
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Kajian Desain Kelembagaan dan Skema Insentif Manajemen Risiko Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Kajian Desain Kelembagaan dan Skema Insentif Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Kajian Desain Kelembagaan dan Skema Insentif Manajemen Risiko Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Kajian Desain Kelembagaan dan Skema Insentif Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola TIpe II Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasitentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola TIpe II Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasitentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaaltentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal
|
|
|
Pelaksanaan Manajemen Datatentang Pelaksanaan Manajemen Data
|
|
|
Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaantentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan
|
|
|
Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029
|
|
|
Pembentukan Tim Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Pendampingan Perjanjian Kerja Samatentang Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Pendampingan Perjanjian Kerja Sama
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pemberian "Penghargaan Pembangunan Daerah" Kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024tentang Pemberian "Penghargaan Pembangunan Daerah" Kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024
|
|
|
Penetapan Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Tahun 2024tentang Penetapan Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Tahun 2024
|
|
|
Pembentukan Tim Penilai Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2024tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2024
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2024tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2024
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2024tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2024
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2024tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2024
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaaltentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.97/SES/HK/12/2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.97/SES/HK/12/2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Pejabat Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Satker Majelis Wali Amanat Millenium Challenge Account Indonesia II (MCA II)tentang Penetapan Pejabat Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Satker Majelis Wali Amanat Millenium Challenge Account Indonesia II (MCA II)
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola Hibah Luar Negeri Public Financial Management Multi Donor Trust Fund Tahap III Komponen Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Belanja Pemerintah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengelola Hibah Luar Negeri Public Financial Management Multi Donor Trust Fund Tahap III Komponen Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Belanja Pemerintah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Mekanisme Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Mekanisme Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pedoman Pelaksanaan Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestiktentang Pedoman Pelaksanaan Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik
|
|
|
Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinas pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinas pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penyusunan Data Prioritastentang Penyusunan Data Prioritas
|
|
|
Penyusunan Daftar Datatentang Penyusunan Daftar Data
|
|
|
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
|
|
|
Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutantentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029
|
|
|
Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
|
|
|
Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
|
|
|
Penetapan Anggota Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasionaltentang Penetapan Anggota Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Proyek Innovation Regions For A Just Energy Transition (IKI JET)tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Proyek Innovation Regions For A Just Energy Transition (IKI JET)
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usahatentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis G-20 Development Working Grouptentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis G-20 Development Working Group
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengelolaan Keberlangsungan Kegiatan (Business Continuity Management) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengelolaan Keberlangsungan Kegiatan (Business Continuity Management) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Kebijakan Pengamanan Informasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Kebijakan Pengamanan Informasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Strategi Nasional Perlindungan Konsumententang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.136/M.PPN/HK/12/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TBP/SDGs) Tahun 2021-2024tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.136/M.PPN/HK/12/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TBP/SDGs) Tahun 2021-2024
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasitentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Major Project Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Negaratentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Major Project Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Negara
|
|
|
Pembentukan Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024
|
|
|
Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunantentang Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan
|
|
|
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengahtentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
|
|
|
Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024tentang Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045tentang Pembentukan Tim Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045
|
|
|
Penetapan Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Per Satuan Kerja dan Alokasi Anggaran Pelimpahan Kewenangan Khusus Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2024tentang Penetapan Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Per Satuan Kerja dan Alokasi Anggaran Pelimpahan Kewenangan Khusus Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2024
|
|
|
Penetapan Peta Jabatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Peta Jabatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2024tentang Pengangkatan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2024
|
|
|
Pembentukan Tim Asesor dan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Asesor dan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung Tahun 2023-2044tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung Tahun 2023-2044
|
|
|
Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang Tahun 2023-2044tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang Tahun 2023-2044
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pedoman Pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2023-2024tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2023-2024
|
|
|
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Aset Tak Berwujud pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Aset Tak Berwujud pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia IItentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia II
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Pusat Pengelolaan Teknologi Informasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Pusat Pengelolaan Teknologi Informasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penilai Pejabat Pembuat Komitmen Terbaik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penilai Pejabat Pembuat Komitmen Terbaik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.67/M.PPN/HK/06/2023 Tentang Penetapan Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Tahun 2023tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.67/M.PPN/HK/06/2023 Tentang Penetapan Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepangtentang Pembentukan Tim Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia IItentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia II
|
|
|
Perubahan Atas Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
|
|
|
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroniktentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
|
|
|
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
|
|
|
Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029
|
|
|
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusun Telaah Rencana Pembangunan Teknokratik (Background Study) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Lingkup Hukum dan Regulasitentang Pembentukan Tim Penyusun Telaah Rencana Pembangunan Teknokratik (Background Study) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Lingkup Hukum dan Regulasi
|
|
|
Pencabutan Beberapa Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Periode Tahun 2019-Tahun 2022tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Periode Tahun 2019-Tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Satu Data Pangan Nasionaltentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Satu Data Pangan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui Dukungan Pendanaan Biru Berkelanjutantentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui Dukungan Pendanaan Biru Berkelanjutan
|
|
|
Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
|
|
|
Pembentukan Tim Penilai Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Hibah Global Environment Facilities-Sustainable Cities Impact Program (GEF-SCIP)tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Hibah Global Environment Facilities-Sustainable Cities Impact Program (GEF-SCIP)
|
|
|
Perubahan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.75/SES/HK/10/2021 Tentang Pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS-CSIRT)tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.75/SES/HK/10/2021 Tentang Pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS-CSIRT)
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Kajian Single Salary System Dalam Rangka Reformasi Sistem Remunerasi Aparatur Sipil Negaratentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Kajian Single Salary System Dalam Rangka Reformasi Sistem Remunerasi Aparatur Sipil Negara
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusun Kajian Single Salary System Dalam Rangka Reformasi Sistem Remunerasi Aparatur Sipil Negaratentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusun Kajian Single Salary System Dalam Rangka Reformasi Sistem Remunerasi Aparatur Sipil Negara
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Pedoman Pengelolaan Geopark Site Berkelanjutan Secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Ekologi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Penyusunan Pedoman Pengelolaan Geopark Site Berkelanjutan Secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Ekologi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Pedoman Pengelolaan Geopark Site Berkelanjutan Secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Ekologi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe II Penyusunan Pedoman Pengelolaan Geopark Site Berkelanjutan Secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Ekologi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Anggota Pengganti Sementara Majelis Wali Amanat Millenium Challenge Account Indonesia IItentang Pembentukan Anggota Pengganti Sementara Majelis Wali Amanat Millenium Challenge Account Indonesia II
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/SES/HK/12/2022 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/SES/HK/12/2022 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Evaluasi Kualitas Data Bahan Rencana Untuk Percepatan Proses Perencanaan dan Pengendalian Pemeliharaan Bangunan, Gedung, Rumah Dinas, Perlengkapan Kantor, dan Lingkungan Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kualitas Data Bahan Rencana Untuk Percepatan Proses Perencanaan dan Pengendalian Pemeliharaan Bangunan, Gedung, Rumah Dinas, Perlengkapan Kantor, dan Lingkungan Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Evaluasi Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Evaluasi Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Harmonisasi Rancangan Revisi Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Revisi Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Proyek Prioritastentang Pembentukan Tim Harmonisasi Rancangan Revisi Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Revisi Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Proyek Prioritas
|
|
|
Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pendamping Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizitentang Pembentukan Tim Pendamping Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
|
|
|
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.35/SES/HK/05/2021 Tentang Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.35/SES/HK/05/2021 Tentang Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.116/SES/HK/12/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.116/SES/HK/12/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023tentang Pengangkatan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Prosedur Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomitentang Prosedur Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi
|
|
|
Sistem Kerja Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Sistem Kerja Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pedoman Teknis Tata Kearsipan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pemabangunan Nasionaltentang Pedoman Teknis Tata Kearsipan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pemabangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Petunjuk Pelaksanaan Nomor 2/JUKLAK/SESMEN/06/2022 Tentang Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Kedua Atas Petunjuk Pelaksanaan Nomor 2/JUKLAK/SESMEN/06/2022 Tentang Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Aset Tak Berwujud pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Aset Tak Berwujud pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Panitia Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2023tentang Pembentukan Panitia Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2023
|
|
|
Pemberian Penghargaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Indonesia (Indonesias SDGs Action Awards) Tahun 2023tentang Pemberian Penghargaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Indonesia (Indonesias SDGs Action Awards) Tahun 2023
|
|
|
Data Registrasi Sosial Ekonomitentang Data Registrasi Sosial Ekonomi
|
|
|
Penetapan Pelaksana Pengelolaan Data Registrasi Sosial Ekonomitentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Data Registrasi Sosial Ekonomi
|
|
|
Pembentukan Tim Percepatan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengisi Buku Dengan Topik Refleksi 20 Tahun Pembangunan (2005-2025) dan Visi Pembangunan (2025-2045) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengisi Buku Dengan Topik Refleksi 20 Tahun Pembangunan (2005-2025) dan Visi Pembangunan (2025-2045) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Terpadu Perencanaan Percepatan Pembangunan Papuatentang Pembentukan Tim Terpadu Perencanaan Percepatan Pembangunan Papua
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Tahun 2023-2045tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Tahun 2023-2045
|
|
|
Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia-Indonesiatentang Pembentukan Tim Koordinasi Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia-Indonesia
|
|
|
Pembentukan Tim Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, Tim Pakar, dan Sekretariat Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020-2024tentang Pembentukan Tim Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, Tim Pakar, dan Sekretariat Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020-2024
|
|
|
Penetapan Mekanisme Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Mekanisme Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/08/2021 Tentang Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusattentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/08/2021 Tentang Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
|
|
|
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negaratentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
|
|
|
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024
|
|
|
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencanatentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana
|
|
|
Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencanatentang Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana
|
|
|
Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastrukturtentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Millenium Challenge Account Indonesia IItentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Millenium Challenge Account Indonesia II
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembagunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembagunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Rakyat Millenium Challenge Account Indonesia IItentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Rakyat Millenium Challenge Account Indonesia II
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwakilan Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwakilan Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negaratentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
|
|
|
Surat Berharga Syariah Negaratentang Surat Berharga Syariah Negara
|
|
|
Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalantentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
|
|
|
Pengembangan dan Pemanfaatan Jamutentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu
|
|
|
Penetapan Kamus Indikator Perencanaan Pembangunan Nasional di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022-2024tentang Penetapan Kamus Indikator Perencanaan Pembangunan Nasional di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022-2024
|
|
|
Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2023-2030tentang Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2023-2030
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Isu Pembangunan Strategis Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanantentang Pembentukan Tim Koordinasi Isu Pembangunan Strategis Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.137/M.PPN/HK/12/2021 Tentang Pembentukan Tim Implementasi Kerja Sama Antara Pemerintah Indonesia dan United Nations Childrens Fund (UNICEF) Periode 2021-2025tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.137/M.PPN/HK/12/2021 Tentang Pembentukan Tim Implementasi Kerja Sama Antara Pemerintah Indonesia dan United Nations Childrens Fund (UNICEF) Periode 2021-2025
|
|
|
Pembentukan Tim Penyelenggara Penghargaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Indonesia (Indonesia's SDGs Action Awards) Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Penghargaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Indonesia (Indonesia's SDGs Action Awards) Tahun 2023
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.24/M.PPN/HK/03/2022 Tentang Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.24/M.PPN/HK/03/2022 Tentang Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola Transformasi Ekonomi Kerthi Balitentang Pembentukan Tim Pengelola Transformasi Ekonomi Kerthi Bali
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pra-Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pra-Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
|
|
|
Pembentukan Tim Pengendalian Terpadu Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Pengendalian Terpadu Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasionaltentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Bencanatentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Bencana
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.40/M.PPN/HK/04/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.40/M.PPN/HK/04/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Lainnya Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Lainnya Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Master Plan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritastentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Master Plan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek low Emissions Oil Palm Development In Berau District (LEOPALD) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Berautentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek low Emissions Oil Palm Development In Berau District (LEOPALD) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Berau
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029
|
|
|
Pedoman Umum Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.44/M.PPN/HK/05/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawatentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.44/M.PPN/HK/05/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Identifikasi Pendanaan, Percepatan Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Proyek Prioritas Kewilayahantentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Identifikasi Pendanaan, Percepatan Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Proyek Prioritas Kewilayahan
|
|
|
Peta Proses Bisnis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Peta Proses Bisnis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Background Study Pertumbuhan Potensial dan Green Growth Diagnostics RPJMN 2025-2029tentang Pembentukan Tim Background Study Pertumbuhan Potensial dan Green Growth Diagnostics RPJMN 2025-2029
|
|
|
Kebijakan Kearsipan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Kebijakan Kearsipan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
|
|
|
Prosedur/Tata Cara/Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Pekerjaan Keikutsertaan Pemerintah RI Pada Expo 2025 Osaka Jepangtentang Prosedur/Tata Cara/Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Pekerjaan Keikutsertaan Pemerintah RI Pada Expo 2025 Osaka Jepang
|
|
|
Penggunaan Logo Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penggunaan Logo Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pencabutan Logo Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pencabutan Logo Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Instalasi dan Jaringan Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Instalasi dan Jaringan Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Lainnya Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Lainnya Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Per Satuan Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023tentang Penetapan Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Per Satuan Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Background Study Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Integrasi Data Pokok Sensus Pertanian Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Background Study Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Integrasi Data Pokok Sensus Pertanian Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Panitia Persiapan dan Penyelenggaraan Rangkaian Kegiatan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Blue Economy Forum Dalam Rangka Keketuaan Indonesia di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan Kegiatan Geoventure Tahun 2023tentang Pembentukan Panitia Persiapan dan Penyelenggaraan Rangkaian Kegiatan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Blue Economy Forum Dalam Rangka Keketuaan Indonesia di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan Kegiatan Geoventure Tahun 2023
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.36/M.PPN/HK/04/2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2023tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.36/M.PPN/HK/04/2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis G-20 Development Working Grouptentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis G-20 Development Working Group
|
|
|
Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pedoman Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerahtentang Pedoman Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah
|
|
|
Pembentukan Tim Background Study Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Integrasi Data Pokok Sensus Pertanian Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Background Study Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Integrasi Data Pokok Sensus Pertanian Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Prioritas Pembangunan Bidang Keuangan Negara dan Monetertentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Prioritas Pembangunan Bidang Keuangan Negara dan Moneter
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Dalam Mendukung Penyusunan Background Study Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2050 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 Bidang Fiskal dan Monetertentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Dalam Mendukung Penyusunan Background Study Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2050 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 Bidang Fiskal dan Moneter
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.17/M.PPN/HK/03/2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2023tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.17/M.PPN/HK/03/2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2023
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.16/M.PPN/HK/03/2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Stragegis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2023tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.16/M.PPN/HK/03/2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Stragegis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2023
|
|
|
Penetapan Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Tahun 2023tentang Penetapan Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Tahun 2023
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/M.PPN/HK/05/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Aiurtentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/M.PPN/HK/05/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Aiur
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Identifikasi, Pendataan, dan Penataan Arsip Terjaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Koordinasi Identifikasi, Pendataan, dan Penataan Arsip Terjaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembagunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembagunan Nasional
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Eks Proyek Low Emissions Oil Palm Development In Berau District (LEOPALD) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Hibah Barang Milik Negara Eks Proyek Low Emissions Oil Palm Development In Berau District (LEOPALD) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe III Penyusunan Bukutentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe III Penyusunan Buku
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe III Penyusunan Bukutentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe III Penyusunan Buku
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe III Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe III Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe III Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe III Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Kelima Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penandatanganan DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Satker Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.64/SES/SK/07/2021 Tentang Penetapan Pejabat Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Satker Kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penandatanganan DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Satker Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.64/SES/SK/07/2021 Tentang Penetapan Pejabat Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Satker Kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.35/SES/HK/05/2021 Tentang Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.35/SES/HK/05/2021 Tentang Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.54/SES/HK/07/2020 Tentang Pengangkatan Pengelola Penyimpanan Barang Milik Negara Tingkat Kuasa Pengguna Barang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.54/SES/HK/07/2020 Tentang Pengangkatan Pengelola Penyimpanan Barang Milik Negara Tingkat Kuasa Pengguna Barang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023
|
|
|
Pencabutan Beberapa Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pada Lingkup Aparatur Negaratentang Pencabutan Beberapa Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pada Lingkup Aparatur Negara
|
|
|
Pembentukan Tim Penilai Pekerjaan Partisipasi Indonesia Pada Expo 2025 di Osaka Tahap I (Desain Paviliun Indonesia) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penilai Pekerjaan Partisipasi Indonesia Pada Expo 2025 di Osaka Tahap I (Desain Paviliun Indonesia) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Penerjemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ke Dalam Bahasa Inggristentang Pembentukan Tim Koordinasi Penerjemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ke Dalam Bahasa Inggris
|
|
|
Pembentukan Tim Perumusan Landasan Visi Negara Maritim 2025 Sistem Pemantauan Keamanan Lauttentang Pembentukan Tim Perumusan Landasan Visi Negara Maritim 2025 Sistem Pemantauan Keamanan Laut
|
|
|
Pembentukan Tim Perumusan Perencanaan Teknokratik Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 Bidang Pertahanan dan Keamanantentang Pembentukan Tim Perumusan Perencanaan Teknokratik Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 Bidang Pertahanan dan Keamanan
|
|
|
Pembentukan Tim Perumusan Perencanaan Teknokratik Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 Bidang Pertahanan dan Keamanantentang Pembentukan Tim Perumusan Perencanaan Teknokratik Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 Bidang Pertahanan dan Keamanan
|
|
|
Pembentukan Tim Pemantauan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 Bidang Pertahanan dan Keamanantentang Pembentukan Tim Pemantauan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 Bidang Pertahanan dan Keamanan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 Bidang Pertahanan dan Keamanantentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 Bidang Pertahanan dan Keamanan
|
|
|
Pembentukan Tim Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 Bidang Pertahanan dan Keamanantentang Pembentukan Tim Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 Bidang Pertahanan dan Keamanan
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusunan Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 Bidang Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangantentang Pembentukan Tim Penyusunan Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 Bidang Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan
|
|
|
Mekanisme Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Mekanisme Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Implementasi Penyelesaian Piutang pada Modul Piutang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Implementasi Penyelesaian Piutang pada Modul Piutang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 Lingkup Politik dan Komunikasitentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 Lingkup Politik dan Komunikasi
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Pengelolaan Risiko Lingkup Kinerja Kelembagaan Telaah Kebijakan Manajemen Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023tentang Pembentukan Tim Peningkatan Pengelolaan Risiko Lingkup Kinerja Kelembagaan Telaah Kebijakan Manajemen Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Lingkup Kinerja Kelembagaan Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Lingkup Kinerja Kelembagaan Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Lingkup Kinerja Kelembagaan Koordinasi Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Lingkup Kinerja Kelembagaan (IACM) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Lingkup Kinerja Kelembagaan Koordinasi Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Lingkup Kinerja Kelembagaan (IACM) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengawasan Internal Lingkup Kinerja Kelembagaan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengawasan Internal Lingkup Kinerja Kelembagaan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengawasan Internal Lingkup Kinerja Kelembagaan Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengawasan Internal Lingkup Kinerja Kelembagaan Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaaan Lingkup Kinerja Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaaan Lingkup Kinerja Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Kinerja Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Kinerja Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Pengelolaan Risiko Lingkup Kinerja Kelembagaan Telaah Kebijakan Manajemen Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023tentang Pembentukan Tim Peningkatan Pengelolaan Risiko Lingkup Kinerja Kelembagaan Telaah Kebijakan Manajemen Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Kapabilitas APIP Lingkup Kinerja Kelembagaan Peningkatan Kapabilitas SDM APIP Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kapabilitas APIP Lingkup Kinerja Kelembagaan Peningkatan Kapabilitas SDM APIP Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Kapabilitas APIP Lingkup Kinerja Kelembagaan Koordinasi Peningkatan Kapabilitas APIP Lingkup Kinerja Kelembagaan (IACM) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kapabilitas APIP Lingkup Kinerja Kelembagaan Koordinasi Peningkatan Kapabilitas APIP Lingkup Kinerja Kelembagaan (IACM) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Kinerja Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Kinerja Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Lingkup Kinerja Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Lingkup Kinerja Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengawasan Internal Lingkup Kerja Kelembagaan Koordinasi Penilaian dan Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengawasan Internal Lingkup Kerja Kelembagaan Koordinasi Penilaian dan Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengawasan Internal Lingkup Kerja Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengawasan Internal Lingkup Kerja Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Kajian Latar Belakang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 Lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatikatentang Pembentukan Tim Kajian Latar Belakang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 Lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 Lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatikatentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 Lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika
|
|
|
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024
|
|
|
Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Konsep Arah Pengembangan Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negaratentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Konsep Arah Pengembangan Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negara
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Analisis Kebutuhan Provinsi di Wilayah Regional 1tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Analisis Kebutuhan Provinsi di Wilayah Regional 1
|
|
|
Penetapan Logo Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Logo Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Papuatentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Papua
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Percepatan Penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP)tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Percepatan Penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP)
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Major Project Pusat Kegiatan Strategis Nasional Kawasan Perbatasan Negaratentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Major Project Pusat Kegiatan Strategis Nasional Kawasan Perbatasan Negara
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasitentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kawasan Mandalika, Wakatobi, dan Likupangtentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kawasan Mandalika, Wakatobi, dan Likupang
|
|
|
Pembentukan Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023
|
|
|
Pemberian Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah Tahun 2023tentang Pemberian Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah Tahun 2023
|
|
|
Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023tentang Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Lintas Sektor Terhadap Penugasan Bappenas Sebagai Focal Point Indonesia untuk The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC) Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Koordinasi Lintas Sektor Terhadap Penugasan Bappenas Sebagai Focal Point Indonesia untuk The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC) Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah Trade Support Facility (TSF)tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah Trade Support Facility (TSF)
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/08/2021 Tentang Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusattentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/08/2021 Tentang Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
|
|
|
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Implementasi Rencana Aksi Nasional dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan GEOPARKtentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Implementasi Rencana Aksi Nasional dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan GEOPARK
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Transisi Energi Menuju Energi Baru dan Terbarukantentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Transisi Energi Menuju Energi Baru dan Terbarukan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggarantentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
|
|
|
Penetapan Data Prioritas Tahun 2023tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023-2045tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023-2045
|
|
|
Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumententang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
|
|
|
Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
|
|
|
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
|
|
|
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023
|
|
|
Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negaratentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
|
|
|
Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayantentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Uji Coba Pelaksanaan Desa Cemara Dalam Rangka Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstremtentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Uji Coba Pelaksanaan Desa Cemara Dalam Rangka Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu di Tingkat Nasionaltentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu di Tingkat Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usahatentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
|
|
|
Pengangkatan Anggota Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja Tahun 2023-2024tentang Pengangkatan Anggota Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja Tahun 2023-2024
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.50/M.PPN/HK/04/ 2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Penguatan Pelaksanaan Pendampingan Pembangunantentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.50/M.PPN/HK/04/ 2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Penguatan Pelaksanaan Pendampingan Pembangunan
|
|
|
Pembentukan Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelaksanaan Pemberian Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantuan Hukumtentang Pembentukan Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelaksanaan Pemberian Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantuan Hukum
|
|
|
Pembentukan Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Rencana Induk Pengembangan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Sumatra Utaratentang Rencana Induk Pengembangan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Sumatra Utara
|
|
|
Rencana Induk Pengembangan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengahtentang Rencana Induk Pengembangan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-Unicef Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-Unicef Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunantentang Pembentukan Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Perumusan dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihantentang Pembentukan Tim Koordinasi Perumusan dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaantentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaan
|
|
|
Pembentukan Tim Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum (IPH)tentang Pembentukan Tim Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum (IPH)
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusun Telaah Rencana Pembangunan Teknokratik (Background Study) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Lingkup Hukum dan Regulasitentang Pembentukan Tim Penyusun Telaah Rencana Pembangunan Teknokratik (Background Study) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Lingkup Hukum dan Regulasi
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Peningkatan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinantentang Pembentukan Tim Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Kajian Pembangunan Kesehatan Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Kajian Pembangunan Kesehatan Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengembangan Modul Sapujagat Menu Penyesuaian Pajak Akhir Tahun di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengembangan Modul Sapujagat Menu Penyesuaian Pajak Akhir Tahun di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-EI) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-EI) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Juri Sayembara Desain Logo Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Juri Sayembara Desain Logo Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.3/SES/HK/01/ 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Tanah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.3/SES/HK/01/ 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Tanah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.2/SES/HK/01 2022 Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.2/SES/HK/01 2022 Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penandatanganan DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Satker Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.64/SES/HK/07/ 2021 Tentang Penetapan Pejabat Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Satker Kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penandatanganan DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Satker Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.64/SES/HK/07/ 2021 Tentang Penetapan Pejabat Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Satker Kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Pemberian Informasi Produk Hukum Dalam Rangka Penguatan Jejaring Hukumtentang Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Pemberian Informasi Produk Hukum Dalam Rangka Penguatan Jejaring Hukum
|
|
|
Pembentukan Panitia Pelaksanaan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster ke-2) Covid-19 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster ke-2) Covid-19 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pemantauan Realisasi Anggaran Satker Bappenas Tahun 2023 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pemantauan Realisasi Anggaran Satker Bappenas Tahun 2023 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pembayaran (SIMBAR) Tahun Anggaran 2023tentang Pembentukan Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pembayaran (SIMBAR) Tahun Anggaran 2023
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Tagihan dan Penyusun Dokumen Pembayaran Dana Hibah Compact Development Funding Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Tagihan dan Penyusun Dokumen Pembayaran Dana Hibah Compact Development Funding Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan Otorisasi Permintaan Pembayaran Dana Hibah Compact Development Funding Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan Otorisasi Permintaan Pembayaran Dana Hibah Compact Development Funding Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
|
|
|
Pembuatan dan/atau Perubahan Akun Pengguna pada Portal Satu Data Indonesiatentang Pembuatan dan/atau Perubahan Akun Pengguna pada Portal Satu Data Indonesia
|
|
|
Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerahtentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah
|
|
|
Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Pusattentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat
|
|
|
Percepatan Penyelesaian Arahan/ Perintah/ Penugasan/ Persuratan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasionaltentang Percepatan Penyelesaian Arahan/ Perintah/ Penugasan/ Persuratan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional
|
|
|
Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Tata Kelola Hibah Luar Negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Tata Kelola Hibah Luar Negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.116/SES/HK/12/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.116/SES/HK/12/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen II Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen II Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023
|
|
|
Pemusnahan Arsip 8503 (Delapan Ribu Lima Ratus Tiga) Nomor Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022tentang Pemusnahan Arsip 8503 (Delapan Ribu Lima Ratus Tiga) Nomor Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.51/M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi untuk Perumusan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pasca 2022 Menuju Visi Indonesia 2045tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.51/M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi untuk Perumusan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pasca 2022 Menuju Visi Indonesia 2045
|
|
|
Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negaratentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.107/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Tahun 2022tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.107/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Tahun 2022
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023tentang Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023
|
|
|
Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunantentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
|
|
|
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantaratentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara
|
|
|
Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Koordinasi dan Konsolidasi Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Pendidikantentang Koordinasi dan Konsolidasi Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Pendidikan
|
|
|
Penerapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencanatentang Penerapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawaitentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai
|
|
|
Penggunaan Logo Satu Data Indonesiatentang Penggunaan Logo Satu Data Indonesia
|
|
|
Penetapan dan Pembatasan Akses Datatentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Majalah Simpul Perencana Volume 44 Tahun 2022tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Majalah Simpul Perencana Volume 44 Tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Jurnal Perencana Pembangunan atau Jisdep Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Jurnal Perencana Pembangunan atau Jisdep Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Majalah Simpul Perencana Volume 43 Tahun 2022tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Majalah Simpul Perencana Volume 43 Tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Jurnal Perencana Pembangunan atau JISDEP Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Jurnal Perencana Pembangunan atau JISDEP Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Panitia/Tim Pelaksana Sayembara Desain Logo Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Panitia/Tim Pelaksana Sayembara Desain Logo Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penghargaan Kompetisi Duta Kampus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2022tentang Penghargaan Kompetisi Duta Kampus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2022
|
|
|
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasionaltentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasionaltentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional
|
|
|
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023
|
|
|
Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.88/SES/HK/12/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.17/SES/HK/04/2022tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.88/SES/HK/12/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.17/SES/HK/04/2022
|
|
|
Penetapan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tipe Bappenas Selaku Penelaah Anggaran pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tipe Bappenas Selaku Penelaah Anggaran pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penilai Pemusnahan Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penilai Pemusnahan Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Majelis Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia IItentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia II
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas tahun Anggaran 2022-2024tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas tahun Anggaran 2022-2024
|
|
Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045Visi Indonesia 2045 disusun selama dua tahun. Visi ini tidak hanya memberi gambaran mengenai wujud Indonesia pada tahun 2045 tetapi juga peta jalan yang mampu dan perlu dicapai pada tahun 2045. Penyusunan Visi melibatkan semua pemangku kebijakan di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif; pendidikan tinggi; generasi muda; serta berbagai lembaga profesi.
|
|
Visi Indonesia 2045Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk menyusun Visi Indonesia 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Visi ini tidak hanya berisi gambaran ideal mengenai wujud Indonesia pada tahun 2045 tetapi juga memuat peta jalan yang mampu dan perlu dicapai hingga tahun 2045. Background Study Visi Indonesia 2045 ini merupakan rangkuman dari rincian kajian strategis Visi Indonesia 2045. Penyusunan Visi melibatkan semua pemangku kebijakan di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif; pendidikan tinggi; generasi muda; serta berbagai lembaga profesi.
|
|
Proyeksi Covid-19 di IndonesiaWabah Covid-19 pertama kali ditemukan di Kota .Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat dan pemerintah berupaya untuk mengendalikan laju peningkatan penyebaran penyakit dan peningkatan kematian akibat Covid-19. Salah satu strategi utama untuk mengendalikan Covid-19 difokuskan pada intervensi non-farmasi, seperti pembatasan sosial. Bappenas bekerjasama dengan FKM UI menyusun proyeksi mengenai Covid-19 untuk memberikan gambaran besarnya permasalahan Covid-19 ke depan dan mengukur dampak intervensi pemerintah terhadap laju peningkatan Covid-19. Tujuan dari proyeksi ini adalah memberikan bukti yang kuat dan tepat sebagai salah satu masukan bagi pengembalian keputusan dalam pengendalian Covid-19 di Indonesia. Secara khusus proyeksi ini bertujuan untuk memberikan masukan pada penyusunan kebijakan pelonggaran atau pengetatan PSBB, meningkatkan awarness pemerintah pusat dan daerah terhadap proyeksi kasus Covid-19 dan kematian akibat Covid-19, dan meningkatkan pemerintah dalam pencegahan Covid-19 dan penyediaan layanan kesehatan yang dibutuhkan.
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.77/SES/HK/07/2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Strategis Pembiayaan Alternatif Program Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologitentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.77/SES/HK/07/2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Strategis Pembiayaan Alternatif Program Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.76/SES/HK/07/2022 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Terpadu dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologitentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.76/SES/HK/07/2022 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Terpadu dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.79/SES/HK/07/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologitentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.79/SES/HK/07/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.78/SES/HK/07/2022 tentang Pembentukan Tim Background Study Penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologitentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.78/SES/HK/07/2022 tentang Pembentukan Tim Background Study Penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.75/SES/HK/07/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahun 2022tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.75/SES/HK/07/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahun 2022
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.77/SES/HK/07/2022 tentang Pembentukan tim Pengendalian Strategis Pembiayaan Alternatif Program Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologitentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.77/SES/HK/07/2022 tentang Pembentukan tim Pengendalian Strategis Pembiayaan Alternatif Program Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.76/SES/HK/07/2022 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Terpadu dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologitentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.76/SES/HK/07/2022 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Terpadu dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.79/HK/07/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologitentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.79/HK/07/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Majalah Simpul Perencana Volume 42 Tahun 2022tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Majalah Simpul Perencana Volume 42 Tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Jurnal Perencana Pembangunan atau Jisdep Volume 3 Nomor 1 tahun 2022tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Jurnal Perencana Pembangunan atau Jisdep Volume 3 Nomor 1 tahun 2022
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.24/SES/HK/04/2021 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan, Pemusnahan dan Penjualan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.24/SES/HK/04/2021 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan, Pemusnahan dan Penjualan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe III Penelitian Pemetaan Kebutuhan Pendamping Pembangunan pada Kegiatan Penguatan Pendampingan Pembangunan Melalui Pembentukan Tim Koordinasi Strategis untuk mempercepat Pembangunan Nasional Kementerian Perencanaan Pembagunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengawas Swakelola Tipe III Penelitian Pemetaan Kebutuhan Pendamping Pembangunan pada Kegiatan Penguatan Pendampingan Pembangunan Melalui Pembentukan Tim Koordinasi Strategis untuk mempercepat Pembangunan Nasional Kementerian Perencanaan Pembagunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe III Penelitian Pemetaan Kebutuhan Pendamping Pembangunan pada Kegiatan Penguatan Pendampingan Pembangunan Melalui Pembentukan Tim Koordinasi Strategis untuk mempercepat Pembangunan Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Tipe III Penelitian Pemetaan Kebutuhan Pendamping Pembangunan pada Kegiatan Penguatan Pendampingan Pembangunan Melalui Pembentukan Tim Koordinasi Strategis untuk mempercepat Pembangunan Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Status Kepegawaian di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Status Kepegawaian di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola Hibah Luar Negeri Public Financial Management Multi Donor Trust Fund Tahap III Komponen Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Belanja Pemerintah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022tentang Pembentukan Tim Pengelola Hibah Luar Negeri Public Financial Management Multi Donor Trust Fund Tahap III Komponen Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Belanja Pemerintah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Perumusan dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihantentang Pembentukan Tim Koordinasi Perumusan dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Human Capital Development Plan (HCDP) Perencana Pembangunantentang Pembentukan Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Human Capital Development Plan (HCDP) Perencana Pembangunan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaantentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaan
|
|
|
Pembentukan Tim Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologitentang Pembentukan Tim Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
|
|
|
Pembentukan Tim Background Study Penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologitentang Pembentukan Tim Background Study Penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
|
|
|
Pembentukan Tim Pengendalian Strategis Pembiayaan Alternatif Program Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologitentang Pembentukan Tim Pengendalian Strategis Pembiayaan Alternatif Program Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi
|
|
|
Pembentukan Tim Pemantauan Terpadu dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologitentang Pembentukan Tim Pemantauan Terpadu dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologitentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
|
|
|
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinantentang Pembentukan Tim Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
|
|
|
Pembentukan Tim Narasumber Ahli Penyusun Soal Tes Kompetensi Teknis (TKT) dan Soal Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Narasumber Ahli Penyusun Soal Tes Kompetensi Teknis (TKT) dan Soal Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.105/M.PPN/HK/08/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Banjir Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.105/M.PPN/HK/08/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Banjir Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.44/M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawatentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.44/M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.43/M.PPN/HK/05/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Infrastruktur Berketahanan Terhadap Ancaman Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksitentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.43/M.PPN/HK/05/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Infrastruktur Berketahanan Terhadap Ancaman Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.65/M.PPN/HK/05/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi tahun 2022tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.65/M.PPN/HK/05/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi tahun 2022
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desatentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
|
|
Project Development Routemap untuk Proyek Infrastruktur - Modul
|
|
Project Development Routemap untuk Proyek Infrastruktur - Handbook
|
|
Infrastructure Business Case: Panduan untuk Indonesia
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerahtentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia tahun 2022-2024tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia tahun 2022-2024
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Japan Fund For Poverty Reduction(JFPR) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan Kepada Perusahaan Umum Urusan Logistiktentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Japan Fund For Poverty Reduction(JFPR) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan Kepada Perusahaan Umum Urusan Logistik
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia 2045tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia 2045
|
|
|
Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2022tentang Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2022
|
|
|
Pemberian Penghargaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Indonesia (Indonesias SDGs Action Awards) Tahun 2022tentang Pemberian Penghargaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Indonesia (Indonesias SDGs Action Awards) Tahun 2022
|
|
|
Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Pengelolaan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Pengelolaan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusunan Pola Karir di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penyusunan Pola Karir di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan pada Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan pada Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Tim Evaluasi Perencanaan untuk meningkatkan Kualitas Dokumen Pengadaan Fasilitas Kerja dan Sarana/Prasarana Gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perencanaan untuk meningkatkan Kualitas Dokumen Pengadaan Fasilitas Kerja dan Sarana/Prasarana Gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022
|
|
|
Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerjatentang Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja
|
|
|
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutantentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Pengelolaan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Pengelolaan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusun Pola Karir di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penyusun Pola Karir di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan pada kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2022tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan pada kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Tim Evaluasi Perencanaan untuk meningkatkan kualitas dokumen pengadaan fasilitas kerja dan sarana/prasarana gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2022tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perencanaan untuk meningkatkan kualitas dokumen pengadaan fasilitas kerja dan sarana/prasarana gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2022
|
|
|
Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023
|
|
|
Pembangunan Aplikasi dan Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroniktentang Pembangunan Aplikasi dan Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
|
|
|
Layanan Pusat Datatentang Layanan Pusat Data
|
|
|
Pedoman Manajemen Layanan SPBE Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pedoman Manajemen Layanan SPBE Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pedoman Manajemen Pengetahuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pedoman Pengelolaan Jaringan Intra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pebangunan Nasionaltentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Intra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pebangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia IItentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia II
|
|
List of Medium-Term Planned External Loans 2020-2024, 2023 Revision
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalantentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
|
|
|
Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Internal Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alamtentang Pembentukan Tim Koordinasi Internal Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lintas Sektor Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alamtentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lintas Sektor Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
|
|
|
Pembentukan Tim Policy Study : Tantangan Sinergitas Pembangunan Kemaritiman dan Sumber Daya Alam dalam Mewujudkan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutantentang Pembentukan Tim Policy Study : Tantangan Sinergitas Pembangunan Kemaritiman dan Sumber Daya Alam dalam Mewujudkan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
|
|
|
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pejabat Penanda Tangan Dipa/Kuasa Pengguna Anggaran Satker Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.64/SES/HK/07/2021 tentang Penetapan Pejabat Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Satker Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pejabat Penanda Tangan Dipa/Kuasa Pengguna Anggaran Satker Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.64/SES/HK/07/2021 tentang Penetapan Pejabat Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Satker Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Jejaring Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi/Scaling-Up Nutrition (Sun) Networks Indonesiatentang Jejaring Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi/Scaling-Up Nutrition (Sun) Networks Indonesia
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pemutakhiran SOP Kearsipantentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemutakhiran SOP Kearsipan
|
|
|
Pembentukan Tim Penilai Penyusutan Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasioanal/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penilai Penyusutan Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasioanal/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.85/SES/HK/12/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.85/SES/HK/12/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Kajian Pembangunan Kesehatan Tahun 2022tentang Pembentukan Tim Kajian Pembangunan Kesehatan Tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat Tahun 2022tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat Tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan Tahun 2022tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan Tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangnas Tahun 2022tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangnas Tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) dan Berketahanan Iklim Tingkat Nasional, Provinsi (7 Provinsi) dan Kabupaten (1 Kabupaten)tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) dan Berketahanan Iklim Tingkat Nasional, Provinsi (7 Provinsi) dan Kabupaten (1 Kabupaten)
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hibah Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayatitentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hibah Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati
|
|
|
Pembentukan Tim Pemantauan Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2022tentang Pembentukan Tim Pemantauan Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusunan Background Study RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 Bidang Lingkungan Hiduptentang Pembentukan Tim Penyusunan Background Study RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 Bidang Lingkungan Hidup
|
|
|
Pembentukan Tim Pembentukan Tim Kajian Pengembangan Konsep dan Kebijakan Pengelolaan Bencana Slow On-Settentang Pembentukan Tim Pembentukan Tim Kajian Pengembangan Konsep dan Kebijakan Pengelolaan Bencana Slow On-Set
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.35/SES/HK/04/2022 Tentang Pembentukan Tim Penajaman Rancangan Grand Design MTN Bidang Seni Budayatentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.35/SES/HK/04/2022 Tentang Pembentukan Tim Penajaman Rancangan Grand Design MTN Bidang Seni Budaya
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.34/SES/HK/04/2022 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.34/SES/HK/04/2022 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.33/SES/HK/04/2022 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Terpadu dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.33/SES/HK/04/2022 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Terpadu dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.32/SES/HK/04/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Pinjaman dan Hibah Lingkup Agama, Pendidikan dan Kebudayaantentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.32/SES/HK/04/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Pinjaman dan Hibah Lingkup Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.31/SES/HK/04/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan DAK Lingkup Pendidikan dan Kebudayaantentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.31/SES/HK/04/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan DAK Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.30/SES/HK/04/2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Lingkup Agama, Pendidikan dan Kebudayaantentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.30/SES/HK/04/2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Lingkup Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.29/SES/HK/04/2022 tentang Pembentukan Tim Studi Pendahuluan RPJPN 2025-2045 Lingkup Agama, Pendidikan dan Kebudayaantentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.29/SES/HK/04/2022 tentang Pembentukan Tim Studi Pendahuluan RPJPN 2025-2045 Lingkup Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
|
|
|
Pembentukan Tim Penajaman Rancangan Grand Design Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budayatentang Pembentukan Tim Penajaman Rancangan Grand Design Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya
|
|
|
Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Agama, Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2022tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Agama, Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Tim Pemantauan Terpadu Dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022tentang Pembentukan Tim Pemantauan Terpadu Dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Pinjaman dan Hibah Lingkup Agama, Pendidikan dan Kebudayaantentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Pinjaman dan Hibah Lingkup Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan DAK Lingkup Pendidikan Dan Kebudayaantentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan DAK Lingkup Pendidikan Dan Kebudayaan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Lingkup Agama, Pendidikan dan Kebudayaantentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Lingkup Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
|
|
|
Pembentukan Tim Studi Pendahuluan RPJPN 2025-2045 Lingkup Agama, Pendidikan Dan Kebudayaantentang Pembentukan Tim Studi Pendahuluan RPJPN 2025-2045 Lingkup Agama, Pendidikan Dan Kebudayaan
|
|
|
Pembentukan Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pembayaran (Simbar) Tahun Anggaran 2022 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pembayaran (Simbar) Tahun Anggaran 2022 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pemantauan Realisasi Anggaran Satker Bappenas Tahun 2022 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pemantauan Realisasi Anggaran Satker Bappenas Tahun 2022 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelolaan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengelolaan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pendamping Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizitentang Pembentukan Tim Pendamping Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.31/SES/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-EI) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.31/SES/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-EI) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 30/SES/HK/ 05/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 30/SES/HK/ 05/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengembangan Modul Monitoring Belanja Pegawai MINIERP Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengembangan Modul Monitoring Belanja Pegawai MINIERP Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Peningkatan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penanda Tangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.85/SES/HK/12/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penanda Tangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.85/SES/HK/12/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Panitia Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional dan Sector Ministers Meeting Sanitation And Water For All 2022tentang Pembentukan Panitia Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional dan Sector Ministers Meeting Sanitation And Water For All 2022
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penanda Tangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.88 /SES/HK/12/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perincanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penanda Tangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.88 /SES/HK/12/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perincanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penanda Tangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.87/SES/HK/12/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perincanaan Pembangunan Nasionaltentang Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penanda Tangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.87/SES/HK/12/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perincanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk Peningkatan Terhadap Regulasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk Peningkatan Terhadap Regulasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.35/SES/HK/05/2021 tentang Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perancanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.35/SES/HK/05/2021 tentang Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perancanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022tentang Pengangkatan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penanda Tangan Dipa/Kuasa Pengguna Anggaran Satker Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.64/SES/HK/07/2021 tentang Penetapan Pejabat Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Satker Kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penanda Tangan Dipa/Kuasa Pengguna Anggaran Satker Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.64/SES/HK/07/2021 tentang Penetapan Pejabat Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Satker Kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap lainnya pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap lainnya pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.57/M.PPN/HK/06/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayatitentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.57/M.PPN/HK/06/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perincanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perincanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Klasifikasi Arsip di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Japan Fund For Poverty Reduction (JFPR) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistiktentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Japan Fund For Poverty Reduction (JFPR) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025)tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025)
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pemberian Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah Tahun 2022tentang Pemberian Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah Tahun 2022
|
|
|
Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022tentang Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Hibah Millennium Challenge Corporation (MCC) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timurtentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Hibah Millennium Challenge Corporation (MCC) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
|
|
|
Pengelolaan Usulan Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Dana Alokasi Khusus Fisik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengelolaan Usulan Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Dana Alokasi Khusus Fisik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinas pada Kementerian PPN/Bappenastentang Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinas pada Kementerian PPN/Bappenas
|
|
|
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantaratentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
|
|
|
Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantaratentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara
|
|
|
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042
|
|
|
Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantaratentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
|
|
|
Otorita Ibu Kota Nusantaratentang Otorita Ibu Kota Nusantara
|
|
|
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Rumah Negara Golongan III pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Rumah Negara Golongan III pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Airtentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air
|
|
|
Pembentukan Tim Background Study Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahragatentang Pembentukan Tim Background Study Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
|
|
|
Pembentukan Tim Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahragatentang Pembentukan Tim Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola Website Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengelola Website Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.9/M.PPN/HK/01/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutantentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.9/M.PPN/HK/01/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Innovation And Investment For Inclusive Sustainable Economic Development (ISED)-GIZ di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barattentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Innovation And Investment For Inclusive Sustainable Economic Development (ISED)-GIZ di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.54/SES/HK/06/2021 tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.54/SES/HK/06/2021 tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penanda Tangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.87/SES/HK/12/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penanda Tangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.87/SES/HK/12/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyelesaian Tanah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penyelesaian Tanah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Komite Kerja Teknis Transportasi dan Logistik pada Kegiatan Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program Compact-2 Hibah Millennium Challenge Corporationtentang Pembentukan Komite Kerja Teknis Transportasi dan Logistik pada Kegiatan Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program Compact-2 Hibah Millennium Challenge Corporation
|
|
|
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
|
|
|
Ibu Kota Negaratentang Ibu Kota Negara
|
|
|
Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Eks Proyek Japan Fund For Poverty Reduction (JFPR) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG)tentang Hibah Barang Milik Negara Eks Proyek Japan Fund For Poverty Reduction (JFPR) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG)
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Strategi Ketenagakerjaan Hijautentang Pembentukan Tim Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Strategi Ketenagakerjaan Hijau
|
|
|
Pemusnahan 4363 (Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga) Nomor/Folder Arsip Inaktif Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pemusnahan 4363 (Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga) Nomor/Folder Arsip Inaktif Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencanatentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana
|
|
|
Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktifitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawaitentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktifitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai
|
|
|
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroniktentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
|
|
|
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022
|
|
|
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)-UNDP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalotentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)-UNDP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)-UNDP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitungtentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)-UNDP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
|
|
|
Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2022tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2022
|
|
|
Protokol Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Protokol Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Eks Proyek Innovation And Investment For Inclusive Sustainable Economic Development (ISED) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barattentang Hibah Barang Milik Negara Eks Proyek Innovation And Investment For Inclusive Sustainable Economic Development (ISED) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
|
|
|
Perubahan atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.67/M.PPN/HK/11/2016 tentang Pembentukan Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Berada Pada Pengguna Barang Kementeran Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.67/M.PPN/HK/11/2016 tentang Pembentukan Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Berada Pada Pengguna Barang Kementeran Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Hasil Kegiatan Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance (SCAA)-USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nimboran Kencana Provinsi Papuatentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Hasil Kegiatan Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance (SCAA)-USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nimboran Kencana Provinsi Papua
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance (SCAA)-USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Koperasi Jasa Usaha Bersama (Kjub) Puspeta Luwu Provinsi Sulawesi Selatantentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance (SCAA)-USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Koperasi Jasa Usaha Bersama (Kjub) Puspeta Luwu Provinsi Sulawesi Selatan
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance (SCAA)-USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Nimboran Kencana Provinsi Papuatentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance (SCAA)-USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Nimboran Kencana Provinsi Papua
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Hasil Kegiatan Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA)-USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nimboran Kencana Provinsi Papuatentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Hasil Kegiatan Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA)-USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nimboran Kencana Provinsi Papua
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA)-USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nimboran Kencana Provinsi Papuatentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA)-USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nimboran Kencana Provinsi Papua
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA)-USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Puspeta Luwu Provinsi Sulawesi Selatantentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA)-USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Puspeta Luwu Provinsi Sulawesi Selatan
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA)-USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Nusa Tenggara Timurtentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA)-USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Implementasi Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia dan United Nations Childrens Fund (UNICEF) Periode 2021-2025tentang Pembentukan Tim Implementasi Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia dan United Nations Childrens Fund (UNICEF) Periode 2021-2025
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Pembangunan Nasional XVIII/ Satu Data Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Pembangunan Nasional XVIII/ Satu Data Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Pembangunan Nasional XVIII/ Satu Data Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Pembangunan Nasional XVIII/ Satu Data Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Pembangunan Nasional XVIII/ Satu Data Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Pembangunan Nasional XVIII/ Satu Data Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Pembangunan Nasional XVIII/Satu Data Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Pembangunan Nasional XVIII/Satu Data Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penanda Tangan Dipa/Kuasa Pengguna Anggaran Satker Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.64/SES/HK/07/2021 tentang Penetapan Pejabat Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Satker Kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penanda Tangan Dipa/Kuasa Pengguna Anggaran Satker Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.64/SES/HK/07/2021 tentang Penetapan Pejabat Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Satker Kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Jurnal Perencana Pembangunan atau Jisdep Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Jurnal Perencana Pembangunan atau Jisdep Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Majalah Simpul Perencana Volume 41 Tahun 2021tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Majalah Simpul Perencana Volume 41 Tahun 2021
|
|
|
Pembentukan Tim Teknis Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Teknis Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 2021 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaanpembangunan Nasionaltentang Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 2021 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaanpembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2021-2024tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2021-2024
|
|
|
Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2020-2044tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2020-2044
|
|
|
Penetapan Sekretariat dan Perangkat Sekretariat Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Sekretariat dan Perangkat Sekretariat Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barattentang Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Lintas Sektor Economic Cooperation Committtee (ECC) Untuk Pelaksanaan Economic Cooperation Program (ECP) Pada Kemitraan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)tentang Pembentukan Tim Koordinasi Lintas Sektor Economic Cooperation Committtee (ECC) Untuk Pelaksanaan Economic Cooperation Program (ECP) Pada Kemitraan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.59/SES/HK/07/2021 tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Pendanaan Luar Negeri Multilateraltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.59/SES/HK/07/2021 tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Pendanaan Luar Negeri Multilateral
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.58/SES/HK/07/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan dan Strategi Pendanaan Luar Negeri Multilateraltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.58/SES/HK/07/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan dan Strategi Pendanaan Luar Negeri Multilateral
|
|
|
Penetapan Unit Kerja yang Diusulkan Sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Unit Kerja yang Diusulkan Sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pencabutan Beberapa Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menempati Rumah Negara Golongan I (Satu) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pencabutan Beberapa Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menempati Rumah Negara Golongan I (Satu) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millennium Challenge Corporation (Mcc) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Desa Lamanggau Kabupaten Wakatobi yang dihibahkan Kepada PT Puriver Sejahtera Indonesiatentang Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millennium Challenge Corporation (Mcc) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Desa Lamanggau Kabupaten Wakatobi yang dihibahkan Kepada PT Puriver Sejahtera Indonesia
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millennium Challenge Corporation (Mcc) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Desa Dete Kabupaten Wakatobi yang dihibahkan Kepada PT Puriver Sejahtera Indonesiatentang Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millennium Challenge Corporation (Mcc) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Desa Dete Kabupaten Wakatobi yang dihibahkan Kepada PT Puriver Sejahtera Indonesia
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.25/SES/HK/04/2021 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.25/SES/HK/04/2021 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Milennium Challenge Corporation (Mcc) Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timurtentang Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Milennium Challenge Corporation (Mcc) Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millennium Challenge Corporation (MCC) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timurtentang Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millennium Challenge Corporation (MCC) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Lainnya Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Lainnya Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(BAPPENAS-CSIRT)tentang Pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(BAPPENAS-CSIRT)
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Jurnal Perencana Pembangunan atau Jisdep Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Jurnal Perencana Pembangunan atau Jisdep Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Majalah Simpul Perencana Volume 40 Tahun 2021tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Majalah Simpul Perencana Volume 40 Tahun 2021
|
|
|
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penandatangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.104/SES/HK/12/2020 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penandatangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.104/SES/HK/12/2020 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Panitia Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Standar Kompetensi Jabatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Standar Kompetensi Jabatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Low-Emissions Oil Palm Development (LEOPALD) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Berautentang Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Low-Emissions Oil Palm Development (LEOPALD) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Berau
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millennium Challenge Corporation (MCC) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Desa Praimadita Kabupaten Sumba Timur yang Dihibahkan Kepada PT Mikro Kisi Sumbatentang Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millennium Challenge Corporation (MCC) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Desa Praimadita Kabupaten Sumba Timur yang Dihibahkan Kepada PT Mikro Kisi Sumba
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millennium Challenge Corporation (MCC) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Desa Lailunggi Kabupaten Sumba Timur yang Dihibahkan Kepada PT Mikro Kisi Sumbatentang Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millennium Challenge Corporation (MCC) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Desa Lailunggi Kabupaten Sumba Timur yang Dihibahkan Kepada PT Mikro Kisi Sumba
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasitentang Pembentukan Tim Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Koperasi Jasa Usaha Bersama Puspeta Luwutentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Koperasi Jasa Usaha Bersama Puspeta Luwu
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Nusa Tenggara Timurtentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millennium Challenge Corporation (MCC) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada PT Sinang Puri Energitentang Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millennium Challenge Corporation (MCC) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan Kepada PT Sinang Puri Energi
|
|
|
Pembentukan Tim Terpadu Pengembangan Ekonomi Hijau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Terpadu Pengembangan Ekonomi Hijau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Tata Kelola Kerja Sama di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Tata Kelola Kerja Sama di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Banjir Nasionaltentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Banjir Nasional
|
|
|
Walidata Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Walidata Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Strategi Nasional Kelanjutusiaantentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan
|
|
|
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
|
|
|
Pengelolaan Kerja Sama di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengelolaan Kerja Sama di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pencabutan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work From Home/WFH)tentang Pencabutan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work From Home/WFH)
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Low-Emissions Oil Palm Development (LEOPALD) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Berautentang Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Low-Emissions Oil Palm Development (LEOPALD) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Berau
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
Renstra K/L 2010-2014
|
|
|
Pembentukan Tim Narasumber Ahli Pembimbing Penyusunan Kertas Kebijakan Uji Kompetensi Calon Perencana Ahli Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Narasumber Ahli Pembimbing Penyusunan Kertas Kebijakan Uji Kompetensi Calon Perencana Ahli Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dada Biro Umum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dada Biro Umum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Biro Umum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Biro Umum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Panitia Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance (SCAA) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Koperasi Serba Usaha Nimboran Kencana dan Koperasi Jasa Usaha Bersama Puspeta Luwutentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance (SCAA) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Koperasi Serba Usaha Nimboran Kencana dan Koperasi Jasa Usaha Bersama Puspeta Luwu
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor, Peralatan dan Mesin Hasil Kegiatan Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Koperasi Serba Usaha Nimboran Kencanatentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor, Peralatan dan Mesin Hasil Kegiatan Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Koperasi Serba Usaha Nimboran Kencana
|
|
|
Pembentukan Tim Kemitraan untuk Aksi Penanggulangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian (Partnership For Action Against Child Labor In Agriculture-Paacla Indonesia)tentang Pembentukan Tim Kemitraan untuk Aksi Penanggulangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian (Partnership For Action Against Child Labor In Agriculture-Paacla Indonesia)
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Hasil Kegiatan Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance (SCAA) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Koperasi Serba Usaha Nimboran Kencanatentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Hasil Kegiatan Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance (SCAA) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Koperasi Serba Usaha Nimboran Kencana
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Hasil Kegiatan Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Koperasi Serba Usaha Nimboran Kencanatentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Hasil Kegiatan Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Koperasi Serba Usaha Nimboran Kencana
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millenium Challenge Corporation (MCC) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada PT Mikro Kisi Sumba untuk Kepentingan Umum Desa Praimadita Kabupaten Sumba Timurtentang Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millenium Challenge Corporation (MCC) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada PT Mikro Kisi Sumba untuk Kepentingan Umum Desa Praimadita Kabupaten Sumba Timur
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millenium Challenge Corporation (MCC) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada PT Puriver Sejahtera Indonesia untuk Kepentingan Umum Desa Lamanggau Kabupaten Wakatobitentang Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millenium Challenge Corporation (MCC) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada PT Puriver Sejahtera Indonesia untuk Kepentingan Umum Desa Lamanggau Kabupaten Wakatobi
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millenium Challenge Corporation (MCC) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada PT Mikro Kisi Sumba untuk Kepentingan Umum Desa Lailunggi Kabupaten Sumba Timurtentang Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millenium Challenge Corporation (MCC) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada PT Mikro Kisi Sumba untuk Kepentingan Umum Desa Lailunggi Kabupaten Sumba Timur
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millenium Challenge Corporation (MCC) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada PT Puriver Sejahtera Indonesia untuk Kepentingan Umum Desa Dete Kabupaten Wakatobitentang Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millenium Challenge Corporation (MCC) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada PT Puriver Sejahtera Indonesia untuk Kepentingan Umum Desa Dete Kabupaten Wakatobi
|
|
|
Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawaitentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai
|
|
|
Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA)-USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Nusa Tenggara Timurtentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA)-USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA) USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Puspeta Luwu Provinsi Sulawesi Selatantentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA) USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Puspeta Luwu Provinsi Sulawesi Selatan
|
|
|
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Ketua Harian Tim Pengarah Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Nomor KEP.96/M.PPN/HK/10/2014 tentang Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasionaltentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Ketua Harian Tim Pengarah Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Nomor KEP.96/M.PPN/HK/10/2014 tentang Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millenium Challenge Corporation (MCC) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada PT Sinang Puri Energitentang Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Millenium Challenge Corporation (MCC) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada PT Sinang Puri Energi
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Milennium Challenge Corporation (MCC) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timurtentang Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Milennium Challenge Corporation (MCC) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
|
|
|
Penetapan Pejabat Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Satker Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Pejabat Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Satker Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Narasumber Ahli Penyusun Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Formasi Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Narasumber Ahli Penyusun Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Formasi Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Jurnal Perencana Pembangunan atau Jisdep Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Jurnal Perencana Pembangunan atau Jisdep Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Majalah Simpul Perencana Volume 39 Tahun 2021tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengisi Majalah Simpul Perencana Volume 39 Tahun 2021
|
|
|
Pembentukan Tim Pemantauan Perencanaan Pendanaan Luar Negeri Multilateral Tahun Anggaran 2021tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perencanaan Pendanaan Luar Negeri Multilateral Tahun Anggaran 2021
|
|
|
Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Pendanaan Luar Negeri Multilateraltentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Pendanaan Luar Negeri Multilateral
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan dan Strategi Pendanaan Luar Negeri Multilateraltentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan dan Strategi Pendanaan Luar Negeri Multilateral
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusunan Kajian Penajaman Kebijakan dan Strategi Pendanaan Luar Negeri Multilateraltentang Pembentukan Tim Penyusunan Kajian Penajaman Kebijakan dan Strategi Pendanaan Luar Negeri Multilateral
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Analitika Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Koordinasi Analitika Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Unit Kerja yang Diusulkan Sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Unit Kerja yang Diusulkan Sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penandatangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.106/SES/HK/12/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penandatangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.106/SES/HK/12/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penandatangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.104/SES/HK/12/2020 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penandatangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.104/SES/HK/12/2020 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pemutakhiran SOP Penyajian Bahan Menteritentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemutakhiran SOP Penyajian Bahan Menteri
|
|
|
Pembentukan Tim Penilai Pemusnahan Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penilai Pemusnahan Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pemantauan Penyusunan Perencanaan Pendanaan Pembangunantentang Pembentukan Tim Pemantauan Penyusunan Perencanaan Pendanaan Pembangunan
|
|
|
Pembentukan Tim Kajian Perencanaan Pendanaan Pembangunantentang Pembentukan Tim Kajian Perencanaan Pendanaan Pembangunan
|
|
|
Pembentukan Tim Evaluasi Perencanaan Pendanaan Pembangunantentang Pembentukan Tim Evaluasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Lingkup Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Surat Berharga Syariah Negaratentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Lingkup Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Surat Berharga Syariah Negara
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeritentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
|
|
|
Pembentukan Tim Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk Peningkatan Kepatuhan Terhadap Regulasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk Peningkatan Kepatuhan Terhadap Regulasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
Prepared for the G20 Development Working Group INFF Sustainable Investment Stocktake
|
|
|
Pembentukan Tim Optimalisasi Hubungan Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Hubungan Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Studi Kelembagaan dan Regulasi untuk Mendukung Persiapan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) Sebagai Pelaksanaan Major Project Rencana Kerja Pemerintah 2022 Tahun Anggaran 2021tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Studi Kelembagaan dan Regulasi untuk Mendukung Persiapan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) Sebagai Pelaksanaan Major Project Rencana Kerja Pemerintah 2022 Tahun Anggaran 2021
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penandatangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.105/SES/HK/12/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penandatangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.105/SES/HK/12/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penandatangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.104/SES/HK/12/2020 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penandatangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.104/SES/HK/12/2020 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.118/SES/HK/05/2019 tentang Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.118/SES/HK/05/2019 tentang Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.5/SES/HK/01/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Konsep Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.5/SES/HK/01/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Konsep Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.4/SES/HK/01/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Konsep Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.4/SES/HK/01/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Konsep Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Tahun 2021tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Tahun 2021
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasionaltentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerahtentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
|
|
|
Pembentukan Kelompok Kerja Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayatitentang Pembentukan Kelompok Kerja Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati
|
|
|
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitastentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work From Home/WFH)tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work From Home/WFH)
|
|
|
Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work From Home/WFH)tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work From Home/WFH)
|
|
|
Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work From Home/WFH)tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work From Home/WFH)
|
|
|
Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 2020 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 2020 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusattentang Pembentukan Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
|
|
|
Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-EI) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-EI) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusun Manajemen Talenta di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penyusun Manajemen Talenta di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Panitia Penghapusan, Pemusnahan, dan Penjualan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasonal/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Panitia Penghapusan, Pemusnahan, dan Penjualan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasonal/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat Tahun 2021 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat Tahun 2021 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Perumusan dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihantentang Pembentukan Tim Koordinasi Perumusan dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Human Capital Development Plan (HCDP) Perencana Pembangunantentang Pembentukan Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Human Capital Development Plan (HCDP) Perencana Pembangunan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaantentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaan
|
|
|
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Tanda Tangan Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Tanda Tangan Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penatausahaan Hibah Langsung Berbasis Web Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penatausahaan Hibah Langsung Berbasis Web Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Monitoring Belanja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Peningkatan Monitoring Belanja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Uji Coba Layanan Lansia Terintegrasitentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Uji Coba Layanan Lansia Terintegrasi
|
|
|
Pemberian Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah Tahun 2021tentang Pemberian Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah Tahun 2021
|
|
|
Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah kepada Provinsi Kabupaten dan Kota Tahun 2021tentang Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah kepada Provinsi Kabupaten dan Kota Tahun 2021
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 26 Januari 2022Update Global
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 24 Januari 2022Update Global
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 19 Januari 2022Update Global
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 13 Januari 2022Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 12 Januari 2022Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Perkembangan Ekonomi Makro Bulan November 2021Pemulihan ekonomi global terus menunjukkan keberlanjutan. Namun, kecepatan pemulihan antar negara mauun antar sektor bervariasi. Di tengah pemulihan, dunia harus kembali menghadapi varian Covid-19 baru, Omicron, yang saat ini masih dalam penelitian WHO. Selain itu, pelaku pasar keuangan juga tengah bersiaga menghadapi rencana tapering-off The Fed yang akan segera dilaksanakan, serta kenaikan Fed Fund Rate setelahnya jika inflasi masih terus bergerak naik. Selain Amerika Serikat, inflasi juga menjadi perhatian berbagai negara, terutama negara di Eropa. Salah satu yang menyebabkan percepatan laju inflasi adalah harga komoditas yang didorong baik dari sisi permintaan yang meningkat maupun penawaran yang masih belum pulih. Di sisi lain, peningkatan harga komoditas internasional masih menjadi penopang kinerja ekspor Indonesia yang kembali mencatat nilai tertinggi. Meski begitu, peningkatan impor kali ini lebih tinggi dibandingkan ekspor sehingga surplus neraca perdagangan Indonesia pada bulan November mengalami penurunan. Selebihnya, perkembangan ekonomi domestik Indonesia dinilai cukup stabil dengan permintaan yang menguat dan ekspansi industri yang terus berjalan.
|
|
|
Laporan Perkembangan Ekonomi Makro Bulan Agustus 2021Harga komoditas global pada bulan Agustus bergerak variatif, harga minyak mentah turun, beberapa komoditas logam dan mineral juga turun, sementara sebagian harga komoditas pertanian tertahan. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ketidakpstian ekonomi yang meningkat sejalan dengan peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara. Menghadapi kondisi tersebut, IMF menambah alokasi Special Drawing Rights (SDR) yang diberikan kepada negara anggotanya sesuai dengan proporsi alokasi. Suntikan tersebut meningkatkan cadangan devisa Indonesia pada bulan Agustus hingga 5,4 persen (MtM). Di tengah pemulihan perdagangan internasional, kinerja neraca perdagangan Indonesia juga terus melanjutkan perbaikan ekspor maupun impor hingga terjadi surplus mencapai USD4,7 miliar, jauh lebih tinggi bahkan dibandingkan level prapandemi. Peningkatan impor untuk kebutuhan industri juga terus meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, indeks PMI Indonesia pada bulan Agustus mengalami perbaikan meskipun masih berada di zona kontraksi. Sementara itu, inflasi masih cenderung rendah yang pada bulan ini didorong oleh kenaikan pada biaya pendidikan sejalan dengan tahun ajaran baru.
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 10 Januari 2022Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 6 Januari 2022Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 4 Januari 2022Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 3 Januari 2022Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Perkembangan Ekonomi Makro Bulan Juli 2021PPKM Darurat yang diberlakukan sepanjang bulan Juli menurunkan aktivitas masyarakat di luar rumah, kecuali di tempat belanja kebutuhan sehari-hari. Kebijakan tersebut juga berdampak pada kinerja manufaktur yang kembali terkontraksi, penjualan mobil turun, dan deflasi pada kelompok transportasi. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor mengalami penurunan meskipun neraca perdagangan masih surplus. Cadangan devisa secara nominal mengalami peningkatan namun jika dikonversi dalam impor dan pembayaran utang, posisinya turun menjadi 8,6 bulan impor. Sejalan dengan kondisi tersebut serta peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia, proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun 2021 mengalami koreksi ke bawah. Sementara itu, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2021 rebound 7,1 persen (YoY) yang dipengaruhi oleh low base effect.
|
|
|
Pembentukan Tim Integrasi Aplikasi Umum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Integrasi Aplikasi Umum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian tanggal 31 Desember 2021Update Global PMI Manufaktur NBS China naik menjadi 50,3 pada Desember 2021 dari 50,1 pada bulan sebelumnya. Ini adalah kenaikan sektor manufaktur selama dua bulan berturut-turut, didorong penerapan kebijakan memperkuat rantai pasokan dan menstabilkan harga pasar. Output industri tumbuh sebesar 52,0 pada bulan November. Di sisi harga, baik biaya input maupun biaya penjualan mengalami penurunan. Sementara itu, PMI Non-Manufaktur NBS China juga meningkat menjadi 52,7 pada Desember 2021 dari 52,3 pada bulan sebelumnya. Ini adalah ekspansi sektor jasa selama empat bulan berturut-turut dan laju terkuat sejak September, di tengah kenaikan kasus COVID-19 yang membatasi prospek pemulihan ekonomi China. (Trading Economics) Update Domestik Pemerintah menambah anggaran subsidi untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp5,64 triliun untuk tahun 2022. Dengan tambahan itu, bunga KUR akan turun dari 6,0 persen menjadi 3,0 persen. Kebijakan ini akan berlaku sepanjang Januari hingga Juni 2022. Pemerintah juga meningkatkan plafon kredit kepada penerima KUR. (CNN)
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian tanggal 30 Desember 2021Update Global Klaim pengangguran di AS turun menjadi 198.000 dalam pekan yang berakhir 25 Desember dari 206.000 pada pekan sebelumnya, mendekati level terendah selama 52 tahun pada level 188.000. Sementara itu, ratarata pergerakan klaim dalam empat minggu, yang menghilangkan volatilitas dari minggu ke minggu, turun menjadi 199.250. (Trading Economics) Update Domestik Kementerian Sosial mencatat realisasi penyaluran bansos hingga 29 Desember 2021 mencapai Rp99,35 triliun dari pagu Rp101,40 triliun atau setara 97,98 persen. Rincian realisasi program bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 98,66 persen, program kartu sembako sebesar 98,69 persen, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) usulan dari daerah sebesar 95,14 persen, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar 99,99 persen. (CNN)
|
|
Laporan Ekonomi Harian tanggal 29 Desember 2021Update Global The S&P CoreLogic Case-Shiller 20-city home price index di AS naik 18,4 persen (yoy) pada Oktober 2021, melambat selama tiga bulan berturut-turut. Harga rumah telah melonjak pada 2021 dan naik pada rekor 20 persen (yoy) pada bulan Juli di tengah perubahan preferensi lokasi di tengah pandemi COVID, bunga yang rendah, dan pasokan rumah yang terbatas. (Trading Economics) Update Domestik Harga referensi produk CPO untuk penetapan bea keluar periode Januari 2022 sebesar USD1.307,76 per MT, turun USD58,23 atau 4,26 persen dari periode Desember 2021 yang sebesar USD 1.365,99 per MT. Penurunan harga referensi CPO dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu menurunnya harga minyak nabati serta meningkatnya produktivitas rapeseed oil di India sehingga mengurangi permintaan CPO, menurunnya harga minyak mentah bulan November dibanding Oktober, serta prediksi GAPKI bahwa produksi CPO akan naik sekitar 8.580 ton pada bulan November dan Desember 2021. Selain itu kekhawatiran pasar dengan adanya varian baru Omicron juga ikut mempengaruhi turunnya harga referensi CPO. (Liputan6)
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian tanggal 28 Desember 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 23 Desember 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Pembentukan Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusunan Konsep Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penyusunan Konsep Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusunan Konsep Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Penyusunan Konsep Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Komite Pengarah dan Tim Teknis Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang-Inisiatif Segitiga Karang (Coral Reef Rehabilitation And Management Program-Coral Triangle Initative Project) Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Komite Pengarah dan Tim Teknis Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang-Inisiatif Segitiga Karang (Coral Reef Rehabilitation And Management Program-Coral Triangle Initative Project) Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
Buku Studi Komparasi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia - Korea SelatanStudi ini mendokumentasikan dan menganalisis praktik baik untuk menarik pembelajaran utama dalam penanganan COVID-19, utamanya pada tahap kesiapan dan kesiapsiagaan, respons, dan penanganan post COVID-19 di Indonesia dan Korea Selatan. Komparasi dilakukan untuk dapat secara optimal melihat keunggulan dan kelemahan masing-masing intervensi dalam penanganan COVID-19 pada kedua negara tersebut.
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 22 Desember 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 15 Desember 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 2 Desember 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonmi Harian Tanggal 1 Desember 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusattentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
|
|
|
Pengelolaan Portal Satu Data Indonesiatentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia
|
|
|
Pembentukan Tim Pengarah Kegiatan Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program Compact-2 Hibah Millennium Challenge Corporationtentang Pembentukan Tim Pengarah Kegiatan Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program Compact-2 Hibah Millennium Challenge Corporation
|
|
|
Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Untuk Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Untuk Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroniktentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
|
|
|
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
|
|
|
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021
|
|
|
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Perencanaan Pembangunantentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Perencanaan Pembangunan
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Perubahan Atas Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawaitentang Perubahan Atas Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai
|
|
|
Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenastentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenastentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas
|
|
|
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian PPN/Bappenastentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian PPN/Bappenas
|
|
|
Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian PPN/Bappenastentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian PPN/Bappenas
|
|
|
Pembentukan Tim Formatur Pemilihan Ketua Periode 2021-2023 Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Komisariat Kementerian PPN/Bappenastentang Pembentukan Tim Formatur Pemilihan Ketua Periode 2021-2023 Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Komisariat Kementerian PPN/Bappenas
|
|
|
Pembentukan Panitia Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGS) Tahun 2020tentang Pembentukan Panitia Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGS) Tahun 2020
|
|
|
Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 17 November 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 16 November 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Mekanisme Unggah Dokumen ke Aplikasi Sistem Informasi Telusur Rancangan Peraturan Perundang-Undangantentang Mekanisme Unggah Dokumen ke Aplikasi Sistem Informasi Telusur Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 15 November 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 11 November 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 10 November 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 9 November 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 8 November 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 4 November 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 3 November 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 2 November 2021Update Global Update Global
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 1 November 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 11 Oktober 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 12 Oktober 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 18 Oktober 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 19 Oktober 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian 29 Oktober 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan BMN Satker KNKStentang Penetapan Status Penggunaan BMN Satker KNKS
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sektor Transportasitentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sektor Transportasi
|
|
Kilas Balik Perekonomian Indonesia 2019 dan Outlook Perekonomian Indonesia 2020: Bertahan di Tengah Ketidakpastian GlobalPerlambatan terjadi hampir di semua negara dunia. Perlambatan aktivitas ekonomi global mendorong perlambatan harga komoditas global dan mendorong pelonggaran moneter. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 melambat, tapi masih cukup tinggi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Perekonomian Sumatera tahun 2019 meningkat didorong oleh membaiknya kinerja perekonomian Riau dan Kep. Riau. Riau dan Kep. Riau dapat tumbuh tinggi didorong oleh pertumbuhan Industri Pengolahan sejalan dengan peningkatan harga kelapa sawit dan karet. Perekonomian Jabar, DKI Jakarta, Banten dan Bali melambat, menyebabkan perekonomian Jawa-Bali secara keseluruhan tertahan. Perekonomian Kalimantan meningkat didorong oleh kinerja perekonomian Kaltim, Kaltara, dan Kalteng. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi stagnan pada level 6,7%. Perekonomian Nusa Tenggara mengalami pertumbuhan didorong oleh meningkatnya konsumsi Rumah tangga dan Investasi di Provinsi NTT dan NTB dan juga didorong oleh peningkatan aktivitas pariwisata khususnya wisman di NTB dan peningkatan produksi tembaga seiring dengan pertumbuhan pertambangan yang mulai terkoreksi baik di NTB maupun di NTT. Perekonomian Maluku tahun 2019 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh melambatnya kinerja sektor pertambangan dan industri pengolahan terjadi penurunan kinerja ekspor dan investasi. Pertumbuhan ekonomi di Papua mengalami penurunan utamanya disebabkan oleh melemahnya sektor pertambangan seiring dengan transisi metode pertambangan di Freeport. Namun, perkembangan ekonomi di Papua di luar pertambangan masih cukup baik. Pada Januari 2020, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan meningkat. Namun dalam waktu kurang dari dua bulan IMF merevisi pertumbuhan ke bawah, bahkan diperkirakan bisa di bawah pertumbuhan 2019. Lembaga riset internasional memperkirakan penurunan lebih besar jika Covid-19 menjadi pandemik global. Dampak Covid-19 yang dialami Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi mengakibatkan investasi akan melambat, konsumsi RT mengalami penurunan sebagai akibat pembatasan perjalanan dan pergerakan masyarakat, kinerja ekspor impor terkena dampak penurunan aktivitas perdagangan dunia dan pelemahan ekonomi domestik, dan skenario optimis mengasumsikan tambahan stimulus fiskal sehingga mendorong peningkatan konsumsi pemerintah ada dan skenario pesimis,dorongan APBN terbatas.
|
|
|
Infografik: Perkembangan Investasi dan Perdagangan Internasional Indonesia, Bulan Juli Tahun 2015
|
|
|
Infografik Perkembangan Investasi Triwulan IV 2015
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan Internasional Indonesia Tahunan 2015
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan Internasional Indonesia Bulan Januari 2016
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan Internasional Indonesia Bulan Agustus 2016
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan Internasional Indonesia Semester I 2016
|
|
Infografik Perkembangan Investasi Semester I 2016
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan dalam Negeri Bulan Januari-September 2016
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan Dalam Negeri Bulan Maret 2017
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Bulan Maret 2017
|
|
|
Infografik Perkembangan Investasi Triwulan I 2017
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Januari - April 2017
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan dalam Negeri April 2017
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan dalam Negeri Bulan Juli 2017
|
|
|
Infografik Perkembangan Investasi Triwulan II 2017
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Januari - Juni 2017
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Januari - Agustus 2017
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan dalam Negeri Bulan Agustus 2017
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan dalam Negeri Bulan September 2017
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Januari - September 2017
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan dalam Negeri Bulan Desember 2017
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Bulan Desember 2017Neraca perdagangan Indonesia sampai Desember 2017 mengalami surplus USD 11.835,6 Juta, hal ini disebabkan karena surplus sebesar USD 20.405,1 juta pada neraca perdagangan sektor nonmigas lebih besar dibanding defisit sebesar USD 8.554,5 juta pada sektor migas.
|
|
Infografik Perkembangan Investasi Triwulan IV 2017
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan dalam Negeri Bulan Januari 2018
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Bulan Januari 2018
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan dalam Negeri Bulan Februari 2018Infografik Perkembangan Perdagangan dalam Negeri Bulan Februari 2018 ini menggambarkan perkembaangan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat, Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok, Harga Nasional Bahan Pokok Per 28 Februari 2018.
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Bulan Februari 2018Pada Infografik Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Bulan Februari 2018 ini menggambarkan Total Ekspor-Impor Migas dan Non-Migas, 5 Negara Tujuan Ekspor, dan Komoditas Ekspor-Impor.
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan dalam Negeri Indonesia Bulan Maret 2018Infografik Perkembangan Perdagangan dalam Negeri Indonesia Bulan Maret 2018 ini menggambarkan perkembaangan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Unit Metrologi Legal tahun 2017, Aktivitas Pengawasan Kemetrologian 2017, Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok, Harga Nasional bahan Pokok Per 31 Maret 2018.
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan dalam Negeri Indonesia Bulan April 2018Infografis Perkembangan Perdagangan dalam Negeri Indonesia Bulan April 2018 ini menggambarkan Realisasi Volume Muatan Tol Laut (Periode Januari-Maret 2018), Perbandingan Harga Barang Kebutuhan Pokok yang di pasok tol laut terhadap swasta, Aktivitas Pengawasan Kemetrologian 2017, Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok, Harga Nasional bahan Pokok Per 30 April 2018.
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Bulan Juli 2018Pada Infografik Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Bulan April 2018 ini menggambarkan Top 5 Negara tujuan ekspor non migas, Top 5 komoditas ekspor non migas, Top 5 komoditas impor non migas dan Top 5 negara asal impor non migas.
|
|
|
Infografik Perkembangan Perdagangan Luar Negeri 2018Pada Infografik Perkembangan Perdagangan Luar Negeri 2018 ini mencakup Realisasi Pembangunan Pasar 2018, Koefisien Variasi Harga Jan-Des 2018, PDB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2018, Harga-harga Barang Kebutuhan Pokok Nasional per 31 Desember 2018.
|
|
Infografik: Investasi Dalam dan Luar Negeri 2019Pada Infografik Investasi Dalam dan Luar Negeri 2019 mencakup: Porsi Investasi, Realisasi PMA dan PMDN Berdasarkan Sektor, 5 Daerah Realisasi PMA dan PMDN Terbesar, Realisasi PMA dan PMDN Berdasarkan Wilayah.
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.38/SES/HK/03/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kinerja Pegawaitentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.38/SES/HK/03/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kinerja Pegawai
|
|
|
Perkembangan Ekonomi Minggu Ke-II Bulan April 2016Update Global Update Domestik
|
|
|
Perkembangan Ekonomi Minggu Ke-I Bulan April 2016Update Global Update Domestik
|
|
|
Perkembangan Ekonomi Minggu Ke-V Bulan Maret 2016Update Global Update Domestik
|
|
|
Perkembangan Ekonomi Minggu Ke-IV Bulan Maret 2016Update Global Update Domestik
|
|
|
Perkembangan Ekonomi Minggu Ke-III Bulan Maret 2016Update Global Update Domestik
|
|
|
Perkembangan Ekonomi Minggu Ke-II Bulan Maret 2016Update Global Update Domestik
|
|
|
Policy Brief Minggu Ke-II Bulan Juli Tahun 2015Krisis Gagal Bayar Yunani
Kejatuhan Pasar Saham China
|
|
|
Perkembangan Ekonomi Minggu Ke-I Bulan Juli 2015Update Global Update Domestik
|
|
|
Perkembangan Ekonomi Minggu Ke-II Bulan Juni 2015Update Global Update Domestik
|
|
|
Perkembangan Ekonomi Minggu Ke-I Bulan Juni 2015Update Global Update Domestik
|
|
|
Perkembangan Ekonomi Minggu Ke-IV Bulan Mei 2015Update Global Update Domestik
|
|
|
Perkembangan Ekonomi Minggu Ke-II Bulan Mei 2015Update Global Update Domestik
|
|
|
Perkembangan Ekonomi Minggu Ke-V Bulan April 2015Update Global Update Domestik
|
|
|
Perkembangan Ekonomi Minggu Ke-IV Bulan April 2015Update Global Update Domestik
|
|
|
Perkembangan Ekonomi Minggu Ke-III Bulan April 2015Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Perkembangan Ekonomi Makro Bulan Januari 2021Ringkasan: Pemulihan perekonomian global secara umum berjalan lebih baik dari prediksi pasar. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan triwulan IV tahun 2020 berbagai negara yang semakin membaik. Vietnam dan Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi positif pada triwulan IV tahun 2020. Indonesia sendiri masih mengalami kontraksi ekonomi meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya. Salah satu sektor yang terpukul paling dalam adalah pariwisata dengan penurunan wisatawan mancanegara tahun 2020 sebesar 75 persen. Pandemi Covid-19 juga menurunkan pendapatan masyarakat dengan peningkatan pengangguran. Tingkat kemiskinan juga meningkat pada September 2020.
|
|
|
Laporan Perkembangan Ekonomi Makro Bulan Maret 2021Ringkasan: OECD meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 menjadi 5,6 persen dengan pertumbuhan output global yang mencapai kondisi prapandemi pada pertengahan 2021. Namun, pemulihan ekonomi global masih sensitif pada risiko third wave Covid-19. Pemulihan ekonomi ditandai dengan meningkatnya harga semua kelompok komoditas, terutama minyak mentah dan logam industri. Harga minyak mentah pada bulan Maret juga dipengaruhi oleh insiden tersangkutnya kapal kontainer di Terusan Suez sehingga menghambat arus perdagangan dunia. Dari sisi domestik, pemulihan aktivitas manufaktur ditandai dengan berlanjutnya peningkatan PMI Indonesia hingga level tertinggi sejak 2011 yang diiringi dengan peningkatan impor. Inflasi masih bergerak rendah meskipun mendekati Ramadhan. Peningkatan harga didorong oleh faktor cuaca yang menyebabkan kelangkaan hasil pertanian.
|
|
|
Laporan Perkembangan Ekonomi Makro Bulan April 2021Ringkasan: Berbagai negara kembali memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat seiring dengan peningkatan kasus yang kebali terjadi. Dampaknya, harga komoditas minyak mentah dan batu bara turun pada bulan April. Harga logam industri dan logam mulia juga mengalami penguatan sementara pertanian bergerak variatif. Neraca perdagangan Indonesia kembali tercatat surplus didorong oleh peningkatan ekspor di tengah turunnya nilai impor. Nilai PMI Indonesia juga terus menigkat sejalan dengan meningkatnya permintaan dari negara mitra dagang. Nilai tukar rupiah pada bulan April juga menunjukkan tren penguatan. Efek relaksasi PPnBM masih terasa dengan realisasi penjualan mobil ritel yang masih meningkat. Sementara itu, inflasi masih bergerak rendah meskipun lebih tinggi dari bulan sebelumnya, yang didorong oleh inflasi yang terjadi pada seluruh kelompok pengeluaran.
|
|
|
Laporan Perkembangan Ekonomi Makro Bulan Mei 2021Ringkasan: Penyebaran Covid-19 strain baru semakin meluas, kini semakin banyak negara yang mengalami lonjakan kasus baru. Kondisi ini dapat menahan pemulihan ekonomi global terutama pada triwulan II tahun 2021. Namun, indeks PMI masih menunjukkan perkembangan yang baik. Selain itu, harga komoditas internasional juga masih melanjutkan penguatan. Indeks PMI Indonesia pada bulan Mei juga mengindikasikan kinerja industri yang semakin baik. Namun, penjualan mobil dan semen menunjukkan penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi month-to-month menunjukkan peningkatan meskipun masih tetap rendah, didorong oleh permintaan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Dari sisi eksteral, neraca perdagangan kembali surplus meskipun kinerja ekspor dan impor turun seiring dengan pola musiman. Nilai tukar menguat, sementara cadangan devisa turun tipis. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara masih belum menunjukkan peningkatan.
|
|
|
Laporan Perkembangan Ekonomi Makro Bulan Juni 2021Ringkasan: Pada akhir triwulan II, terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang kian tinggi di Indonesia. Tingkat keterisian fasilitas kesehatan di beberapa daerah telah mencapai 90 persen. Kondisi tersebut berpotensi menekan pemulihan ekonomi. Seiring dengan peningkatan kasus, ekspansi sektor manufaktur melambat akibat turunnya permintaan baru dan permintaan ekspor. Perkembangan harga di pasar domestik mengalami deflasi yang dipengaruhi oleh penurunan permintaan pasca Ramadan dan Idul Fitri. Nilai tukar rupiah sepanjang bulan Juni melemah, cadangan devisa pun menurun. Namun, neraca perdagangan bulan Juni tetap surplus meskipun lebih kecil dari bulan sebelumnya. Sementara itu, persentase penduduk miskin per Maret 2021 sebesar 10,1 persen, meningkat dibandingkan Maret 2020. Di sisi lain, ketimpangan semakin melebar dibandingkan kondisi pada periode yang sama tahun 2020.
|
|
|
Laporan Perkembangan Ekonomi Makro Mingguan (24 April 2020)Ringkasan: Total kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 2,7 juta. Penambahan kasus baru di Indonesia masih fluktuatif. Pada tanggal 24 April ini, kasus baru sebanyak 436 pasien yang merupakan penambahan tertinggi hingga saat ini. Total kasus positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 8.211 kasus. Namun, perkembangan pasien sembuh sudah jauh lebih banyak dari pasien meninggal. Untuk membendung penyebaran virus ke wilayah lainnya, pemerintah pusat memberikan izin pemberlakuan PSBB ke lebih banyak wilayah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 22 Mei 2020. Pada masa PSBB kedua ini, aturan akan lebih diperketat dan akan dikenai sanksi tegas bagi yang melanggar. Kondisi yang masih belum stabil mendorong perusahaan untuk menekan beban yang harus dikeluarkan selama turunnya produksi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terdapat 1,9 juta pekerja dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh 114.340 perusahaan. Langkah tersebut akan berdampak secara langsung pada pendapatan masyarakat. Imbasnya, daya beli konsumen dapat turun dan menekan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Memasuki bulan Ramadhan, pemerintah memantau ketersediaan dan distribusi barang untuk menghindari lonjakan. Bahan pokok terpantau naik yakni bawang merah dan gula pasir. Kenaikan harga gula pasir disebabkan oleh stok di petani yang mulai menipis sementara pasokan impor belum masuk. Untuk menstabilkan harga, pemerintah mengambil langkah dengan relokasi stok gula mentah di industri rafinasi untuk diolah menjadi gula konsumsi. Selain itu juga dilakukan operasi pasar gula. Sementara itu, harga bawang putih mulai turun seiring dengan kebijakan relaksasi impor hingga akhir Mei untuk memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadhan. Di sisi lain, masa panen terjadi bersamaan dengan bulan Ramadhan, sehingga pasokan diperkirakan mencukupi. Inflasi bulan April diperkirakan sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya yakni 0,18 persen (MtM) atau 2,78 persen (YoY).
|
|
|
Laporan Perkembangan Ekonomi Makro Mingguan (15 Mei 2020)Ringkasan: Kasus terinfeksi Covid-19 global hingga 15 Mei 2020 sebanyak 4,4 juta. Beberapa negara sudah menunjukkan kurva melandai dan melambat pada kasus baru terutama negara-negara di Kawasan Eropa. Di sisi lain, penambahan kasus di Singapura, Indonesia, dan Filipina masih menunjukkan tren meningkat. Meskipun sebagian besar daerah masih menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah berencana melonggarkan arus transportasi dengan beberapa syarat. Beberapa bandara sudah kembali dibuka dengan penerbangan terbatas dan penerapan protokol kesehatan. Pembatasan aktivitas yang telah dilakukan dalam sebulan terakhir banyak mempengaruhi aliran barang. Beberapa minggu terakhir terjadi kelangkaan gula pasir di pasaran. Akibatnya, harga gula pasir meningkat. Meski harga mulai turun sepanjang pekan ini, namun harga gula pasir masih tergolong tinggi meski impor sudah dilakukan. Seiring dengan masuknya panen raya oleh petani tebu, stok gula pasir pada bulan Juni diperkirakan akan kembali stabil. Berdasarkan perkembangan harga hingga minggu kedua, bulan Mei diperkirakan terjadi deflasi. Didorong oleh turunnya harga bawang putih, telur ayam, cabai, dan emas perhiasan. Perkembangan di pasar keuangan masih menunjukkan tren yang mendatar. Pada periode 11-14 Mei 2020, terjadi beli neto oleh investor asing di pasar keuangan domestik secara keseluruhan sebesar Rp4,2 triliun. Surat Berharga Negara (SBN) masih menjadi pilihan utama bagi para investor dengan total beli neto mencapai Rp7,2 triliun. Nilai tukar Rupiah menunjukkan kinerja yang positif dengan tren menguat. Harga emas internasional mencapai USD1.756,3 per troy ons pada hari terakhir perdaganngan pekan ini. Sementara itu, harga emas Antam kembai meningkat ke level Rp917.000 per gram.
|
|
|
Laporan Perkembangan Ekonomi Makro Mingguan (22 Mei 2020)Ringkasan: Total kasus positif Covid-19 di dunia hingga hari ini telah mencapai 5 juta kasus. Kasus tertinggi berada di Amerika Serikat sebanyak 1,6 juta kasus dengan tren yang mulai melambat. Negara-negara di Eropa sudah menunjukkan perlambatan yang signifikan dan mulai melonggarkan beberapa aktivitas seperti membuka kembali sekolah, pertokoan, serta mengizinkan melakukan perjalanan jarak jauh. Meski begitu, protokol kesehatan dan pembatasan fisik tetap diterapkan. Sementara itu, Brazil masih terus menunjukkan peningkatan kasus yang tinggi per harinya. Saat ini, di Brazil telah mencapai 310 ribu kasus, meningkat lebih dari 100 ribu kasus dalam sepekan. Secara umum, perkembangan kasus Covid-19 di dunia belum menunjukkan perlambatan. Mendekati hari raya Idul Fitri, banyak pedagang mulai kembali berdagang dengan membuka toko atau menjajakan dagangannya di pinggir jalan karena perbelanjaan yang biasa ditempati belum dibuka kembali. Masyarakat juga mulai kembali memenuhi pasar serta sejumlah pusat perbelanjaan untuk mempersiapkan lebaran. Di sisi lain, dibukanya kembali akses transportasi mendorong masyarakat untuk melakukan mudik ke berbagai daerah. Hal ini berpotensi memunculkan penyebaran yang lebih luas dan masif di seluruh daerah.
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 10 September 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 14 September 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 15 September 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 17 September 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 21 September 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 29 September 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 6 Oktober 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
Laporan Ekonomi Harian Tanggal 7 Oktober 2021Update Global Update Domestik
|
|
|
PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK STUDI TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HUKUM, PRANATA HUKUM, DAN PENYEMPURNAAN SISTEM PERADILANtentang PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK STUDI TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HUKUM, PRANATA HUKUM, DAN PENYEMPURNAAN SISTEM PERADILAN
|
|
|
PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH DAN UNIT PENASEHAT TEKNIS PROYEK STUDI TENTANG PEMBANGUNAN SDM-HUKUM, PRANATA HUKUM, DAN SISTEM PERADILANtentang PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH DAN UNIT PENASEHAT TEKNIS PROYEK STUDI TENTANG PEMBANGUNAN SDM-HUKUM, PRANATA HUKUM, DAN SISTEM PERADILAN
|
|
|
Sistem Kerja Pegawai Kementerian PPN/BAPPENAS dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawaitentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian PPN/BAPPENAS dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai
|
|
|
Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Airtentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Peralatan dan Mesin Selain Kendaraan Bermotor di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Peralatan dan Mesin Selain Kendaraan Bermotor di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencanatentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana
|
|
|
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN, DAN PENYUSUNAN DATABASE PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAStentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN, DAN PENYUSUNAN DATABASE PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
|
|
|
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA KAJIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAStentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA KAJIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
|
|
|
PERUNTUKAN TANAH BAGI PERUMAHAN PEGAWAI BAPPENAStentang PERUNTUKAN TANAH BAGI PERUMAHAN PEGAWAI BAPPENAS
|
|
|
PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA CQ. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAStentang PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA CQ. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAS
|
|
|
KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MASYARAKAT PESISIR DAN NELAYANtentang KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MASYARAKAT PESISIR DAN NELAYAN
|
|
|
PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOSIASI CORAL REEF REHABILITATION MANAJEMEN PROJECT (COREMAP) PHASE II DENGAN BANK DUNIAtentang PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOSIASI CORAL REEF REHABILITATION MANAJEMEN PROJECT (COREMAP) PHASE II DENGAN BANK DUNIA
|
|
|
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR: KEP.259/M.PPN/05/2003 TENTANG TIM PENYIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERENCANAAN NASIONALtentang PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR: KEP.259/M.PPN/05/2003 TENTANG TIM PENYIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERENCANAAN NASIONAL
|
|
|
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR: KEP.342/M.PPN/11/2003 TENTANG PEMBENTUKAN KEPANITIAAN SEMINAR NASIONAL TANTANGAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI PETANI DALAM PERDAGANGAN BEBAStentang PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR: KEP.342/M.PPN/11/2003 TENTANG PEMBENTUKAN KEPANITIAAN SEMINAR NASIONAL TANTANGAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI PETANI DALAM PERDAGANGAN BEBAS
|
|
|
PENCABUTAN DAN PENETAPAN PENGALIHAN PENGGUNAAN TANAH KAVLING/PERUMAHAN PEGAWAI BAPPENAS SAWANGAN, KEDAUNG, DEPOK NOMOR KAVLING A.134tentang PENCABUTAN DAN PENETAPAN PENGALIHAN PENGGUNAAN TANAH KAVLING/PERUMAHAN PEGAWAI BAPPENAS SAWANGAN, KEDAUNG, DEPOK NOMOR KAVLING A.134
|
|
|
PEDOMAN PENANGANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKATtentang PEDOMAN PENANGANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT
|
|
|
PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA CQ. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAStentang PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA CQ. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAS
|
|
|
PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA CQ. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAStentang PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA CQ. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAS
|
|
|
PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARAtentang PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
|
|
|
PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA CQ. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAStentang PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA CQ. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAS
|
|
|
PEDOMAN PENANGANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAStentang PEDOMAN PENANGANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
|
|
|
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANAtentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA
|
|
|
PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENEMPATI RUMAH NEGARA GOLONGAN I MILIK KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAStentang PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENEMPATI RUMAH NEGARA GOLONGAN I MILIK KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS
|
|
|
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA MILIK KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAStentang PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA MILIK KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS
|
|
|
PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA CQ. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAStentang PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA CQ. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAS
|
|
|
Perubahan atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Ketua Harian Tim Pengarah Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Nomor KEP.96/M.PPN/HK/10/2014 tentang Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasionaltentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Ketua Harian Tim Pengarah Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Nomor KEP.96/M.PPN/HK/10/2014 tentang Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerjatentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja
|
|
|
Pemusnahan 10.994 (Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat) Nomor/Folder Arsip pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020tentang Pemusnahan 10.994 (Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat) Nomor/Folder Arsip pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020
|
|
|
Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020
|
|
|
Penetapan Unit Kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian PPN/Bappenastentang Penetapan Unit Kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian PPN/Bappenas
|
|
|
Pembentukan Tim Pembinaan dan Manajemen Walidatatentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Manajemen Walidata
|
|
|
Pembentukan Tim Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Aplikasi Umumtentang Pembentukan Tim Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Aplikasi Umum
|
|
|
Pembentukan Tim Pengembangan Data Center Tahap Dua di Kementerian PPN/Bappenastentang Pembentukan Tim Pengembangan Data Center Tahap Dua di Kementerian PPN/Bappenas
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelolaan Jurnal Perencanaan Pembangunantentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jurnal Perencanaan Pembangunan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Rintisan Program Pendidikan dan Pelatihantentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Rintisan Program Pendidikan dan Pelatihan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Fasilitasi HCDP Perencana Pembangunantentang Pembentukan Tim Koordinasi Fasilitasi HCDP Perencana Pembangunan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Professional Human Resource Development (PHRD) IVtentang Pembentukan Tim Koordinasi Professional Human Resource Development (PHRD) IV
|
|
|
Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangnas 2020tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangnas 2020
|
|
|
Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internaltentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal
|
|
|
Reformasi Birokrasitentang Reformasi Birokrasi
|
|
|
Pembentukan Tim Kajian Penyusunan Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinantentang Pembentukan Tim Kajian Penyusunan Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/Bappenas yang Dihasilkan dari Program Hibah Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF yang Diserahterimakan Kepada Kelompok Masyarakat /Tanitentang Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/Bappenas yang Dihasilkan dari Program Hibah Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF yang Diserahterimakan Kepada Kelompok Masyarakat /Tani
|
|
|
Pembentukan Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)tentang Pembentukan Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)
|
|
|
Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
|
|
|
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
|
|
|
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Penanganan Perubahan Iklim Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Penanganan Perubahan Iklim Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Kepada Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil di Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Kepada Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil di Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020
|
|
|
Fasilitasi Penelaahan, Penyusunan, dan Perundingan Perjanjian Hibah Langsung Luar Negeritentang Fasilitasi Penelaahan, Penyusunan, dan Perundingan Perjanjian Hibah Langsung Luar Negeri
|
|
|
Perencanaan Peraturan Menteri Kementerian PPN/BAPPENAStentang Perencanaan Peraturan Menteri Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Tata Cara Pemberian Cuti Bagi Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Tata Cara Pemberian Cuti Bagi Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020tentang Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Green Economy And Locally Appropriate Mitigation Action In Indonesia (GE-LAMA-I) - Giz di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengahtentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Green Economy And Locally Appropriate Mitigation Action In Indonesia (GE-LAMA-I) - Giz di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Kinerja Pegawaitentang Pembentukan Tim Koordinasi Kinerja Pegawai
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusiatentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaiantentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
|
|
|
Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Arsiparistentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Arsiparis
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan SDMtentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan SDM
|
|
|
Pembentukan Tim Penyempurnaan Aplikasi PPID Serta Pemutakhiran Data dan Informasi di Kementerian PPN/Bappenastentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Aplikasi PPID Serta Pemutakhiran Data dan Informasi di Kementerian PPN/Bappenas
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penyiapan Bahan Menteritentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penyiapan Bahan Menteri
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Persiapan Penyusunan Peraturan Keprotokolantentang Pembentukan Tim Koordinasi Persiapan Penyusunan Peraturan Keprotokolan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Persiapan Penyusunan Peraturan Persidangan Bagi Pimpinantentang Pembentukan Tim Koordinasi Persiapan Penyusunan Peraturan Persidangan Bagi Pimpinan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis Digital dan Alih Mediatentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis Digital dan Alih Media
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Profesionalitas Pemberian Konsultasi dan Pendampingan Hukumtentang Pembentukan Tim Peningkatan Profesionalitas Pemberian Konsultasi dan Pendampingan Hukum
|
|
|
Pembentukan Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangantentang Pembentukan Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
|
|
|
Pembentukan Tim Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasitentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi
|
|
|
Pembentukan Tim Analisis Titik Pengakuan Jurnal Akrual pada Aplikasi SAKTItentang Pembentukan Tim Analisis Titik Pengakuan Jurnal Akrual pada Aplikasi SAKTI
|
|
|
Pembentukan Tim Penatausahaan Setoran Kas Negaratentang Pembentukan Tim Penatausahaan Setoran Kas Negara
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Pengelolaan Arsip Keuangantentang Pembentukan Tim Peningkatan Pengelolaan Arsip Keuangan
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Pelayanan Pembayaran Tunjangan Kinerjatentang Pembentukan Tim Peningkatan Pelayanan Pembayaran Tunjangan Kinerja
|
|
|
Pengangkatan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawaitentang Pengangkatan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai
|
|
|
Penetapan Pejabat Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Satker Kementerian PPN/Bappenastentang Penetapan Pejabat Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Satker Kementerian PPN/Bappenas
|
|
|
Pembentukan Tim Pengelolaan Dokumen Pembayaran Periode Tahun Anggaran 2019tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Dokumen Pembayaran Periode Tahun Anggaran 2019
|
|
|
Pembentukan Tim Pemantauan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Bappenas Tahun 2020tentang Pembentukan Tim Pemantauan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Bappenas Tahun 2020
|
|
|
Pembentukan Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pinjaman dan Hibah (SILPAH) Tahun 2020tentang Pembentukan Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pinjaman dan Hibah (SILPAH) Tahun 2020
|
|
|
Pembentukan Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pembayaran (SIMBAR) Tahun 2020tentang Pembentukan Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pembayaran (SIMBAR) Tahun 2020
|
|
|
Pembentukan Tim Penilai Pemusnahan Arsip Kementerian PPN/Bappenastentang Pembentukan Tim Penilai Pemusnahan Arsip Kementerian PPN/Bappenas
|
|
|
Pembentukan Tim Teknis Dukungan Kelompok Kerja Komunikasi dan Kehumasan pada Tim Koordinasi Strategis Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negaratentang Pembentukan Tim Teknis Dukungan Kelompok Kerja Komunikasi dan Kehumasan pada Tim Koordinasi Strategis Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Rangka Pencegahan dan Meminimalisasi Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Rangka Pencegahan dan Meminimalisasi Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)
|
|
|
Penyelenggaraan Evaluasi Lingkungan Pengendalian di Kementerian Perencanaan Pembangunan Itasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penyelenggaraan Evaluasi Lingkungan Pengendalian di Kementerian Perencanaan Pembangunan Itasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Internal Pemerintah untuk Global Pulse Lab Jakartatentang Pembentukan Tim Koordinasi Internal Pemerintah untuk Global Pulse Lab Jakarta
|
|
|
Kekarantinaan Kesehatantentang Kekarantinaan Kesehatan
|
|
|
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
|
|
|
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
|
|
|
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangantentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Eks Proyek Sustainable Urban Transport Improvement Project (SUTIP)-GIZtentang Hibah Barang Milik Negara Eks Proyek Sustainable Urban Transport Improvement Project (SUTIP)-GIZ
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pencegahan Penularan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) di Lingkungan Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pencegahan Penularan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) di Lingkungan Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pencabutan Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.049/M.PPN/02/2006 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menempati Rumah Negara Golongan I Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pencabutan Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.049/M.PPN/02/2006 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menempati Rumah Negara Golongan I Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Pengarah (Steering Committee) Program Professional Human Resources Development Phase IVtentang Pembentukan Tim Pengarah (Steering Committee) Program Professional Human Resources Development Phase IV
|
|
|
TIM ASISTENSI MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALtentang TIM ASISTENSI MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
|
|
|
Pencabutan Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.45/M.PPN/HK/06/2010 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menempati Rumah Negara Golongan I Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pencabutan Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.45/M.PPN/HK/06/2010 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menempati Rumah Negara Golongan I Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.45/M.PPN/HK/03/2015 tentang Pembentukan Tim Siaga Kementerian PPN/BAPPENAStentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.45/M.PPN/HK/03/2015 tentang Pembentukan Tim Siaga Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastrukturtentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Selain Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Selain Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap lainnya pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap lainnya pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Siaga Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pembentukan Tim Siaga Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Selain Kendaraan Bermotor Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Selain Kendaraan Bermotor Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Perubahan atas Kepmen PPN Nomor KEP.42/M.PPN/HK/07/2016 tentang Tim Pengarah Bersama (Joint Steering Commitee) Global Pulse Lab Jakarta antar Pemerintah Republik Indonesia dan United Nationstentang Perubahan atas Kepmen PPN Nomor KEP.42/M.PPN/HK/07/2016 tentang Tim Pengarah Bersama (Joint Steering Commitee) Global Pulse Lab Jakarta antar Pemerintah Republik Indonesia dan United Nations
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesintentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesintentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Lainnyatentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Lainnya
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujudtentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Instalasi dan Jaringantentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Instalasi dan Jaringan
|
|
|
Penetapan Nama Gedung Utama Kementerian PPNBAPPENAStentang Penetapan Nama Gedung Utama Kementerian PPNBAPPENAS
|
|
|
Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024
|
|
|
Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2020 tentang Implementasi Integrated Digital Workspace Dan Smart Office di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2020 tentang Implementasi Integrated Digital Workspace Dan Smart Office di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Perorangantentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Perorangan
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang di Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang di Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pemberian Penghargaan kepada Provinsi Terbaik dalam Dokumen RPJMDtentang Pemberian Penghargaan kepada Provinsi Terbaik dalam Dokumen RPJMD
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.87/M.PPN/HK/10/2013 tentang Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotortentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.87/M.PPN/HK/10/2013 tentang Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Program/Kegiatan dan Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Program/Kegiatan dan Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Layanan Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2020 Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pembentukan Tim Peningkatan Layanan Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2020 Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pengangkatan Approver dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pengangkatan Approver dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pengangkatan Approver dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Unit Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pengangkatan Approver dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Unit Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama BAPPENAS Selaku Pejabat Penandatangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS Nomor KEP.4/SES/HK/01/2020 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen ti Kementerian PPN/BAPPENAStentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama BAPPENAS Selaku Pejabat Penandatangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS Nomor KEP.4/SES/HK/01/2020 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen ti Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Hari Jadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)tentang Hari Jadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
|
|
|
Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penetapan Pejabat Sebagai Perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Selaku Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasionaltentang Penetapan Pejabat Sebagai Perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Selaku Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional
|
|
|
Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastrukturtentang Pembentukan Tim Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihasilkan dari Program Compact-Hibah Millennium Challenge Corporation yang Diserahterimakan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerahtentang Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihasilkan dari Program Compact-Hibah Millennium Challenge Corporation yang Diserahterimakan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Kementerian PPN/Bappenas yang Dialih statuskan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggitentang Penghapusan Barang Milik Kementerian PPN/Bappenas yang Dialih statuskan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
|
|
|
Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usahatentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Data Kependudukan untuk Kebijakan Pembangunantentang Pembentukan Tim Koordinasi Data Kependudukan untuk Kebijakan Pembangunan
|
|
|
Penghapusan dan Pelepasan Hak atas Tanah Milik Negara CQ. Bappenas di Komplek Bappenas Sawangan Depok Jawa Barat Kepada Pegawai/Pensiunan Bappenastentang Penghapusan dan Pelepasan Hak atas Tanah Milik Negara CQ. Bappenas di Komplek Bappenas Sawangan Depok Jawa Barat Kepada Pegawai/Pensiunan Bappenas
|
|
|
Tim Pengarah Bersama (Joint Steering Committee) Global Pulse Lab Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan United Nationstentang Tim Pengarah Bersama (Joint Steering Committee) Global Pulse Lab Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan United Nations
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan di Lingkungan Kementerian PPN/BAPPENAStentang Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan di Lingkungan Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penghapusan Barang Barang Milik Negara Eks Proyek Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)-UNDP yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalotentang Penghapusan Barang Barang Milik Negara Eks Proyek Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)-UNDP yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek National Support For Enhancing Local And Regional Economic Development (NSELRED)tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek National Support For Enhancing Local And Regional Economic Development (NSELRED)
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP) UNDP yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitungtentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP) UNDP yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
|
|
|
Penghapusan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Negara CQ. Bappenas di Komplek Bappenas Sawangan, Depok, Jawa Barat Kepada Pegawai/Pensiunan Bappenastentang Penghapusan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Negara CQ. Bappenas di Komplek Bappenas Sawangan, Depok, Jawa Barat Kepada Pegawai/Pensiunan Bappenas
|
|
|
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAStentang PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
|
|
|
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAStentang PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
|
|
|
PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAStentang PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
|
|
|
PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCCtentang PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC
|
|
|
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCCtentang PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC
|
|
|
Penghapusan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Negara CQ. Bappenas di Komplek Bappenas Sawangan, Depok, Jawa Barat Kepada Pegawai/Pensiunan BAPPENAStentang Penghapusan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Negara CQ. Bappenas di Komplek Bappenas Sawangan, Depok, Jawa Barat Kepada Pegawai/Pensiunan BAPPENAS
|
|
|
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Gugus Tugas Penghematan Energi dan Airtentang Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air
|
|
|
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL XIII/SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCCtentang PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL XIII/SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Kantor Menteri PPN/BAPPENAStentang Pengangkatan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Kantor Menteri PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/BAPPENAStentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/BAPPENAStentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/BAPPENAS
|
|
|
tentang
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Program Kemitraan Pemerintah Indonesia-Pemerintah Australia Untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) Fase IItentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Kemitraan Pemerintah Indonesia-Pemerintah Australia Untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) Fase II
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaantentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesintentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan, Mesin dan Aset Tetap Lainnyatentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan, Mesin dan Aset Tetap Lainnya
|
|
|
Pembentukan Panitia Kegiatan Konferensi Internasional tentang Beneficial Ownershiptentang Pembentukan Panitia Kegiatan Konferensi Internasional tentang Beneficial Ownership
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Environmental Governance And Sustainable Livelihoods Programae (EGSLP)-CIDA yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalotentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Environmental Governance And Sustainable Livelihoods Programae (EGSLP)-CIDA yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Konstruksi dalam Pengerjaantentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Konstruksi dalam Pengerjaan
|
|
|
Penetapan Nama Ruang Rapat Serbagunatentang Penetapan Nama Ruang Rapat Serbaguna
|
|
|
Penetapan Nama Ruang Pertemuan Pimpinan Gedung Widjojo Nitisastrotentang Penetapan Nama Ruang Pertemuan Pimpinan Gedung Widjojo Nitisastro
|
|
|
Penetapan Nama Gedung Barutentang Penetapan Nama Gedung Baru
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penanganan Perubahan Iklimtentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penanganan Perubahan Iklim
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Dipa/Pejabat Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Dipa/Pejabat Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Wali Amanat ICCTF Tahun Anggaran 2017tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Wali Amanat ICCTF Tahun Anggaran 2017
|
|
|
Penunjukan Pejabat untuk Menempati Rumah Negara Golongan I (Satu) Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penunjukan Pejabat untuk Menempati Rumah Negara Golongan I (Satu) Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Penyiapan Penerapan Integrated Digital Workspace dan Smart Office di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pembentukan Tim Penyiapan Penerapan Integrated Digital Workspace dan Smart Office di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pencabutan Beberapa Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pencabutan Beberapa Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penetapan Penggunaan Tanah Kavling Perumahan Pegawai BAPPENAStentang Penetapan Penggunaan Tanah Kavling Perumahan Pegawai BAPPENAS
|
|
|
Ralat terhadap Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.324/M.PPN/05/2007 tentang Pencabutan Penunjukan Penggunaan Tanah Kavling Perumahan Pegawai BAPPENAStentang Ralat terhadap Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.324/M.PPN/05/2007 tentang Pencabutan Penunjukan Penggunaan Tanah Kavling Perumahan Pegawai BAPPENAS
|
|
|
Penghapusan dan Pelepasan Hak atas Tanah Milik Negara CQ. BAPPENAS di Komplek Bappenas Sawangan, Depok, Jawa Barat Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan dan Pelepasan Hak atas Tanah Milik Negara CQ. BAPPENAS di Komplek Bappenas Sawangan, Depok, Jawa Barat Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Perubahan atas Kepmen PPN Nomor KEP. 44/M.PPN/HK/09/2009 tentang Pembentukan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)tentang Perubahan atas Kepmen PPN Nomor KEP. 44/M.PPN/HK/09/2009 tentang Pembentukan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)
|
|
|
Pembentukan Tim Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usahatentang Pembentukan Tim Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
|
|
|
Pembentukan Tim Pembiayaan Tim Nasional, Percepatan Penanggulangan Kemiskinantentang Pembentukan Tim Pembiayaan Tim Nasional, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Infrastructur Reform Sector Development Project (IRSDP)tentang Pembentukan Tim Koordinasi Infrastructur Reform Sector Development Project (IRSDP)
|
|
|
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
|
|
|
Hibah Barang Milik Negara Eks Proyek Environmental Governance And Sustainable Livelihoods Programme (EGSLP) - CIDA di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Hibah Barang Milik Negara Eks Proyek Environmental Governance And Sustainable Livelihoods Programme (EGSLP) - CIDA di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
HIBAH BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME (PGSP) - UNDP DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAStentang HIBAH BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME (PGSP) - UNDP DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pembebanan Penggantian Kerugian Negaratentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara
|
|
|
Penghapusan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Negara CQ. Bappenas di Komplek Bappenas Sawangan, Depok, Jawa Barattentang Penghapusan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Negara CQ. Bappenas di Komplek Bappenas Sawangan, Depok, Jawa Barat
|
|
|
Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pemberian Anugerah Perencanaan Terbaiktentang Pemberian Anugerah Perencanaan Terbaik
|
|
|
Penetapan Penggunaan Tanah Kavling Perumahan Pegawai BAPPENAS (Drs. Murzal Yosa)tentang Penetapan Penggunaan Tanah Kavling Perumahan Pegawai BAPPENAS (Drs. Murzal Yosa)
|
|
|
PENETAPAN PENGGUNAAN TANAH KAVLING PERUMAHAN PEGAWAI BAPPENAS (IR. KUSWIYANTO, M.SI)tentang PENETAPAN PENGGUNAAN TANAH KAVLING PERUMAHAN PEGAWAI BAPPENAS (IR. KUSWIYANTO, M.SI)
|
|
|
Penetapan Penggunaan Tanah Kavling Perumahan Pegawai BAPPENAS (Andika Zulkarnain, Sh)tentang Penetapan Penggunaan Tanah Kavling Perumahan Pegawai BAPPENAS (Andika Zulkarnain, Sh)
|
|
|
Penghapusan dan Pelelangan Bangunan Gedung Kantor Permanen Milik Negaratentang Penghapusan dan Pelelangan Bangunan Gedung Kantor Permanen Milik Negara
|
|
|
Penghapusan dan Pelelangan Peralatan dan Mesin Milik Negaratentang Penghapusan dan Pelelangan Peralatan dan Mesin Milik Negara
|
|
|
Pengahapusan Barang Milik Negara (TUGU)tentang Pengahapusan Barang Milik Negara (TUGU)
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.43/M.PPN/HK/07/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Internal Pemerintah untuk Global Pulse Lab Jakartatentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.43/M.PPN/HK/07/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Internal Pemerintah untuk Global Pulse Lab Jakarta
|
|
|
Implementasi Integrated Digital Workspace dan Smart Office di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Implementasi Integrated Digital Workspace dan Smart Office di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.80/M.PPN/HK/08/2011 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.80/M.PPN/HK/08/2011 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Kedudukan Ruang Lingkup Bidang Tugas dan Rincian Tugas Wakil Menteri Negara PPN/Wakil Kepala BAPPENAStentang Kedudukan Ruang Lingkup Bidang Tugas dan Rincian Tugas Wakil Menteri Negara PPN/Wakil Kepala BAPPENAS
|
|
|
Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2020-2024tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2020-2024
|
|
|
Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.40/M.PPN/HK/03/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020-2024tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.40/M.PPN/HK/03/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020-2024
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Penandatangan DIPA Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Hibah MCC Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pengangkatan Pejabat Penandatangan DIPA Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Hibah MCC Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroniktentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihibahkan kepada Yayasan Kesehatan Perempuantentang Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihibahkan kepada Yayasan Kesehatan Perempuan
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Implementasi Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia dan United Nation Children's Fund (UNICEF) Periode 2016-2020tentang Pembentukan Tim Implementasi Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia dan United Nation Children's Fund (UNICEF) Periode 2016-2020
|
|
|
Pembentukan Tim Panel Persiapan dan Pengembangan Program Hibah Millennium Challenge Compact Tahap IItentang Pembentukan Tim Panel Persiapan dan Pengembangan Program Hibah Millennium Challenge Compact Tahap II
|
|
|
Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 120/M.PPN/HK/10/2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat (Desk Papua)tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 120/M.PPN/HK/10/2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat (Desk Papua)
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Data Statistik, Spasial dan Informasi Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS (Satu Data Bappenas)tentang Pembentukan Tim Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Data Statistik, Spasial dan Informasi Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS (Satu Data Bappenas)
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMN 2020-2024tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMN 2020-2024
|
|
|
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020
|
|
|
Perubahan Kedua atas KEP.43/M.PPN/HK/07/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Internal Pemerintah untuk Global Pulse Lab Jakartatentang Perubahan Kedua atas KEP.43/M.PPN/HK/07/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Internal Pemerintah untuk Global Pulse Lab Jakarta
|
|
|
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020-2024tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020-2024
|
|
|
Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.37/M.PPN/HK/03/2018 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.37/M.PPN/HK/03/2018 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihasilkan dari Program Compact-Hibah Millenium Challenge Corporation yang Dialihstatuskan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahtentang Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihasilkan dari Program Compact-Hibah Millenium Challenge Corporation yang Dialihstatuskan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|
|
|
Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Barang Milik Negara Kementerian Negara PPN/BAPPENAStentang Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Barang Milik Negara Kementerian Negara PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penghapusan dan Pelelangan Peralatan dan Mesin Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan dan Pelelangan Peralatan dan Mesin Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2018tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2018
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotortentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotortentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotortentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotortentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor
|
|
|
Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penunjukan Pejabat untuk Menempati Rumah Negara Golongan I pada Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penunjukan Pejabat untuk Menempati Rumah Negara Golongan I pada Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.64/M.PPN/HK/03/2012 Tentang Penghapusan dan Pelelangan Kendaran Bermotor Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAStentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.64/M.PPN/HK/03/2012 Tentang Penghapusan dan Pelelangan Kendaran Bermotor Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerahtentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah
|
|
|
Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasionaltentang Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
|
|
|
Penghapusan Barang Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS Eks Proyek Sustainable Urban Transport Improvement Project (Sutip)-Giz yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kota Surakartatentang Penghapusan Barang Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS Eks Proyek Sustainable Urban Transport Improvement Project (Sutip)-Giz yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kota Surakarta
|
|
|
Penhapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS Eks Proyek Environmental Governance And Sustainable Livelihoods Programme (EGSLP)-CIDA yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggaratentang Penhapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS Eks Proyek Environmental Governance And Sustainable Livelihoods Programme (EGSLP)-CIDA yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS Eks Proyek Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)-Undp yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwatotentang Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS Eks Proyek Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)-Undp yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato
|
|
|
Penetapan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berasal dari Hibah Eks Proyek Regional Economoic Development (RED)- GIZtentang Penetapan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berasal dari Hibah Eks Proyek Regional Economoic Development (RED)- GIZ
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor KEP.30/M.PPN/HK/02/2013 tentang Pembentukan Tim Analisa Kebijakan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor KEP.30/M.PPN/HK/02/2013 tentang Pembentukan Tim Analisa Kebijakan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengahapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinastentang Pengahapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinas
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinastentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinas
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Development Channeltentang Pembentukan Tim Koordinasi Development Channel
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan, Mesin, Hewan dan Tanaman Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan, Mesin, Hewan dan Tanaman Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Kelompok Kerja Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia-Untied Natons Population Fund (UNFA) Siklus Tahun 2016-2020tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Kelompok Kerja Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia-Untied Natons Population Fund (UNFA) Siklus Tahun 2016-2020
|
|
|
Pembentukan Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pembentukan Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Penanggung Jawab Program pada Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pengangkatan Pejabat Penanggung Jawab Program pada Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Fasilitasi Pemerintah dalam Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintahtentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemerintah dalam Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah
|
|
|
Duta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development GOALS Tahun 2019-2021tentang Duta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development GOALS Tahun 2019-2021
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihasilkan dari Program Compact-Hibah Millennium Challenge Corporation Yang Diserahterimakan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerahtentang Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihasilkan dari Program Compact-Hibah Millennium Challenge Corporation Yang Diserahterimakan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah
|
|
|
Perubahan atas Kep.9/M.PPN/HK/01/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutantentang Perubahan atas Kep.9/M.PPN/HK/01/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
|
|
|
Pencabutan KEP.153/M.PPN/HK/09/2015 tentang Pembentukan Tim Asistensitentang Pencabutan KEP.153/M.PPN/HK/09/2015 tentang Pembentukan Tim Asistensi
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Serta Peralatan dan Mesin Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Serta Peralatan dan Mesin Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasitentang Pembentukan Tim Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Support For Economic Analysis Development In Indonesia (SEADI)-USAID di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Support For Economic Analysis Development In Indonesia (SEADI)-USAID di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Kajian Penyusunan Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinantentang Pembentukan Tim Kajian Penyusunan Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Sosialisasi Visi Indonesia Tahun 2045tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Sosialisasi Visi Indonesia Tahun 2045
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penulisan Akhir Visi Indonesia Tahun 2045tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penulisan Akhir Visi Indonesia Tahun 2045
|
|
|
Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Support For Economic Analysis Development In Indonesia (SEADI)-USAID di Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihibahkan kepada Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengkajian Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjarantentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Support For Economic Analysis Development In Indonesia (SEADI)-USAID di Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihibahkan kepada Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengkajian Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Support For Economic Analysis Development In Indonesia (SEADI)-USAID di Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihibahkan kepada Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesiatentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Support For Economic Analysis Development In Indonesia (SEADI)-USAID di Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihibahkan kepada Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Support For Economic Analysis Development In Indonesia (SEADI)-USAID di Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihibahkan kepada I-Creative Foundationtentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Support For Economic Analysis Development In Indonesia (SEADI)-USAID di Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihibahkan kepada I-Creative Foundation
|
|
|
Penunjukan Pejabat untuk Menempati Rumah Negara Golongan I (Satu) Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penunjukan Pejabat untuk Menempati Rumah Negara Golongan I (Satu) Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Pengarah Pembangunan Perumahan, Pemukiman, Air Minum, dan Sanitasi Nasionaltentang Pembentukan Tim Pengarah Pembangunan Perumahan, Pemukiman, Air Minum, dan Sanitasi Nasional
|
|
|
Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Support For Economic Analisys Development In Indonesia (SEADI)-USAID di Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihibahkan keepada Yayasan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerahtentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Support For Economic Analisys Development In Indonesia (SEADI)-USAID di Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihibahkan keepada Yayasan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek People Centered Development Programme (PCDP)-UNDP di Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barattentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek People Centered Development Programme (PCDP)-UNDP di Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat
|
|
|
Daftar Proyek Prioritas Tahun 2019tentang Daftar Proyek Prioritas Tahun 2019
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan Pembangunan dalam Rangka Percepatan Pencapaian Pembangunantentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan Pembangunan dalam Rangka Percepatan Pencapaian Pembangunan
|
|
|
Pelimpahan Wenang Penandatanganan Perjanjian Hibah Langsung di Kementerian PPN/ BAPPENAStentang Pelimpahan Wenang Penandatanganan Perjanjian Hibah Langsung di Kementerian PPN/ BAPPENAS
|
|
|
Pemhapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pemhapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/Bappenas Eks Proyek Policy Advis For Environmental And Climate Change (PAKLIM) - GIZ yang Dialihstatuskan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaantentang Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/Bappenas Eks Proyek Policy Advis For Environmental And Climate Change (PAKLIM) - GIZ yang Dialihstatuskan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
|
|
|
Pelimpahan Wewenang Menandatangani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAStentang Pelimpahan Wewenang Menandatangani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Eks Proyek Policy Advis For Environmental And Climate Change-Giz yang Dialih Statuskan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustriantentang Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Eks Proyek Policy Advis For Environmental And Climate Change-Giz yang Dialih Statuskan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian
|
|
|
Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barattentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesintentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujudtentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud
|
|
|
Penetapan Status Penggunan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesintentang Penetapan Status Penggunan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin
|
|
|
Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat (Desk Papua)tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat (Desk Papua)
|
|
|
Perubahan atas KEP.32/M.PPN/HK/10/2018 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2018tentang Perubahan atas KEP.32/M.PPN/HK/10/2018 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2018
|
|
|
Pemberian Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2016tentang Pemberian Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2016
|
|
|
Pemberian Pencapaian Terbaik Mdgs Provinsi 2016tentang Pemberian Pencapaian Terbaik Mdgs Provinsi 2016
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujudtentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaantentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan
|
|
|
Pembentukan Majelis Wali Amanatdana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fundtentang Pembentukan Majelis Wali Amanatdana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund
|
|
|
Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian PPN/BAPPENAS Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahtentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian PPN/BAPPENAS Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasionaltentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Sosialisasi Visi Indonesia Tahun 2045tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Sosialisasi Visi Indonesia Tahun 2045
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penulisan Akhir Visi Indonesia Tahun 2045tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penulisan Akhir Visi Indonesia Tahun 2045
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Perkuatan Pembangunan Alternatif di Acehtentang Pembentukan Tim Koordinasi Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Perorangantentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Perorangan
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Konektivitas Aseantentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Konektivitas Asean
|
|
|
Perubahan Kedua atas KEP.42/M.PPN/HK/07/2016 tentang Tim Pengarah Bersama (Joint Streering Committe) Global Pulse Lab Jakarta Antara Pemerintah RI dan United Nationstentang Perubahan Kedua atas KEP.42/M.PPN/HK/07/2016 tentang Tim Pengarah Bersama (Joint Streering Committe) Global Pulse Lab Jakarta Antara Pemerintah RI dan United Nations
|
|
|
Pengangkatan Pengelola Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Kuasa Pengguna Barangtentang Pengangkatan Pengelola Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Kuasa Pengguna Barang
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Peraencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawaitentang Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Peraencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Open Government Indonesiatentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Open Government Indonesia
|
|
|
Pembentukan Tim Pengarah Koordinasi Strategis Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Brutotentang Pembentukan Tim Pengarah Koordinasi Strategis Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto
|
|
|
Penyandang Disabilitastentang Penyandang Disabilitas
|
|
|
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitastentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesintentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesintentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin
|
|
|
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesintentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin
|
|
|
Informasi Jabatan Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasitentang Informasi Jabatan Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi
|
|
|
Informasi Jabatan Bagi Jabatan Fungsionaltentang Informasi Jabatan Bagi Jabatan Fungsional
|
|
|
Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pusat Pembinaan dan Pendidikan dan Pelatihan Perencanatentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pusat Pembinaan dan Pendidikan dan Pelatihan Perencana
|
|
|
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanatentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana
|
|
|
Penetapan Unit Kerja yang Diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanitentang Penetapan Unit Kerja yang Diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN Nomor KEP.68/M.PPN/HK/06/2014 tentang Pembentukan Tim Pengarah Program Proffesional Human Resources Development Phase IVtentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN Nomor KEP.68/M.PPN/HK/06/2014 tentang Pembentukan Tim Pengarah Program Proffesional Human Resources Development Phase IV
|
|
|
Pemberian Penghargaan Pembangunan daerah kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2018tentang Pemberian Penghargaan Pembangunan daerah kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2018
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi dan Alokasi Khusustentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi dan Alokasi Khusus
|
|
|
Proses Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusitentang Proses Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi
|
|
|
Penanganan Perkara pada Tata Usaha Negaratentang Penanganan Perkara pada Tata Usaha Negara
|
|
|
Pendampingan Hukum Atas Perkara Perdatatentang Pendampingan Hukum Atas Perkara Perdata
|
|
|
Proses Pelaporan/Pengaduan Pidanatentang Proses Pelaporan/Pengaduan Pidana
|
|
|
Pendampingan Hukum Atas Perkara Pidanatentang Pendampingan Hukum Atas Perkara Pidana
|
|
|
Penyusunan Keputusan Deputi/Irtamatentang Penyusunan Keputusan Deputi/Irtama
|
|
|
Penyusunan Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama BAPPENAStentang Penyusunan Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan Terkait dengan Aparatur Sipil Negara di Daerahtentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan Terkait dengan Aparatur Sipil Negara di Daerah
|
|
|
Penyusunan Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAStentang Penyusunan Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS
|
|
|
Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAStentang Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutantentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
|
|
|
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian PPN/BAPPENAStentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian PPN/BAPPENAS
|
|
|
Mekanisme Jawaban Laman Kontak Kamitentang Mekanisme Jawaban Laman Kontak Kami
|
|
|
Mekanisme Memperbarui Daftar Koleksi Buku Perpustakaan Hukum Website JDIHtentang Mekanisme Memperbarui Daftar Koleksi Buku Perpustakaan Hukum Website JDIH
|
|
|
Mekanisme Pencatatan Pengembalian Buku di Website JDIHtentang Mekanisme Pencatatan Pengembalian Buku di Website JDIH
|
|
|
Mekanisme Pencatatan Peminjaman Buku di Website JDIHtentang Mekanisme Pencatatan Peminjaman Buku di Website JDIH
|
|
|
Mekanisme Penambahan Koleksi Buku Hukum ke Website JDIHtentang Mekanisme Penambahan Koleksi Buku Hukum ke Website JDIH
|
|
|
Mekanisme Unggah Berita Hukum ke Website JDIHtentang Mekanisme Unggah Berita Hukum ke Website JDIH
|
|
|
Mekanisme Unggah Putusan Litigasi dan Non-Litigasi ke Website JDIHtentang Mekanisme Unggah Putusan Litigasi dan Non-Litigasi ke Website JDIH
|
|
|
Mekanisme Unggah Artikel Hukum ke Website JDIHtentang Mekanisme Unggah Artikel Hukum ke Website JDIH
|
|
|
Mekanisme Unggah Monografi Hukum ke Website JDIHtentang Mekanisme Unggah Monografi Hukum ke Website JDIH
|
|
|
Mekanisme Unggah Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Pedoman/SOP ke Website JDIHtentang Mekanisme Unggah Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Pedoman/SOP ke Website JDIH
|
|
|
Mekanisme Unggah Peraturan Perundang-Undangan ke Dalam Website JDIHtentang Mekanisme Unggah Peraturan Perundang-Undangan ke Dalam Website JDIH
|
|
|
Penyusunan dan Penelaahan Renja K/Ltentang Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L
|
|
|
Pengajuan Usulan Penambahan dan/atau Perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatantentang Pengajuan Usulan Penambahan dan/atau Perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan
|
|
|
Pengusulan Penambahan dan Perubahan Penanggungjawab Program dan Kegiatantentang Pengusulan Penambahan dan Perubahan Penanggungjawab Program dan Kegiatan
|
|
|
Pengusulan Pengguna Sistem Informasi Krisnatentang Pengusulan Pengguna Sistem Informasi Krisna
|
|
|
Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionaltentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
|
|
|
Pedoman Teknis Tata Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pedoman Teknis Tata Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembagatentang Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
|
|
|
Penelaahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembagatentang Penelaahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
|
|
|
Pedoman Penyelenggaraan Penilaian Risiko di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pedoman Penyelenggaraan Penilaian Risiko di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembagatentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
|
|
|
Pelaksanaan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pelaksanaan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggarantentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran
|
|
|
Pelaksanaan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penyelenggaraan Pemantauan Pengendalian Intern Melalui Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penyelenggaraan Pemantauan Pengendalian Intern Melalui Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Petunjuk Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik Dalam Proses Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahtentang Petunjuk Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik Dalam Proses Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
|
|
|
Penyusunan Kerangka Regulasi Dalam Rencana Kerja Pemerintahtentang Penyusunan Kerangka Regulasi Dalam Rencana Kerja Pemerintah
|
|
|
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020
|
|
|
Pembentukan Tim Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutantentang Pembentukan Tim Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
|
|
|
Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnyatentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya
|
|
|
Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktiftentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif
|
|
|
Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anaktentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak
|
|
|
Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selortentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor
|
|
|
Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desatentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa
|
|
|
Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasantentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan
|
|
|
Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papuatentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua
|
|
|
Gerakan Masyarakat Hidup Sehattentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
|
|
|
Program Dekade Aksi Keselamatan Jalantentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan
|
|
|
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barattentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
|
|
|
Strategi Nasional Perlindungan Konsumententang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
|
|
|
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
|
|
|
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
|
|
|
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroniktentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
|
|
|
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerahtentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
|
|
|
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahtentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
|
|
|
Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papuatentang Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua
|
|
|
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasionaltentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
|
|
|
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalantentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
|
|
|
Desatentang Desa
|
|
|
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahtentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
|
|
|
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahtentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
|
|
|
Pemerintahan Daerahtentang Pemerintahan Daerah
|
|
|
Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Forum Masyarakat Statistiktentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Forum Masyarakat Statistik
|
|
|
Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeritentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri
|
|
|
Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibahtentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah
|
|
|
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencanatentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencana
|
|
|
Pedoman Pengawasan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pedoman Pengawasan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblowing System)tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblowing System)
|
|
|
Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fundtentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund
|
|
|
Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsitentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
|
|
|
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fundtentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund
|
|
|
Unit Layanan Pengadaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan dan Angka Kredit Fungsional Perencanatentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan dan Angka Kredit Fungsional Perencana
|
|
|
Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
|
|
|
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembagatentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
|
|
|
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasionaltentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
|
|
|
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunantentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
|
|
|
Rencana Kerja Pemerintahtentang Rencana Kerja Pemerintah
|
|
|
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
|
|
|
Keuangan Negaratentang Keuangan Negara
|
|
|
Klasifikasi Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Klasifikasi Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastrukturtentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
|
|
|
Pelaporan Gratifikasi Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pelaporan Gratifikasi Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggarantentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran
|
|
|
Pedoman Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pedoman Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pedoman Penyusunan Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pedoman Penyusunan Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariahtentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah
|
|
|
Piagam Pengawasan Intern Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehattentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
|
|
|
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariahtentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah
|
|
|
Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritastentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas
|
|
|
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fundtentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund
|
|
|
Pembubaran Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia dan Pelaksanaan Masa Pemberesan Setelah Berakhirnya Program Compacttentang Pembubaran Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia dan Pelaksanaan Masa Pemberesan Setelah Berakhirnya Program Compact
|
|
|
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutantentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
|
|
|
Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahtentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
|
|
|
Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konsultan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konsultan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusustentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus
|
|
|
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
|
|
|
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020
|
|
|
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Tata Kerja Jabatan Fungsional Perencana di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Tata Kerja Jabatan Fungsional Perencana di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
|
|
|
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasionaltentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
|
|
|
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barattentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
|
|
|
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangantentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
|
|
|
Penetapan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals(TPB/SDGs)tentang Penetapan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals(TPB/SDGs)
|
|
|
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.30/M.PPN/HK/04/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2024tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.30/M.PPN/HK/04/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2024
|
|
|
Pemberian Penghargaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Indonesia (Indonesias SDGs Action Awards) Tahun 2024tentang Pemberian Penghargaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Indonesia (Indonesias SDGs Action Awards) Tahun 2024
|
|
|
Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kepada Pemerintah Kota Depoktentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kepada Pemerintah Kota Depok
|
|
|
Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangulartentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular
|
|
|
Penetapan Tim Investing In Nutrition And Early Years (INEY) Fase IItentang Penetapan Tim Investing In Nutrition And Early Years (INEY) Fase II
|