Bidang Kedeputian Program Bappenas KOMENS-AI

Halaman Utama | Seluruh Produk Pengetahuan

▼
8
16
24
32
▼
Semua Tahun
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
▼
Semua Unit Kerja
Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
Biro Hukum
Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Umum
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
Deputi Bidang Infrastruktur
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah
Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital
Direktorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara
Direktorat Hubungan Luar Negeri
Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi
Direktorat Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi
Direktorat Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital
Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
Direktorat Kelautan dan Perikanan
Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak
Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi
Direktorat Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Direktorat Ketenagakerjaan
Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik
Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Direktorat Lingkungan Hidup
Direktorat Pangan dan Pertanian
Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital
Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Direktorat Pembangunan Indonesia Barat
Direktorat Pembangunan Indonesia Timur
Direktorat Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri
Direktorat Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri
Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif
Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV
Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi
Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan
Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan
Direktorat Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional
Direktorat Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik
Direktorat Pertahanan dan Keamanan
Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman
Direktorat Regional II
Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan
Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Direktorat Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Direktorat Sumber Daya Air
Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan
Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana
Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan
Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa
Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan
Inspektorat Bidang Investigasi
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
Inspektorat Utama
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan
Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
Sekretariat Deputi Bidang Infrastruktur
Sekretariat Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Sekretariat Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
Sekretariat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
Sekretariat Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
Staf Ahli Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan
Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Inovasi Digital
Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional
Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
▼
Urutkan
Terbaru
Terlama
A-Z
Z-A
Cover

Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I 2025

Kondisi perekonomian global mengalami tekanan dan peningkatan risiko ketidakpastian dari berbagai faktor. Salah satunya adalah rencana penetapan kebijakan proteksionisme dari Amerika Serikat terkait penerapan tarif impor resiprokal ke berbagai negara. Kebijakan ini tidak hanya memperlambat ekonomi Amerika Serikat, tetapi juga memicu ketidakpastian di pasar global. Kebijakan suku bunga di berbagai...

Cover

Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan IV 2024

Perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2024 tumbuh sebesar 5,02 persen (YoY), tetap terjaga melalui kebijakan pengendalian inflasi serta tingkat suku bunga yang tetap terkendali ditengah peningkatan mobilitas penduduk, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lainnya selama libur Nataru. Keseluruhan tahun 2024, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibandingkan dengan capaian...

Cover

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Kedeputian Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan Tahun 2025

Laporan ini menyajikan hasil evaluasi komprehensif atas kualitas layanan publik di lingkungan organisasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dokumen ini merangkum data persepsi pengguna layanan, analisis tingkat kepuasan, serta rekomendasi strategis untuk perbaikan layanan. Tujuannya adalah untuk memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi tetap responsif, efektif, dan berorientasi pada...

Cover

Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendali Intern Pemerintah Smt 1 Tahun 2025

Laporan ini menyajikan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan pada Semester I Tahun 2025. Dokumen ini mencakup proses penilaian risiko, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), serta evaluasi efektivitas lima unsur SPIP guna memastikan tata kelola organisasi yang akuntabel, efisien, dan sesuai...

Cover

Kebijakan Perkotaan Nasional 2045

KPN 2045 hadir untuk menjawab tantangan besar urbanisasi, transformasi ekonomi, krisis iklim, disrupsi teknologi, serta ketimpangan antarwilayah yang semakin kompleks. Dokumen ini memuat visi, strategi, serta peran seluruh aktor pembangunan—pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas—dalam mewujudkan kota sebagai ruang kehidupan yang adil, layak, dan berkelanjutan.

Cover

Indeks Kota Berkelanjutan Tahun 2025

Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) dikembangkan sebagai salah satu alat bantu pengukuran kinerja kota untuk memastikan arah pembangunan tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Seiring dengan ditetapkannya IKB sebagai indikator resmi dalam dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN dan RPJPN, dibutuhkan suatu kerangka kerja yang mampu menjamin konsistensi, keterukuran, dan pembelajaran berkelanjut...

Cover

Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Tahun 2025

Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat laporan kegiatan Kedeputian Bidang Perencanaan Makro Pembangunan pada tahun 2025

Cover

Roadmap Pemanfaatan dan Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indonesia 2026-2045

Kebijakan terkait penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Indonesia masih sering tidak menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan. Ketidakberpihakan ini tergambar pada data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2019, yang menunjukkan bahwa dari 174 kota peserta Program Kota Hijau, hanya 13 kota yang mampu memenuhi standar minimal RTH sebesar 30%. Rendahnya capaian tersebut...

1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 77 78