Bidang Kedeputian Program Bappenas KOMENS-AI

Halaman Utama | Seluruh Produk Pengetahuan

▼
8
16
24
32
▼
Semua Tahun
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
▼
Semua Unit Kerja
Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
Biro Hukum
Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Umum
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
Deputi Bidang Infrastruktur
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah
Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital
Direktorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara
Direktorat Hubungan Luar Negeri
Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi
Direktorat Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi
Direktorat Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital
Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
Direktorat Kelautan dan Perikanan
Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak
Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi
Direktorat Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Direktorat Ketenagakerjaan
Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik
Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Direktorat Lingkungan Hidup
Direktorat Pangan dan Pertanian
Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital
Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Direktorat Pembangunan Indonesia Barat
Direktorat Pembangunan Indonesia Timur
Direktorat Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri
Direktorat Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri
Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif
Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV
Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi
Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan
Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan
Direktorat Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional
Direktorat Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik
Direktorat Pertahanan dan Keamanan
Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman
Direktorat Regional II
Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan
Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Direktorat Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Direktorat Sumber Daya Air
Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan
Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana
Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan
Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa
Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan
Inspektorat Bidang Investigasi
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
Inspektorat Utama
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan
Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
Sekretariat Deputi Bidang Infrastruktur
Sekretariat Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Sekretariat Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
Sekretariat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
Sekretariat Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
Staf Ahli Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan
Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Inovasi Digital
Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional
Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
▼
Urutkan
Terbaru
Terlama
A-Z
Z-A
Cover

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 Tahun 2016 mengatur tata cara pembayaran ketersediaan layanan (availability payment) pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur. Aturan ini menjelaskan mekanisme penganggaran, perhitungan, verifikasi, penyaluran, serta pertanggungjawaban pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada Badan Usaha Pelaksana...

Cover

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.08/2016 merupakan perubahan atas PMK 260/PMK.011/2010 yang memberikan petunjuk pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Peraturan ini mengatur mekanisme, kriteria, dan tata cara pemberian penjaminan pemerintah terhadap risiko tertentu dalam proyek KPBU, termasuk peran Kementerian Keuangan, Badan...

Cover

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengadaan Untuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaku pengadaan, pengadaan badan penyiapan, pengadaan badan usaha pelaksana proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha atas prakarsa pemerintah, pengadaan badan usaha pelaksana proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha atas prakarsa badan usaha, panel badan penyiapan dan panel badan usaha, jaminan pengadaan, pengawasan, pengadauan dan pertentang...

Cover

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Materi pokok dalam Perpres ini adalah mengenai pengaturan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, baik infrastruktur ekonomi maupun sosial.

Cover

Child Poverty in Indonesia

This report presents a concise assessment of monetary child poverty in Indonesia using Susenas data. It measures poverty prevalence and severity, identifies key demographic and socioeconomic determinants, and analyses short-term poverty dynamics during the COVID-19 period. The study also reviews the role of social protection programmes in mitigating welfare shocks, providing an updated evidence ba...

Cover

Multidimensional Child Rights Deprivation in Indonesia

This report presents a concise assessment of multidimensional child rights deprivation in Indonesia using the MODA framework and 2023 Susenas data. It measures deprivation across seven essential dimensions (food and nutrition, health, education, protection, housing, facilities, information) and highlights disparities by age group, region, and socio-economic conditions. The analysis complements mon...

Cover

PPP BOOK 2025

Memberikan gambaran dan informasi mengenai perkembangan proyek-proyek KPBU dalam tahap-tahap pelaksanaan KPBU

Cover

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis infrastruktur, penyelenggara kerja sama pemerintah dan badan usaha, tata cara pelaksanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha, kerja sama pemerintah dan badan usaha skala kecil, peralihan prakarsa kerja sama pemerintah dan badan usaha, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

1 2 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 77 78