Bidang Kedeputian Program Bappenas KOMENS-AI

Halaman Utama | Seluruh Produk Pengetahuan

▼
8
16
24
32
▼
Semua Tahun
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
▼
Semua Unit Kerja
Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
Biro Hukum
Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Umum
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
Deputi Bidang Infrastruktur
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah
Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital
Direktorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara
Direktorat Hubungan Luar Negeri
Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi
Direktorat Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi
Direktorat Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital
Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
Direktorat Kelautan dan Perikanan
Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak
Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi
Direktorat Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Direktorat Ketenagakerjaan
Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik
Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Direktorat Lingkungan Hidup
Direktorat Pangan dan Pertanian
Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital
Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Direktorat Pembangunan Indonesia Barat
Direktorat Pembangunan Indonesia Timur
Direktorat Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri
Direktorat Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri
Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif
Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV
Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi
Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan
Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan
Direktorat Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional
Direktorat Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik
Direktorat Pertahanan dan Keamanan
Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman
Direktorat Regional II
Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan
Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Direktorat Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Direktorat Sumber Daya Air
Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan
Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana
Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan
Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa
Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan
Inspektorat Bidang Investigasi
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
Inspektorat Utama
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan
Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
Sekretariat Deputi Bidang Infrastruktur
Sekretariat Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Sekretariat Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
Sekretariat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
Sekretariat Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
Staf Ahli Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan
Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Inovasi Digital
Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional
Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
▼
Urutkan
Terbaru
Terlama
A-Z
Z-A
Cover

PPP BOOK 2024

Memberikan gambaran dan informasi mengenai perkembangan proyek-proyek KPBU dalam tahap-tahap pelaksanaan KPBU

Cover

Pembaharuan Subsidi Listrik untuk Mencapai Ketahanan Energi dan Target Ekonomi Hijau Indonesia

Studi ini menganalisis kebijakan subsidi listrik di Indonesia dalam kaitannya dengan ketahanan energi, transisi energi hijau, dan keberlanjutan fiskal. Studi menggunakan tiga simulasi utama (BAU dan LTES) untuk mengevaluasi dampak subsidi terhadap tarif listrik, kebutuhan fiskal, dan indikator makroekonomi hingga 2045. Hasilnya menunjukkan bahwa subsidi listrik saat ini, meski mendukung keterjangk...

Cover

Master Plan Produktivitas Nasional

Masterplan Produktivitas Nasional (MPPN) merupakan dokumen kebijakan strategis yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri dan Asian Productivity Organization (APO) sebagai pedoman nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas. Dokumen ini menjadi acuan lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan...

Cover

Kajian Isu Strategis Kelautan Perikanan 2021

Kajian Isu Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 merupakan studi analitis yang membahas berbagai isu utama sektor kelautan dan perikanan, termasuk nilai ekonomi kawasan konservasi perairan, optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) subsektor perikanan tangkap, serta kebijakan pengembangan Lumbung Ikan Nasional (LIN). Kajian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi, tantang...

Cover

Kajian Major Project KP 2021

Kajian Major Project Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 merupakan studi komprehensif yang membahas integrasi pelabuhan perikanan dengan fish market bertaraf internasional, revitalisasi tambak udang dan bandeng, serta pengembangan korporatisasi nelayan dan pembudidaya ikan di Indonesia guna mendukung penguatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Cover

Dashboard Monitoring Program Prioritas dan RPJMN 2025

Analisis ini dilakukan untuk memantau pemberitaan terkait dengan Program Prioritas Bappenas dan RPJMN 2025 yang dirancang untuk mewujudkan asta cita. Analisis ini menampilkan tren pemberitaan dan tren unggahan di beberapa sosial media beserta sorotan isu yang menjadi perhatian pada masing-masing sumber. Di samping itu analisis ini juga mengukur sentimen dan persepsi publik terhadap program priorit...

Cover

PENINGKATAN KUALITAS LULUSAN SMK DI MASA PANDEMI

Bersamaan dengan upaya peningkatan kualitas penduduk, Indonesia terdampak dengan munculnya pandemi COVID-19. Pandemi yang menyebar secara global ini memaksa banyak negara memberlakukan kebijakan lockdown. Kebijakan ini telah memicu krisis ekonomi di berbagai negara. Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional, Pemerintah secara bertahap meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di lu...

Cover

Omnibus Law: UU Cipta Kerja, Selanjutnya Apa?

Pada 2 November 2020, Presiden telah menandatangani UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Omnibus law UU Cipta Kerja merupakan salah satu quick wins Pemerintah dalam meningkatkan kegiatan perekonomian negara. Pemerintah mengharapkan efek multiplier dari UU Cipta Kerja akan meningkatkan investasi, sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sejak UU C...

1 2 ... 18 19 20 21 22 23 24 ... 77 78