Bidang Kedeputian Program Bappenas KOMENS-AI

Halaman Utama | Seluruh Produk Pengetahuan

▼
8
16
24
32
▼
Semua Tahun
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
▼
Semua Unit Kerja
Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
Biro Hukum
Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Umum
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
Deputi Bidang Infrastruktur
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah
Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital
Direktorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara
Direktorat Hubungan Luar Negeri
Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi
Direktorat Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi
Direktorat Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital
Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
Direktorat Kelautan dan Perikanan
Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak
Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi
Direktorat Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Direktorat Ketenagakerjaan
Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik
Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Direktorat Lingkungan Hidup
Direktorat Pangan dan Pertanian
Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital
Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Direktorat Pembangunan Indonesia Barat
Direktorat Pembangunan Indonesia Timur
Direktorat Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri
Direktorat Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri
Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif
Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV
Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi
Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan
Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan
Direktorat Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional
Direktorat Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik
Direktorat Pertahanan dan Keamanan
Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman
Direktorat Regional II
Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan
Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Direktorat Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Direktorat Sumber Daya Air
Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan
Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana
Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan
Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa
Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan
Inspektorat Bidang Investigasi
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
Inspektorat Utama
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan
Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
Sekretariat Deputi Bidang Infrastruktur
Sekretariat Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Sekretariat Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
Sekretariat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
Sekretariat Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
Staf Ahli Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan
Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Inovasi Digital
Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional
Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
▼
Urutkan
Terbaru
Terlama
A-Z
Z-A
Cover

Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas (Kab. Konawe)

Masterplan Pengembangan dan Penataan di Kabupaten Konawe ini disusun melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan elemen lainnya. Secara khusus, inisiatif ini dilakukan karena perlunya daerah memiliki masterplan untuk pengembangan kawasan unggulan, dimana masterplan tersebut memiliki beberapa fitur seperti Key Performance Indicator (KPI), branding daerah, dan panduan urban design...

Cover

Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas (Kab. Morowali)

Masterplan Pengembangan dan Penataan di Kabupaten Morowali ini disusun melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan elemen lainnya. Secara khusus, inisiatif ini dilakukan karena perlunya daerah memiliki masterplan untuk pengembangan kawasan unggulan; dimana masterplan tersebut memiliki beberapa fitur seperti Key Performance Indicator (KPI), branding daerah, dan panduan urban desi...

Cover

Buku Saku Pendanaan Alternatif

Buku Saku Pendanaan Alternatif. disusun untuk memberikan tambahan informasi mengenai pemanfaatan skema pendanaan alternatif oleh pemerintah daerah di Indonesia. Harapannya dokumen ini dapat mendorong peningkatan pemanfaatan skema pendanaan alternatif selain APBN dan APBD. Pendanaan alternatif merupakan salah satu pilihan pembiayaan pembangunan yang sangat potensial untuk dimanfaatkan pemerintah da...

Cover

Laporan Akhir Evaluasi Pelaksanaan Desentralisasi: Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pembagian Urusan, dan Penataan Daerah tahun 2023

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memegang peranan strategis dalam melaksanaan kebijakan desentralisasi. Kebijakan tersebut menjadi salah satu yang diarusutamakan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan di daerah menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Sehubungan dengan telat selesainya rangkaian kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Desentralisasi (Pembagian...

Cover

Laporan Akhir Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM di Daerah tahun 2023

Laporan kegiatan ini menjelaskan mengenai latar belakang, metodologi, hasil pemantauan dan evaluasi baik per Bidang SPM ataupun Tematik serta kesimpulan dan saran terkait Penerapan SPM di Daerah pada tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Koordinasi Strategis SPM tahun 2022, Penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Teknis Penerapan SPM masih belum dapat diterapkan sec...

Cover

Laporan Akhir Kajian Analisis Penerapan Konsep Korporasi Petani sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Pengembangan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah

Kajian ini diinisiasi oleh Direktorat Regional II, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional. Laporan ini ditulis dalam kerangka penyusunan rekomendasi dan inovasi kebijakan perencanaan pengembangan wilayah di lingkup Regional II Tahun 2022. Dokumen ini merupakan kajian komprehensif dan holistik yang terintegrasi dan terpadu bagi kelembagaan di bidang pertanian berkelanjutan yang bertujuan untuk men...

Cover

Pemodelan Pergerakan Larva Ikan terpilih di WPP 713 & 513

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 dan 573 dijadikan sebagai lokasi penelitian karena perairan ini dapat dianggap sebagai daerah pemijahan ikan dan memiliki karakteristik perairan yang khas sehingga diharapkan mampu memberikan interpretasi tentang kelimpahan larva, struktur ukuran dan tingkatan larva serta kondisi lingkungannya khususnya ikan dengan komoditas penting.

Cover

Menyambung Rantai Inklusi: Memahami Kerentanan dalam Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia

Laporan ini mengkaji kerentanan dalam sistem administrasi kependudukan, mengidentifikasi hambatan kelompok rentan dalam memperoleh dokumen kependudukan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan inklusivitas layanan pencatatan sipil. Dokumen ini membahas analisis regulasi, praktik baik di daerah, serta strategi kebijakan guna memperkuat implementasi Perpres No. 62 Tahun 2019 dan...

1 2 ... 40 41 42 43 44 45 46 ... 77 78