Bidang Kedeputian Program Bappenas KOMENS-AI

Halaman Utama | Seluruh Produk Pengetahuan

▼
8
16
24
32
▼
Semua Tahun
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
▼
Semua Unit Kerja
Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
Biro Hukum
Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Umum
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
Deputi Bidang Infrastruktur
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah
Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital
Direktorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara
Direktorat Hubungan Luar Negeri
Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi
Direktorat Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi
Direktorat Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital
Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
Direktorat Kelautan dan Perikanan
Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak
Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi
Direktorat Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Direktorat Ketenagakerjaan
Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik
Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Direktorat Lingkungan Hidup
Direktorat Pangan dan Pertanian
Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital
Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Direktorat Pembangunan Indonesia Barat
Direktorat Pembangunan Indonesia Timur
Direktorat Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri
Direktorat Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri
Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif
Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV
Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi
Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan
Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan
Direktorat Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional
Direktorat Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik
Direktorat Pertahanan dan Keamanan
Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman
Direktorat Regional II
Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan
Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Direktorat Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Direktorat Sumber Daya Air
Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan
Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana
Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan
Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa
Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan
Inspektorat Bidang Investigasi
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
Inspektorat Utama
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan
Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
Sekretariat Deputi Bidang Infrastruktur
Sekretariat Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Sekretariat Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
Sekretariat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
Sekretariat Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
Sekretariat Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
Staf Ahli Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan
Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Inovasi Digital
Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional
Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
▼
Urutkan
Terbaru
Terlama
A-Z
Z-A
Cover

Kerangka Kerja dan Indikator Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.

Dokumen ini merupakan acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Stranas AKPSH sesuai amanat Perpres No. 62 Tahun 2019. Dokumen ini menguraikan kerangka kerja, indikator kinerja, serta mekanisme pengukuran dan pelaporan, guna memastikan efektivitas kebijakan administrasi kependudukan dan pengembangan statistik hayati. Panduan ini mendukung pengua...

Cover

Panduan Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati

Panduan ini merupakan acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi Stranas AKPSH sesuai Perpres No. 62 Tahun 2019. Dokumen ini menguraikan kerangka kerja pemantauan, indikator kinerja, metode pengumpulan data, serta mekanisme pelaporan guna memastikan efektivitas kebijakan dan percepatan perbaikan layan...

Cover

Panduan Singkat Strategi Pelaksanaan Stranas AKPSH di Daerah

Panduan ini memberikan arahan bagi pemerintah daerah dan OPD dalam mengimplementasikan Stranas AKPSH sesuai Perpres No. 62 Tahun 2019. Dokumen ini menguraikan strategi pelaksanaan, mekanisme koordinasi lintas sektor, serta integrasi kebijakan dalam perencanaan daerah (RPJMD/RKPD, Renstra, dan Renja) guna mempercepat pencatatan sipil dan penguatan statistik hayati. Sebagai rujukan teknis, pandua...

Cover

Implikasi Covid-19: terhadap Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di Indonesia

Laporan ini menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) di Indonesia, termasuk gangguan pada pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Disusun oleh UNICEF dan Bappenas, laporan ini mengidentifikasi tantangan layanan pencatatan sipil, kesenjangan data kematian, serta inovasi digitalisasi layanan selama pandemi. Selain itu, d...

Cover

Panduan Pemantauan dan Evaluasi Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD)

Panduan ini merupakan acuan bagi pemerintah daerah dan desa dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD) guna memastikan efektivitas peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Dokumen ini menguraikan metode pemantauan, indikator evaluasi, serta mekanisme pelaporan untuk mendukung tata kelola administrasi kependudukan...

Cover

Panduan Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD)

Panduan ini memberikan arahan bagi pemerintah daerah dan desa dalam merencanakan, menganggarkan, dan membiayai Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD) guna memastikan akses layanan administrasi kependudukan yang lebih inklusif. Dokumen ini menguraikan skema pembiayaan, strategi perencanaan, serta integrasi kebijakan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, dan Renstra...

Cover

Pedoman Teknis Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa

Pedoman ini disusun untuk mendukung optimalisasi Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD) guna memperluas akses administrasi kependudukan hingga tingkat desa. Dokumen ini menguraikan kerangka kebijakan, strategi implementasi, serta tahapan pelaksanaan layanan kependudukan berbasis desa sesuai dengan amanat Perpres No. 62 Tahun 2019. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan pe...

Cover

Laporan Monitoring dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) Tahun 2023

Laporan ini mengevaluasi implementasi Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) sepanjang tahun 2023. Dokumen ini mengulas capaian, tantangan, serta praktik baik dalam mempercepat layanan kependudukan, meningkatkan kepemilikan dokumen, serta mengembangkan statistik hayati di Indonesia. Laporan ini juga menyajikan analisis data, me...

1 2 ... 41 42 43 44 45 46 47 ... 77 78